Komisi VII Maksimal Bekerja meski Pandemi

Masih dalam kondisi Pandemi Covid-19, DPR RI terutama Komisi VII DPR RI tetap melaksanakan berbagai tugas dan fungsi yang diamanahkan rakyat melalui undang-undang. Baik fungsi legislasi, pengawasan maupun fungsi anggaran. Berikut sekelumit dari sekian banyak tugas yang dijalankan Komisi VII DPR RI sepanjang tahun 2021.

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto meliihat langsung Motor Listrik yang dikembangkan oleh P3TKEBTKE/P3Tek Kementerian ESDM di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kamis (23/9/2021). Foto: Andri

Sepanjang tahun 2021 setidaknya, Komisi VII DPR RI sudah tiga kali melakukan pergantian pimpinan. Selain karena pertimbangan tertentu dari masing-masing fraksi yang menjadi suatu hal yang wajar, namun pastinya pergantian pimpinan di sebuah komisi sejatinya dimaksudkan untuk lebih memaksimalkan fungsi dan tugas Komisi VII DPR RI.

Pertama pergantian Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerinda, yakni Bambang Hariyadi yang resmi menggantikan rekan separtainya, Ramson Siagian. Sebagai Informasi, sebelum digantikan oleh Bambang, Ramson juga menggantikan rekan separtai, Gus Irawan Pasaribu yang ditugaskan di Komisi lainnya.

Selanjutnya, pergantian pimpinan Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Alex Noerdin yang digantikan oleh Maman Abdurrahman pada Senin (28/6). Kemudian, pertengahan November lalu, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel resmi menetapkan Dony Maryadi Oekon sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI menggantikan Bambang Wuryanto yang ditugaskan memimpin Komisi III DPR RI.

Kritisi Insiden Kebakaran Kilang Minyak Pertamina

Berbagai pengawasan, kritikan arahan dan masukan dilakukan Komisi VII DPR RI untuk seluruh mitra kerjanya dari berbagai bidang, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Perindustrian, serta berbagai Lembaga/badan lainnya.

Setidaknya tiga peristiwa kebakaran kilang minyak terjadi dalam tahun 2021 ini. Pertama kebakaran Kilang Minyak milik PT Pertamina Refinary Unit (RU) VI Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada 29 Maret 2021 silam. Kedua, kebakaran yang terjadi di Kilang Minyak Cilacap pada Jumat malam 11 Juni 2021. Alih-alih mengambil pelajaran dalam kedua insiden kebakaran kilang minyak, peristiwa serupa malah kembali terjadi untuk yang ketiga kalinya. Tepatnya terjadi pada kilang minyak milik PT Pertamina RU IV Cilacap Tangki 36T-102 yang berisi Pertalite sebanyak 31 ribu Kilo liter.

Hal tersebut tentu mengundang kekecewaan DPR RI, Khususnya Komisi VII DPR RI yang notabene membidangi masalah energi dan sumber daya mineral. Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto misalnya. Ia berharap kebakaran beberapa kilang minyak tersebut tidak boleh dipandang remeh. Pertamina harus sungguh-sungguh menyikapi kejadian ini. Ia menilai, Pertamina lalai dalam melaksanakan standar operasional dan prosedur yang sudah ditentukan.

Pengalaman Kebakaran Kilang Minyak Pertama tidak dijadikan pelajaran untuk menghindari peristiwa yang sama di kilang lainnya. Politisi dapil Banten III ini berharap Pertamina meninjau ulang efektivitas standar operasional prosedur yang ada. Termasuk dibuatnya program perawatan dan pencegahan kebakaran kilang secara sungguh-sungguh, agar tidak terjadi musibah serupa di kemudian hari.

Pertanyakan Kelanjutan Pipanisasi Gas Bumi Cirebon-Semarang

Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita Sari. Foto: Oji/nvl

Komisi VII DPR RI mempertanyakan kelanjutan proyek Pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon-Semarang (Cisem) kepada Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Pasalnya proyek tersebut menjadi salah satu proyek strategis nasional dan sudah ditetapkan pemenang lelangnya sejak tahun 2006 silam.

Saat rapat dengar pendapat dengan Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa, di Gedung DPR RI, Senin (15/3/2021), Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita Sari menilai salah satu proyek strategis nasional ini dapat dikatakan mangkrak sejak 15 tahun silam. Padahal gas menjadi salah satu resources clean energy yang sangat dibutuhkan saat ini. Untuk itulah pembangunan infrastruktur menjadi penunjang adanya transmisi energy, memang sangat dibutuhkan masyarakat.

Politisi Fraksi PKB ini berharap ketika proyek pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon-Semarang ini dialihkan ke PT Bakrie Brother, yang notabene merupakan pemenang lelang kedua setelah PT Rekayasa Industri (Rekind), maka hal tersebut harus benar-benar bisa berjalan dengan baik dan sesuai target.

Apresiasi Pengambilalihan Blok Rokan

Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika. Foto: Oji/nvl

Komisi VII DPR RI mengapresiasi alih Kelola Blok Rokan ke PT Pertamina dari PT Chevron Pasicif Indonesia (CPI) pada 9 Agustus 2021 lalu. Dimana Blok Migas tersebut akan dikelola oleh anak Pertamina yaitu PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). 

Meski demikian Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengingatkan, ada beberapa pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan PHR setelah menerima alih kelola Blok Rokan. Pertama proses transfer data penelitian dan pengembangan enhanced oil recovery (EOR) dari Chevron ke PHR. Menurutnya itu sangat penting untuk meningkatkan produksi minyak Blok Rokan.

“Tanpa hasil riset itu, PHR bisa kesulitan untuk meningkatkan produksi minyak Blok Rokan. Pada prinsipnya, EOR membutuhkan tahapan yang cukup panjang. Bahkan terkadang waktu 10 tahun pun tidak cukup,” ujar Kardaya Oktober lalu.

Alih kelola sumur tua seperti Blok Rokan bukan hanya soal transfer data, knowledge dan SDM yang mulus, namun perlu juga tambahan investasi, pengetahuan dan teknologi baru. Bila tidak, maka produktivitas lifting akan terus berkurang (decline) secara alamiah. Padahal, Indonesia memiliki semangat untuk meningkatkan lifting minyak nasional menjadi 1 juta barel per hari di tahun 2030.

Perjuangkan Anggaran Mitra Kerja Untuk Program Rakyat

Dalam menjalankan fungsi anggaran, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto memaparkan bahwa Komisi VII DPR menyetujui asumsi dasar makro sektor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada RAPBN tahun 2022. Selain itu Komisi VII DPR RI turut menyepakati penambahan pagu indikatif Kementerian ESDM di tahun depan.

Untuk asumsi dasar makro sektor ESDM tahun depan meliputi besaran Indonesia Crude Price (ICP), lifting migas, volume BBM dan LPG bersubsidi, subsidi tetap minyak solar (Gasoil 48), dan subsidi listrik. Beberapa rinciannya antara lain, ICP disepakati 55-70 dollar AS per barel, sedangkan lifting migas 1.736-1.950 ribu barrel oil equivalent per day (BOEPD).

“Lalu Komisi VII juga menyetujui peningkatan pagu Indikatif RABPN TA 2022 Kementerian ESDM menjadi sebesar Rp6,89 triliun,” terang Sugeng saat Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Juni lalu. Dimana, pemerintah sebelumnya mengusulkan pagu anggaran indikatif kementerian itu hanya sebesar Rp5,04 triliun.

Sugeng menjelaskan, kenaikan pagu anggaran indikatif tersebut, penyerapannya akan didominasi dan diprioritaskan kepada masyarakat. Ia mencontohkan soal program elektrifikasi nasional yang menyasar banyak rakyat Indonesia di berbagai daerah.

Dalam kesempatan yang berbeda, Anggota Komisi VII DPR RI Arkanata Akram mempertanyakan realisasi kuota elpiji 3 kg yang masih kurang dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 sebesar 7,5 juta metrik ton.

“Terkait realisasi APBN dan out look untuk tahun 2021. Volume BBM dan Elpiji bersubsidi 3 kg dalam APBN, seharusnya ada 7,5 juta metrik ton, tapi realisasinya hanya 7,15 juta metrik ton,” tanya Arkanata dalam dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif di Gedung DPR RI.

Kalau dilihat secara makro, sambungnya, angka 7,15 juta metrik ton sudah terlihat bagus, karena sudah merealisasikan anggaran sebesar 95 persen. Namun ketika melihat pemanfaatannya di lapangan, akan sangat banyak masyarakat yang tidak bisa merasakan elpiji 3 kg lagi. Pertanyaannya, outlook-outlook yang direncanakan di Kementerian ESDM akan didistribusikan ke mana saja kuota 7,15 juta metrik ton itu. Serta sisa atau kekurangannya sebesar 350 ribu metrik ton itu ke mana saja.

Politisi Fraksi Partai NasDem ini menilai, kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan. Mengingat kekurangan kuota elpiji 3 kg sebesar 350 ribu metrik ton tersebut sangat bisa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dapilnya, Kalimantan Utara yang populasinya mencapai 700 ribu orang dan berada di daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal).

“Ini menjadi aspirasi saya, agar ketika outlook 7,15 juta metric ton elpiji 3 kg itu direalisasikan, juga harus mempertimbangkan daerah-daerah perbatasan atau daerah 3T seperti dapil saya Kaltara,” pungkasnya. l ayu/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)