Komisi VI Soroti Peran BUMN dalam Pemulihan Ekonomi

Pandemi Covid-19 berdampak secara signifikan bagi ekonomi di sejumlah daerah. Untuk itu, Komisi VI DPR melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali, Jawa Tengah, dan Jawa Barat untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan atas kinerja mitra komisi VI DPR dalam memulihkan perekonomian.

Tim Kunker Komisi VI DPR RI foto bersama dengan mitra kerja di Bali. Foto: Ica/nvl

Di Provinsi Bali, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, menyampaikan pentingnya mengoptimalkan peran Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pariwisata agar pemulihan ekonomi di Provinsi Bali dapat kembali berjalan. 

Politisi yang akrab disapa Demer itu memaparkan agar kemampuan Indonesia, khususnya Bali dalam menciptakan branding pariwisata yang baik, dapat meningkatkan perekonomian nasional dan dapat memiliki kebanggaan akan kualitas pariwisata Indonesia.

“Harapan kami, di Bali ini agar perekonomiannya bisa segera pulih, dan tentunya bentuk super holding BUMN bisa cepat terjadi, sehingga branding-branding pariwisata nasional, seperti perhotelan ataupun destinasi wisata, mampu bersaing dengan branding-branding internasional,” ucap Demer ketika memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Bali, baru-baru ini.

Demer juga menyampaikan bahwa Komisi VI DPR RI mendukung BUMN dalam membentuk sejumlah klaster pariwisata, sehingga nanti akan menjadi besar, efisien, efektif, dan berkualitas. 

“Termasuk nantinya pariwisata di Indonesia ini akan saling berintegrasi, misalnya dari penerbangan yang terintegrasi dengan tempat pariwisata atau destinasi. Dengan keintegrasian tersebut, akan tercipta efektivitas, seperti untuk hal marketing yang dapat difokuskan dalam satu channel,” jelas Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI tersebut.

Selain itu, Demer juga menyampaikan bahwa diperlukan acuan standar internasional di destinasi-destinasi pariwisata, akomodasi, maupun produk-produk dalam negeri, mengingat kualitasnya perlu diperhatikan, sebab ke depannya akan banyak turis-turis mancanegara yang akan melakukan wisata ke Indonesia.

“Harus ada standar-standar yang dipenuhi, misalnya pada hotel bintang tiga, juga harus memenuhi standar internasional,” tandas Demer. Namun, legislator dapil Bali itu menekankan, pemerintah perlu memperhatikan agar standar tersebut tidak mematikan usaha kecil dan usaha menengah, sehingga tidak mengganggu kesejahteraan pelaku UMKM.

 

Pantau Perkembangan Ekonomi Dai Jabar

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung. Foto: Eko/nvl

Di Provinsi Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, mengatakan, secara spesifik pandemi Covid-19 berdampak secara signifikan bagi ekonomi Provinsi Jawa Barat, salah satunya imbas terhadap penurunan wisatawan. 

“Penurunan jumlah wisatawan tersebut berdampak pada penurunan kinerja beberapa sektor yang terlibat dalam ekosistem pariwisata di Jawa Barat antara lain sektor perhotelan dan hospitality, travel agent serta sektor UMKM,” kata Martin saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan sejumlah mitra kerja di Bandung, Jabar.

Adapun arah ekonomi baru Jabar pada masa pandemi Covid-19 ini meliputi berbagai macam strategi pemulihan ekonomi. Pertama, menjadikan investasi sebagai unggulan di Jabar, bahkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil bertekad Jabar juara investasi Asia Tenggara. Kedua, di bidang kesehatan, saat ini Jabar masih kurang rasio pelayanan kesehatan. Selanjutnya kedaulatan pangan, kemudian revolusi digital di era industri 4.0. Kelima, ekonomi berkelanjutan (green economy) terus diupayakan, seperti mobil listrik. 

Upaya Bangkitnya UMKM di Tengah Pandemi

Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi. Foto: Anne/nvl

Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi mengapresiasi keputusan OJK terkait perpanjangan restrukturisasi kredit hingga 31 Maret 2023. Perpanjangan relaksasi restrukturisasi diyakini menjadi solusi tepat bagi UMKM bangkit di tengah pemulihan ekonomi nasional. OJK memutuskan memperpanjang periode restrukturisasi kredit dengan pertimbangan bahwa debitur memerlukan waktu lebih panjang untuk pulih dari dampak Covid-19.

Namun, menurut Intan, program restrukturisasi sebaiknya diikuti dengan kebijakan hapus buku kredit macet bagi UMKM yang terdampak pandemi sehingga tidak masuk dalam daftar hitam perbankan. 

“Jangan sampai melakukan restrukturisasi, tetapi catatan kredit macet justru menyulitkan mereka untuk mendapatkan kredit baru,” kata Intan dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan perwakilan Kementerian Investasi/BKPM, Badan Standardisasi Nasional (BSN), PT Telkom Indonesia (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) di Semarang, Jawa Tengah.

Politisi Fraksi PAN ini juga menilai tingkat Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) bagi pelaku UMKM belum bersahabat. Dirinya pun mendorong perbankan mempermudah akses permodalan kepada pelaku UMKM agar tidak makin banyak terjerat layanan pinjaman online ilegal. “Sudah banyak sebetulnya relaksasi regulasi daru masing-masing perbankan, apakah itu Himbara maupun non-Himbara, tetapi memang harus lebih dipermudah, misalnya untuk pengajuan kredit karena itu salah satu kesulitan UMKM,” imbuh legislator dapil Jawa Barat VI itu. l ica,ann,eko/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)