Komisi VI Soroti Permasalahan Banpres BPUM

Penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) menjadi sorotan Komisi VI DPR RI dalam kunjungan kerja ke beberapa daerah. Dimana, Komisi VI sangat mendukung program bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) ini.

Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI foto bersama para mitra kerja di Kendal, Jawa Tengah. Foto : Fitri/nvl

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menyebut program BPUM bantuan yang dinaungi oleh memberi iklim positif pada dunia usaha mikro khususnya di masa krisis akibat pandemi Covid-19.

Saat memimpin tim kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Kendal, Jawa Tengah baru-baru ini, Hekal menyebut Banpres BPUM di Kendal sudah berjalan cukup baik dengan penyaluran yang tinggi. Namun demikian, Hekal memberi sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah maupun stakeholder terkait program tersebut.

Politisi Fraksi Gerindra itu menjabarkan sejumlah persoalan yang perlu menjadi perbaikan mulai dari terkait perbaikan data penerima hingga persyaratan penerima bantuan. “Ambil contoh tahun 2021 ini kan perbaikan data yang harus dilakukan. Yang kedua mungkin dari segi persyaratan, ada persyaratan bahwa penerima bantuan tidak boleh punya utang. Sedangkan kalau memang untuk usaha, pada umumnya semua punya utang,” jelasnya

Data Masih Jadi Masalah Utama Penyaluran BPUM

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin tim kunjungan kerja Komisi VI ke Semarang, Jawa Tengah. Foto : Ayu/Man

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mendapati akurasi data menjadi salah satu permasalahan yang patut diberi perhatian khusus pada program BPUM.

“Kami mendapatkan informasi, di Jawa Tengah sekalipun yang performa BPUM-nya cukup bagus namun tetap terdapat kendala-kendala, yang sebenarnya lebih kepada persoalan teknis. Apalagi jika dibandingkan dengan luar Jawa, akan lebih besar lagi kendalanya,” ujar Martin.

Dia merinci, salah satu kendala teknis yang terjadi dalam penyaluran BPUM adalah perbedaan data nama calon penerima BPUM dengan nama yang tertera di Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Karena tidak jarang warga atau pelaku usaha mikro hanya mencantumkan nama singkat dalam surat usulan calon penerima BPUM.

Oleh karena itu, Politisi Fraksi Partai NasDem ini berharap agar BRI dan Kemenkop UKM memberikan relaksasi atau keringanan-keringanan untuk persoalan administrasi dalam program BPUM ini. Hal itu semata agar tujuan dari diadakannya program BPUM ini tercapai.

Investasi di Batang Diharap Kurangi Pengangguran

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah. Foto: Taufan/nvl

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mengatakan, di masa pandemi Covid-19 tingkat pengangguran masyarakat Indonesia meningkat hingga hampir 15 juta orang. Salah satu cara agar mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengajak investor untuk berinvestasi di bidang industri dalam negeri, salah satunya di Kabupaten Batang. Dengan demikian pekerja-pekerja lokal akan mendapatkan pekerjaan. 

“Di masa pandemi, tingkat pengangguran kita meningkat hampir 15 juta orang. Salah satu cara mengatasinya ialah dengan menggaet investor sebanyak-banyaknya, terutama di bidang industri, khususnya di Kabupaten Batang,” katanya di sela-sela memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di ke Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah. 

Demer, sapaan akrab Gde Sumarjaya itu menyampaikan, maksud dan tujuan Komisi VI DPR RI mengunjungi Batang untuk melihat langsung perkembangan pembangunan KIT di daerah tersebut. Ia menilai persiapan yang dilakukan sudah cukup baik guna membuat investor tertarik  untuk berinvestasi. 

“Maksud dan tujuan Komisi VI mengunjungi Kabupaten Batang adalah untuk melihat langsung sejauh apa persiapannya untuk menjadi kawasan industri terpadu, dan memang yang kita lihat perkembangannya sudah bagus apalagi kawasan ini dibuat dengan kerja sama antara perusahaan besar seperti PTPN dan PP serta lainnya. Saya rasa sudah cukup untuk menggaet investor,” pungkas politisi Partai Golkar tersebut. 

Demer mengharapkan agar proses pembangunan KIT Batang dapat segera meminimalkan jumlah pengangguran di Indonesia, dan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin positif. “Kita semua berdoa mudah-mudahan atas izin Tuhan, langkah ini juga akan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh lebih meningkat,” harap legislator dapil Bali itu. l ayu,tn,srw/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)