Komisi VII Dukung Pemetaan jadi Dasar Pengambilan Keputusan

Komisi VII DPR RI menerjunkan tiga Tim Kunjungan Kerja ke Bogor, Sumatera Barat dan Banten. Pemetaan wilayah dan sektor energi menjadi topik utama dari tinjauan Komisi VII ke tiga daerah tersebut

Ketua Komisi VII DPR RI bertukar cindera mata dengan Kepala BIG. Foto: Sofyan/nvl

Ketua komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan, data-data tentang informasi geospasial memiliki peran penting, karena berkaitan dengan positioning Indonesia sebagai sebuah negara yang terletak di perlintasan benua dan memiliki posisi yang strategis. Tapal batas seperti batas negara, wilayah, antar provinsi, antar kabupaten/kota, kecamatan, hingga batas desa perlu dipetakan secara presisi. Kehadiran Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk pemetaan wilayah hingga struktur topografi, dapat menjadi dasar pengambilan keputusan pemanfaatan wilayah.

“BIG memetakan sampai tingkat batas-batas (wilayah) dengan struktur topografi, berkaitan dengan potensi-potensi yang ada, menyangkut potensi bencana dan lain sebagainya. Maka dari itu, tentu kita sepakat bagaimana BIG terlebih dengan teknologi hari ini yang dalam konteks pemetaan dengan skala 1:50.000 sudah cukup presisi. Sehingga InsyaAllah data-data yang dipetakan (oleh BIG) di seluruh wilayah Indonesia ini, dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Contohnya memutuskan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR),” jelas Sugeng di Kantor BIG, Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Politisi Fraksi Partai NasDem itu mengatakan, kendati RDTR yang disusun oleh pemerintah daerah bersama DPRD berubah 5 tahun sekali melalui peraturan daerah (perda), data geospasial itulah yang menjadi dasar pemetaan tata ruang. Karena dengan peta serta data-data yang akurat, maka bisa ditentukan secara akurat juga bahwa suatu daerah atau area bisa dikategorikan misalnya untuk wilayah jalur hijau, karena merupakan buffer zone untuk lingkungan, atau juga wilayah tersebut untuk perdagangan, perumahan, atau lainnya.

Sugeng menambahkan, pemetaan wilayah Indonesia yang terangkum secara integrated dalam Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy dan Single Line Administration merupakan hal yang penting, sehingga menjadikan nilai tanah dapat sesuai dengan fungsinya dan mempunyai nilai ekonomi. Selain itu, dengan adanya One Map Policy yang dimotori oleh BIG, peta data kerawanan di seluruh wilayah Indonesia bisa dipetakan.

Dorong Produksi Blok Migas Sijunjung

Tim Kunker Komisi VII DPR RI mengunjungi blok migas yang sudah dieksplorasi oleh PT RBB), di Sijunjung, Sumbar. Foto: Alfi/Man

 Provinsi Sumatera Barat menyimpan berbagai potensi sumber daya alam yang tergolong cukup banyak, terlebih potensi sumber migasnya. Setidaknya, Sumbar memiliki 3 blok cadangan migas dan batu bara yang berpotensi untuk dilakukan eksplorasi, yakni pada wilayah lepas pantai Mentawai, Blok GNE Sijunjung, dan wilayah Sumur Sinamar Blok Singkarak South West Bukit Barisan, di Kabupaten Sijunjung, Sumbar. Kini, Blok South West Bukit Barisan dieksplorasi oleh PT Rizki Bukit Barisan (PT RBB).

“Kami sudah melihat betapa besar potensi migas yang ada di sini. Cadangannya besar dan sudah dilakukan eksplorasi. Sudah ada cadangan yang tersedia sehingga memang masalahnya sekarang bagaimana kita bisa mengeksploitasinya melakukan monetized pada cadangan gas bumi ini. Sudah ada kondensat juga disini sehingga sangat berpotensi menjadi sumber untuk pembangkit listrik,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno usai pertemuan dengan Bupati Sijunjung dan mitra kerja terkait. 

Meski masih dihadapkan dengan sejumlah kendala dalam tahap negosiasi dengan potential buyer, Komisi VII DPR RI optimis hal tersebut dapat diatasi dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait agar potensi energi tersebut dapat terealisasi. Tantangan lainnya, semakin tingginya kebutuhan minyak dan gas bumi untuk kegiatan ekonomi dan pembangunan, namun ketersediannya semakin menipis. Untuk itu, Blok Migas Sijunjung direncanakan akan mulai berproduksi pada 2023 mendatang, meski meleset dari target pada 2020 lalu.

Kekurangan Batu Bara, PLN Harus Jamin Tak Ada Pemadaman

Komisi VII DPR RI mengkritisi kondisi yang terjadi di sejumlah PLTU milik PLN yang mengalami kekurangan stok batu bara. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian bahkan menilai kekurangan stok batu bara tidak hanya terjadi di PLTU Suralaya di Cilegon, Banten saja, namun juga sejumlah PLTU di Pulau Jawa. Komisi VII DPR RI meminta kepada PLN untuk menjamin tak ada pemadaman listrik, kendati ada keterlambatan suplai batu bara.

Ramson menambahkan, ancaman keterlambatan ketersediaan energi primer batu bara ini sebenarnya bukan permasalahan PT PLN atau PT Indonesia Power, tetapi sudah masuk tingkatan kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM. “Keterjaminan dan keamanan energi primer batu bara yang 56 persen untuk seluruh pembangkit listrik di Indonesia harus aman. Karena kalau suplai energi primer batu bara itu macet ini, menjadi ancaman untuk terjadi pemadaman atau macetnya aliran energi listrik ke masyarakat umum.

Politisi Partai Gerindra itu menilai manajemen PLN kurang antisipatif dan pro aktif dalam mengantisipasi masalah alam yang terjadi di Kalimantan Selatan. Kekurangan stok batu bara yang dialami PLN dinilai lebih kepada permasalahan teknis. “Strateginya mempersiapkan stok yang lebih besar daripada average stock memang dampaknya cost sedikit lebih besar, tetapi terjadi ketersediaan batu baranya ini yang kurang (diantisipasi) dari direksi PLN,” ungkapnya.  sf,alw,man

Komisi VII DPR RI saat kunjungan kerja reses ke PT Karakatau Steel, di Serang, Banten. Foto: Andri/nvl

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)