Komisi VI Berupaya Selesaikan Persoalan yang Membelit BUMN

Komisi VI DPR RI memiliki peran dan tanggung jawab yang luar biasa sepanjang tahun 2021. Ragam persoalan publik yang bersinggungan dengan kerja-kerja BUMN terus diupayakan jalan keluarnya. 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima. Foto: Oji/Nvl

Di Tahun 2021 ini, selain masih berkutat dengan penanganan pandemi, Komisi VI juga di tahun ini dituntut untuk bersama mitra menyelesaikan persoalan yang tidak mudah: kasus garuda, kenaikan harga minyak goreng, alih biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung, hingga percepatan penyelesaian RUU krusial, seperti RUU BUMN. Meski demikian, Komisi VI tetap berupaya menyelesaikannya dengan cepat dan terukur sesuai dengan prioritas dan keputusan politik yang telah disepakati bersama.

Dalam penanganan pandemi, Komisi VI berupaya keras mendesak pemerintah untuk menurunkan harga PCR atau antigen dan menghindari profitisasi BUMN Farmasi dalam program vaksinasi. Beberapa desakan Komisi VI dinilai berhasil, contohnya tarif PCR/antigen semakin terjangkau dan rencana vaksinasi berbayar hanya dipersempit untuk sektor swasta yang relatif tidak terpukul secara ekonomi selama pandemi (vaksin gotong-royong).

“Saya minta, jangan gara-gara vaksin individu (gotong-royong) ini, kemudian BUMN farmasi berkurang fokusnya untuk menyediakan vaksin program yang gratis dan obat-obatan terapi yang sangat dibutuhkan rakyat,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam beberapa waktu lalu.

Belum lama ini, Komisi VI mendesak harga tes PCR/antigen tersebut harus terjangkau sejauh mungkin, sebab dengan semakin rendah harganya maka dapat memiliki efek domino berikutnya. Di antaranya adalah menggerakkan aktivitas ekonomi, transportasi, dan pariwisata. 

Harga terkini tes PCR adalah Rp 275 ribu untuk di Pulau Jawa-Bali, dan Rp 300 ribu untuk di luar Pulau Jawa-Bali. Sedangkan, untuk harga antigen batas tertingginya adalah Rp 99 ribu untuk di Pulau Jawa-Bali, dan Rp 10.900 untuk di luar Pulau Jawa Bali. Ketentuan ini berdasarkan Surat Edaran Kemenkes HK.02.02/I/3065/2021 per 1 September 2021 silam.

Di sisi lain, untuk antisipasi lonjakan kasus yang bisa saja terjadi saat musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021 mendatang, Komisi VI juga telah  meminta kepada empat BUMN Farmasi agar menambah produksi obat-obatan, vitamin, dan kebutuhan medis lainnya. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Arya Bima berharap dengan antisipasi tersebut, maka kasus kelangkaan seperti yang terjadi sebelumnya, tidak akan terulang kembali.

“Kita antisipasi, bagaimana ketersediaan entah itu antivirusnya, vitaminnya, dan yang lainnya agar dipersiapkan sekarang. Pengalaman yang kemarin menjadi sesuatu yang lebih antisipatif terhadap kondisi saat ini, kalau memang itu nanti gelombang ketiga pandemi muncul,” ujar Politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Cari Solusi Selamatkan Garuda

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Foto: Oji/Nvl

Di luar pengawasan soal pandemi tersebut, Komisi VI sepanjang 2021 ini juga concern menjaga martabat bangsa agar maskapai nasional Garuda Indonesia (Persero) Tbk tidak pailit karena utangnya yang menggunung. Saking concern-nya, hampir semua Anggota Komisi IV menyoroti soal liabilitas (utang dan kewajiban) flag carrier ini yang mencapai Rp 140 triliun per November 2021.

Menurut paparan dari Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoadmodjo, aset Garuda mencapai Rp99 triliun (kurs Rp 14.200/US$). Namun, dengan liabilitas di angka tersebut, maka terdapat ekuitas negatif setara Rp 40 triliun. Liabilitas ini disebabkan karena tiap bulan di tahun 2021, penambahan utang Garuda mencapai hampir Rp1 triliun.

Menghadapi persoalan ini, Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina meminta dibentuknya Panitia Kerja (Panja) Komisi VI untuk mengurai sekaligus mencari solusi bagi permasalahan Garuda. Sebab, biaya sewa 50 pesawat yang lebih mahal dari lessor untuk jenis Boeing 737 pada 2014, diduga menjadi biang penumpukan utang seperti saat ini. 

Dengan adanya tim Panja yang mengaudit internal manajemen Garuda ini, Komisi VI berharap dapatkan informasi yang lengkap dan akuntabel maskapai pelat merah ini. “Mengingat BUMN yang seharusnya memberikan keuntungan kepada negara, tetapi jadinya malah merugikan negara,” ujar Politisi PKS tersebut.

Dalam rangka audit internal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman pun menyebut BPK dan BPKP perlu masuk ke dalam persoalan ini. Proses auditnya pun, nilai Mahfudz, harus dilakukan secara transparan. Hal ini perlu dilakukan sebab pemerintah aktif memberikan bantuan Penyertaan Modal Negara (PMN) tiap tahunnya, dan Komisi VI memiliki andil dalam memberikan persetujuan besarannya.

“Kita tidak lagi bisa anggap Garuda sakit karena dampak pandemi COVID-19. Justru kita harus menganggap pandemi telah membuka bobroknya BUMN penerbangan kita itu yang selama ini tertutup atau sengaja ditutup-tutupi,” jelas Mahfudz.

Tentu, persetujuan diberikan dengan catatan PT KAI sebagai salah satu anggota konsorsium proyek kereta cepat, melakukan audit terlebih dahulu mengapa terjadi pembengkakan biaya

Pertanyakan Pembangunan KCBC dengan APBN

Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid. Foto: Oji/Nvl

Selain persoalan Garuda Indonesia, Komisi VI juga aktif mempertanyakan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang alih pembiayaan: dari yang bersifat Business to Business (B to B) menjadi ada keterlibatan dana pemerintah melalui APBN. Persetujuan penggunaan APBN untuk pembiayaan KCJB ini sebagaimana tertuang dalam aturan baru, yaitu Perpres Nomor 93 Tahun 2021, revisi dari Perpres Nomor 107 Tahun 2015.

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menjelaskan pihaknya telah menyetujui adanya PMN terhadap proyek kerja sama dengan negara Tiongkok tersebut. Hal itu lantaran adanya pembengkakan biaya proyek tersebut sebesar 1,9 miliar dolar AS, atau dari 6,08 miliar dolar AS menjadi  8 miliar dolar AS. Meski demikian, Andre menegaskan, Komisi VI bersama pemerintah menyepakati bantuan PMN tersebut harus didahului dengan audit investigasi  pembengkakan biaya ini. 

“Tentu, persetujuan diberikan dengan catatan PT KAI sebagai salah satu anggota konsorsium proyek kereta cepat, melakukan audit terlebih dahulu mengapa terjadi pembengkakan biaya,”  jelas Andre.

Penetapan UU ini merupakan salah satu upaya penguatan sistem hukum yang sangat mendesak saat ini. Munculnya uu ini menjawab keputusan dan perkembangan masyarakat.

Bahas RUU BUMN

Selain dari sisi pengawasan, Komisi VI juga sedang mempercepat beberapa pembahasan RUU di tahun 2021 ini. Salah satunya adalah RUU mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  Salah satu yang sedang didalami oleh Komisi VI DPR RI dalam RUU BUMN tersebut adalah mengenai penggunaan prinsip Business Judgement Rule. 

Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid menjabarkan dalam prinsip Business Judgement Rule, akan mengatur soal status kekayaan negara yang sudah dipisahkan dalam bentuk penyertaan modal suatu perusahaan negara atau daerah, termasuk perusahaan negara dan BUMN, masuk keuangan negara atau tidak.

Nusron menjelaskan, jika mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, kekayaan negara yang telah dipisahkan dalam bentuk penyertaan ke dalam perusahaan negara, itu masuk kategori keuangan negara. Karena masuk keuangan negara maka, padanya ada pertanggungjawaban keuangan negara. Sehingga, BUMN menjadi objek pemeriksaan dalam arti domain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Politisi dari Fraksi Golkar ini menjelaskan, jika masuk keuangan negara maka BUMN rentan oleh intervensi negara. Sehingga, tidak menutup kemungkinan ada campur tangan politik dalam setiap kebijakannya yang tentu saja sulit dielakkan.

“Akan rentan dalam konteks menjadi intervensi negara. Selama dia itu masih dalam kendala masuk rezim keuangan negara, di situ pasti akan ada campur tangan kekuatan politik, tidak terelakkan. Satu-satunya jalan untuk mengeluarkan daripada kepentingan politik itu, supaya BUMN itu murni berjalan sesuai dengan konteks mekanisme pasar maka harus ditarik supaya BUMN itu masuk ke dalam rezim kategori business judgement rule,” ungkapnya.

Selain RUU BUMN, Komisi VI juga telah menyetujui RUU ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) atau RUU PMSE untuk dibahas dalam pembahasan tingkat II atau dalam paripurna dan disahkan menjadi undang-undang. 

“Penetapan UU ini merupakan salah satu upaya penguatan sistem hukum yang sangat mendesak saat ini. Munculnya uu ini menjawab keputusan dan perkembangan masyarakat. Pasalnya, transaksi melalui sistem elektronik telah menjadi kegiatan umum di seluruh dunia, bahkan jual beli menggunakan sistem elektronik bisa dilakukan secara lintas negara,” ujar Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza. l rdn/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)