Komisi VI Dorong Batam Capai Realisasi Investasi

Xerepuda porum il ipitam venia sitia pos et, temquo conseque nobisci dipsam voluptia voloreh endundae nonseque quiae nosae et, quosam incta nobis ario. Nam fugiatiatus rae. Oviditatur repratur, oditiniet verum qui autassint.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima. Foto : Tiara

Di Provinsi Kepri, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mendorong Kota Batam, Provinsi Kepri menjadi salah satu tumpuan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya dengan meningkatkan realisasi investasi. Untuk itu dia mengharapkan recovery ekonomi menjadi skala prioritas utama, terlebih di tengah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) saat ini dengan adanya pandemi Covid-19.

Aria Bima mengungkapkan hal tersebut usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan jajaran BP Batam, perwakilan Kementerian BUMN,  perwakilan Kementerian Perindustrian,  perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero), PT PGN, Perum Bulog, serta PT Pelindo 1.

“Dengan adanya target investasi di Batam menjadi titik tumpu utama di recovery ekonomi khususnya sektor industry. Maka infrastruktur yang menyangkut masalah gas, listrik, pelabuhan untuk logistik itu harus betul. Jangan sampai selama pandemi ini kita lengah dan tidak menyiapkan berbagai prasyarat-prasyarat objektif untuk mendapatkan investasi,” jelas Aria.

Politisi PDI-Perjuangan itu menilai dengan adanya pandemi Covid-19 memberikan tekanan yang signifikan pada perekonomian, mengingat pandemi ini menyebabkan penurunan aktivitas perdagangan internasional dan pariwisata. Untuk itu, menurutnya recovery ekonomi yang harus dilakukan adalah dengan cara menarik berbagai aktivitas investasi khususnya di Batam yang merupakan salah satu wilayah yang paling mudah dikembangkan. 

HIN dan AP II Diminta Maksimal Susun Rencana Pengembangan

Di provinsi Sumut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Y Manurung meminta Kementerian BUMN, dalam hal ini PT Hotel Indonesia Natour (Persero) atau PT HIN dan PT Angkasa Pura II (Persero) dalam mendukung berbagai potensi wisata Danau Toba di Sumatera Utara, untuk lebih maksimal dalam membuat rencana desain pengembangan ke depan. Menurutnya, desain yang dibuat harus bisa memiliki pandangan 10 sampai 20 tahun yang akan datang. 

“Kami minta kepada PT HIN dan PT Angkasa Pura II kalau membuat desain plan jangan yang lima tahun lagi harus revisi, menurut saya desain plan yang dibuat harus bisa memiliki pandangan 10 sampai 20 tahun ke depan,” kata Martin saat memimpin Tim Kunjungan Kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumut.

Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut menilai dalam paparan HIN dan AP II belum menggambarkan seutuhnya berbagai rencana yang akan terjadi beberapa tahun ke depan. “Karena sejauh ini kami lihat banyak pembangunan yang tanggung, seiring berjalannya waktu maka nantinya akan harus dirombak lagi, seperti permasalahan lahan, konstruksi dan lain sebagainya,” tambah Martin. 

Pasalnya, Danau Toba yang dikunjungi Komisi VI DPR tersebut sudah masuk dalam destinasi super prioritas dan sudah masuk dalam program pemerintah pusat. BUMN yang sudah hadir di dalam pengembangan Danau Toba tersebut harus mengembangkan aktifitas bisnis di dalamnya secara maksimal.

“Tentunya kami ingin berikan dukungan dan perhatian terhadap Danau Toba ini karena Danau Toba ini merupakan salah satu danau terbesar kedua di dunia, kita harus bangga memiliki objek wisata yang luar biasa ini,” ungkap legislator dapil Sumut II itu. 

Masukan tersebut diberikan, agar HIN dan AP II dapat menyusun program ke depan dengan percaya diri. “Tentunya kami akan berikan dukungan politik. Jsadi setelah pandemi ini berakhir Danau Toba telah siap dalam berbagai hal. Jangan hanya pihak swasta yang mendapat berkah dari Danau Toba tetapi pihak BUMN pun harus mendapatkannya,” tutup Martin.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Y Manurung saat memimpin pertemuan dengan PT. HIN dan PT. Angkasa Pura II, di Simalungun, Sumatera Utara. Foto: Chasbi/nvl

Apresiai Kinerja PT IKI

Di provinsi Sulsel, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron memberikan apresiasi kepada kinerja PT Industri Kapal Indonesia (IKI), dimana dalam masa pandemi Covid-19 saat ini mereka membukukan keuntungan yang terus meningkat. Menurutnya prospek ke depannya akan semakin besar.

“Apalagi penanganan perkapalan mengarah untuk kawasan timur dan sekarang hanya berada di dua tempat yaitu di Makassar sebagai based on dari perusahaan ini, dan ada juga di Belitung,” kata Herman usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan jajaran perusahaan BUMN mitra kerja.

Di sisi lain, legislator Partai Demokrat itu menyayangkan perusahaan perkapalan tersebut masuk kedalam klaster PPA (Perusahaan Penjamin Aset) dan di bawah Reksa Dana. Seharusnya masuk ke dalam klaster dengan Pelindo dan perusahaan dok perkapalan lainnya, agar kemudian bisa lebih meningkatkan performance dan omset. Pada akhirnya bisa memberikan dividen kepada negara.

“Komisi VI akan mendorong agar PT IKI bisa naik kelas, kemudian bisa meningkatkan performance-nya, bisa meningkatkan aset, dan meningkatkan omset. Akhirnya nanti bisa berkontribusi dan memberikan dividen pada negara. Bisa juga nantinya berkolaborasi dengan BUMN lainnya untuk meningkatkan dok perkapalan di wilayah timur,” pungkas legislator dapil Jawa Barat VIII itu. l tra,cas,azk/es

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron saat mengikuti Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Makassar, Sulawesi Selatan. Foto : Azka/Man

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)