Komisi VI Apresiasi Holdingisasi Rumah Sakit BUMN

Dalam rangka menyerap aspirasi di masa reses persidangan III tahun sidang 2020-2021, Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke 3 (Tiga) Provinsi berbeda, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

Suasana pertemuan Tim Kunker Komisi VI DPR RI dengan mitra kerja di Surabaya, Jatim. Foto: Singgih/nvl

Di Surabaya, Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza mengapresiasi pembentukan holding rumah sakit yang dilakukan oleh Kementerian BUMN. Hal tersebut merupakan langkah strategis terutama di tengah pandemi yang saat ini sedang melanda. Selain itu, bisa menjadi solusi untuk peningkatan layanan kesehatan yang berstandar nasional dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
“Holding rumah sakit ini merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan Kementerian BUMN, terutama di tengah pandemi dan bisa menjadi salah satu kunci penanganannya Covid-19. Kecepatan dari jaringan rumah sakit yang ada di dalamnya akan bisa menutup kelemahan-kelemahan yang ada. Kami mengapresiasi langkah strategis ini,” ungkap Faisol Riza di Surabaya.

Ia mengingatkan, walaupun holding rumah sakit sudah terbentuk namun pekerjaan dan tugas-tugas kedepan masih panjang dan jauh. “Kita (Komisi VI, red) mengusulkan rumah sakit yang sudah tergabung dalam holding rumah sakit, entitasnya bukan hanya sekedar menjadi anak perusahaan saja, namun kita dorong menjadi BUMN secara penuh,” ungkapnya.

Ia juga berharap ke depanya rumah sakit yang tergabung dalam holding bisa saling bersinergi dan meningkatkan integrasi antar rumah sakit BUMN dan bisa bersaing dengan rumah sakit swasta yang saat ini sudah menjamur. Dimana, di tengah pandemi seperti saat ini sangat diperlukan kecepatan dalam merespon isu kesehatan.

“Kehadiran holding rumah sakit BUMN ini, diharapkan bisa menjadi bagian dari solusi dalam pelayanan kesehatan yang berkualitas yang bisa dijangkau semua kalangan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia,” ujar politisi PKB itu.

BUMN Permodalan Harus Permudah Pelaku UMKM

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima. Foto: Nadia/Man

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyatakan, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan penumpang utama bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan persentase 51 persen. Adanya pandemi Covid-19 ini, secara otomatis pelaku UMKM terkena dampak secara ekonomi.

Agar tidak terkontraksi dengan keadaan saat ini, ia menekankan peran Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) dan juga BUMN di bidang permodalan untuk memberikan formulasi yang tepat dan dapat membantu pelaku UMKM.

“PDB kita itu terbesar dari pelaku UMKM yaitu diatas 51 persen. Maka kita tekankan betul peran LPBD, peran permodalan madani kemudian peran pegadaian, peran bank-bank himbara lainnya termasuk Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian BUMN termasuk KPPU supaya size ekonomi untuk UMKM itu baik sektor finansial dan sektor pasarnya tidak menjadi suatu kendala dalam proses recovery dampak pandemi ini,” ungkapnya di Surakarta, Solo, Jawa Tengah.

Politisi PDI-Perjuangan menambahkan, permodalan bagi pelaku UMKM itu berbeda antara modal tetap dan modal kerja. Ia meminta agar dicarikan formula-formula permodalan yang bervariasi, mengingat jika terjadi kemacetan di modal tetap, maka pihak perbankan atau pemberi modal harus menyiapkan skenario penyelesaian yang konkrit terhadap modal kerjanya.

“Saya sangat percaya bahwa dengan pertemuan-pertemuan seperti ini termasuk optimalisasi pengawasan Komisi VI terhadap UMKM, baik masalah anggaran, menyangkut BUMN maupun menyangkut perbankan komersial, akan membuat status skenario UMKM mampu bernavigasi dalam situasi pandemi saat ini maupun pasca pandemi. Supaya PDB kita, yang penumpang utamanya adalah UMKM, tidak mengalami suatu kendala yang mana sekarang masih minus,” tutupnya.

Dalami Dampak Pandemi Terhadap Pariwisata Bali

Tim Kunker Komisi VI DPR RI foto bersama dengan mitra kerja di Bali. Foto: Dipa/Man

Sementara di Bali, Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak kepada semua sektor, tak terkecuali sektor pariwisata. Untuk itu, Komisi VI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja ke Provinsi Bali guna mendalami kondisi Bali dalam masa pandemi Covid-19 ini. 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mengungkapkan, pihaknya ingin melihat sejauh mana kondisi pandemi ini akan mempengaruhi manajemen dan keuangan mitra-mitranya tersebut. Demer, sapaan akrab Gde Sumarjaya berharap agar ada inovasi untuk memberikan perubahan yang signifikan.

“Tentu kami berharap adanya inovasi dari masing-masing pengelola dan direksi. Harapan dari masukan Komisi VI ini akan menjadikan perusahaan itu bisa lebih berdaya guna ataupun survive di kondisi pandemi. Kami mendengar ada efisiensi-efisiensi baru yang mereka lakukan, bahkan mereka akan melaporkan juga walaupun dalam kondisi seperti ini, mereka tetap optimis dalam menyambut kondisi normal di tahun 2022, yaitu di Semester II,” harap politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Demer pun mengapresiasi adanya usulan dari mitra-mitranya, terkait APBN dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hal ini sangat bermanfaat terhadap kesiapan menghadapi kondisi normal di Semester II tahun 2022. “Ada hal yang menarik saat mereka concern mengenai bleeding atau berdarahnya atau efisiensinya. Seperti PT Garuda Indonesia menyampaikan bahwa mereka bisa cut off hampir Rp2 triliun. Di balik bencana, ada berkah. Dalam hal ini yang terpenting adaah efisiensi dan timbul kreatifitas baru, semoga ke depannya bisa survive ya,” harap legislator daerah pemilihan (dapil) Bali ini.

Ia berharap agar realisasi PEN dapat berjalan dengan baik dan dapat dirasakan oleh semua mitra di Bali. “Angkasa Pura I harusnya mendapat PEN juga, dimana Angkasa Pura I telah menyelesaikan 10 bandara beserta infastrukturnya. Namun, ada bandara-bandara yang sebetulnya sangat membutuhkan dana PEN, seperti Bandara Bali ini. Artinya perluasannya hingga kapasitas Bali yang tadinya 25 juta (penumpang), dapat meningkat menjadi 35 juta per tahun untuk penumpang saat masa normal nanti. Dimana nantinya turis yang berkunjung akan membludak. Maka dari itu, harus dilakukan persiapan dan antisipasi dari PT Angkasa Pura I, seperti memperbaiki infrastuktur supaya 35 juta bisa terladeni dengan baik,” tutupnya.  skr,ndy,dip/es

Tentu kami berharap adanya inovasi dari masing-masing pengelola dan direksi. Harapan dari masukan Komisi VI ini akan menjadikan perusahaan itu bisa lebih berdaya guna ataupun survive di kondisi pandemi.

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)