Komisi V Tinjau Progres Pembangunan Sarana Transportasi

Komisi V DPR RI menjalankan fungsi pengawasan dengan meninjau progres pembangunan bantalan rel kereta api di Serang Banten. Tak hanya itu, dua tim lainnya progres pembangunan Pelabuhan Patimban serta meninjau sarana dan prasarana pendukung transportasi laut di Pelabuhan Merak.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras saat memimpin tim kunker Komisi V ke Stasiun Kereta Kota Serang, Banten. Foto : Andri/Man

Di Serang, Banten, tim kunjungan kerja Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V Andi Iwan Darmawan Aras melihat dari dekat proses pergantian bantalan rel kereta api.

“Kami terima informasi dari pihak KAI (Kereta Api Indonesia), di beberapa wilayah tertentu bantalan rel sudah tidak dapat digunakan, sehingga dibutuhkan pergantian seperti yang dilaksanakan di rel kereta Serang ini. Karena itu pelaksanaan pembangunan ini sekaligus untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik,” ujar Andi saat di Serang, Banten, baru-baru ini.

Ia memahami kota-kota penyangga seperti Serang, aktivitas masyarakatnya menuju ibu kota sangat padat. Sehingga akses kereta api betul-betul sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama para pedagang sayur-mayur yang membawa dagangannya ke Jakarta.

“Kita berharap bahwa masyarakat tersebut mendapatkan pelayanan itu. jangan sertamerta hanya kemudian penumpang kita optimalkan, lantas pedagang kecil ini tidak mendapatkan perhatian dan layanan maksimal sehingga hasil buminya tidak terangkut dengan baik. Dengan begitu, negara hadir untuk masyarakatnya,” ulas politisi Partai Gerindra itu.

Pengelolaan Pelabuhan Patimban Sebaiknya Diserahkan kepada BUMN

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie saat meninjau progres pembangunan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. Foto : Devi/Man

Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat yang merupakan salah satu mega proyek strategis nasional yang membutuhkan anggaran triliunan rupiah. Pelabuhan tersebut diklaim memiliki sejumlah keunggulan dan akan berdampak cukup signifikan bagi perekonomian Indonesia.

Berkaitan dengan proyek pembangunan tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie berharap agar kedepannya pengelolaan pelabuhan tersebut dapat diserahkan kepada BUMN.

“Kita berharap kedepan, meskipun anggaran pembangunannya saat ini dibiayai melalui dana pinjaman pihak asing dan dibantu dengan APBN, pengelolaannya bisa diserahkan kepada BUMN sehingga manfaatnya betul-betul seratus persen kembali ke negara,” ucap politisi Partai NasDem itu saat memimpin tim kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat.

Syarif mengatakan, berdasarkan laporan yang disampaikan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, sejauh ini tidak ada kendala yang berarti dalam pembangunan proyek ini. Terkait permasalahan pembebasan lahan yang sempat mengemuka, pihak berwenang telah menyatakan bahwa hal itu masih bisa diatasi dengan baik.

“Untuk itu Komisi V akan mendorong agar apa yang menjadi hambatan dalam proses pembangunan ini bisa kita selesaikan sesuai dengan kewenangan yang ada pada Komisi V. Sedangkan yang berkaitan dengan faktor penunjang yang mungkin perlu di-support oleh APBN, karena ini merupakan kegiatan strategis nasional tentu juga akan kita dorong,” ujarnya.

Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan tujuan utama pembangunan Pelabuhan Patimban untuk memperbesar pasar ekspor dan mengurangi traffic existing di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembangunan pelabuhan tersebut diharapkan dapat menekan biaya logistik di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten hingga Jawa Tengah.

Pembangunan Pelabuhan Patimban sudah dimulai sejak 2019 dan akan diselesaikan secara bertahap hingga ditargetkan rampung pada 2027. Untuk menyelesaikan proyek seluas 654 hektar itu pemerintah membutuhkan investasi cukup besar. Untuk tahap pertama, investasi yang dibutuhkan sekitar Rp 29 triliun. Sementara total investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan pelabuhan itu hingga selesai mencapai Rp 50 triliun.

Tinjau Sapras Pelabuhan Merak

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae saat memimpin tim kunker Komisi V meninjau sarana dan prasarana di Pelabuhan Merak, Banten. Foto : Arief/Man

Di Banten, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengatakan Pelabuhan Merak merupakan salah satu sarana transportasi penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, sehingga harus benar-benar dipastikan semua aspek berjalan lancar.

“Kita ingin memastikan sarana prasarana Pelabuhan Merak berjalan baik dan lancar, sehingga dapat melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang transportasi laut. Selain itu kami ingin mengetahui permasalahan apa saja yang perlu diperbaiki guna mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat,” kata Ridwan usai meninjau Pelabuhan Merak yang turut didampingi oleh Dirjen Perhubungan Darat dan jajaran PT ASDP  di Pelabuhan Merak, Banten.

Ridwan mengatakan berdasarkan laporan yang di sampaikan pihak PT ASDP, di masa pandemi Covid-19, jumlah penumpang kapal mengalami penurunan sekitar 30 persen dan sebaliknya jumlah kendaraan barang alami kenaikan luar biasa. 

“Jumlah penumpang perharinya alami penurunan dari 20 ribu lebih menjadi 14 ribu penumpang. Jadi kurang lebih 30 persen menurun. Tetapi yang menggembirakan kita justru jumlah bus dan truk naik dari 1500 naik menjadi 1700,” ujar Ridwan.

Anggota DPR RI Fraksi Golkar ini menjelaskan, pergerakan dari Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Perhubungan Darat, pengelolaan pelayanan di Pelabuhan Merak saat ini sangat baik, meskipun masih terus ada perbaikan mengenai persoalan waktu tunggu penumpang.

“Keterlambatan waktu bisa terpengaruh dari cuaca dan orang masih bisa menunggu satu sampai dengan tiga ja. Diharapkan dari pihak ASDP, ada langkah yang baik untuk meminimalisir dan tidak ada lagi orang menunggu terlalu lama,” pinta Ridwan. l man,afr,dep/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)