Komisi V Pantau Pembangunan Infratsruktur

Komisi V DPR RI, baru-baru ini melakukan kunjungan kerja spesifik ke Jawa Barat, Kabupaten Serang dan Kota Tangerang untuk memberi masukan dan evaluasi terhadap proyek-proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan di tiga daerah tersebut.

Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau proyek pembangunan Tanggul Sungai Ciujung. Foto: Jaka/nvl

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras meminta agar pemerintah lebih proaktif menggunakan pendekatan yang humanis kepada masyarakat dengan melibatkan pemerintah daerah dalam upaya pembebasan lahan pembangunan Tanggul Sungai Ciujung. Jika pembebasan lahan ini belum juga teratasi, target waktu pekerjaan akan mundur yang mengakibatkan konsekuensi anggaran. 

Hal ini diungkapkan Andi saat memimpin Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau proyek pembangunan Tanggul Sungai Ciujung di Kabupaten Serang, Banten. Ia mengatakan bahwasanya masalah pembebasan lahan adalah masalah klasik yang kerap terjadi tidak hanya di Kementerian PUPR saja. 

“Saya sudah sering kali sampaikan kepada para mitra kerja Komisi V DPR, agar pembebasan lahan diselesaikan lebih dahulu sebelum memulai pekerjaan fisik. Karena hal tersebut mengganggu serapan anggaran ataupun jangka waktu pelaksanaan kontrak. Jika terjadi seperti ini, apakah menjadi kesalahan rekanan ataupun kesalahan pemilik pekerjaan itu sendiri dalam konteks menyelesaikan masalah sosial yang ada di lapangan,” ujarnya.

 Politisi Fraksi Partai Gerindra ini berharap, seperti yang telah direncanakan, Tanggul Sungai Ciujung jika sudah selesai kelak dapat mereduksi banjir sebesar 52 persen di wilayah Kabupaten Serang. Sehingga pembangunan tersebut bisa dirasakan manfaat dan dampaknya oleh masyarakat.

 “Jika kita mengacu pada bencana banjir tahun 2013 yang lalu, kurang lebih sekitar 19 ribu keluarga yang terkena dampak bahkan jalan tol Jakarta-Merak ini juga tergenang. Sehingga kita merasa Tanggul Sungai Ciujung ini sangat diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut terjadi kembali,” harap Andi. 

TINGKATKAN MUTU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae. Foto: Erlangga/nvl

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae meminta agar pembangunan jalan tol di Indonesia yang masih berlangsung hingga saat ini dapat lebih memperhatikan mutu. Menurutnya, masyarakat hari ini belum benar-benar bisa menikmati jalan tol dengan nyaman dikarenakan banyak fasilitas umum (fasum) dari jalan tol yang tidak berfungsi dengan baik. 

Hal tersebut disampaikannya ketika memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR meninjau pembangunan tol Cimanggis-Cibitung di Jawa Barat yang diproyeksikan selesai pada pertengahan tahun 2022. Ia menuturkan, banyaknya jalan bergelombang dan berlubang, serta minimnya fasilitas keamanan semisal CCTV dan pembatas jalan seringkali menimbulkan kecelakaan. 

“Kita harap (pembangunan tol) juga memperhatikan mutu, karena kebanyakan jalan tol di Indonesia ini masih banyak yang tidak memperhatikan mutu. Terutama tingkat gelombang jalan itu sendiri. Maka itu juga menjadi perhatian-perhatian Anggota Komisi V DPR RI. Mudah-mudahan apa yang menjadi pemikiran Anggota bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait,” terang Ridwan.

 Politisi Partai Golkar ini melanjutkan, pembangunan jalan yang saat ini sedang berlangsung harus didesain dengan sangat apik seperti jalan tol JORR yang ia sebut sebagai keberhasilan produk jalan tol. Sedangkan saat ini menurutnya berbeda karena fisik tol tidak sesuai dengan tarif tol yang dibebankan kepada masyarakat. Sehingga harapannya, pemerintah dapat segera memperbaiki fasum untuk kelancaran mobilisasi masyarakat.

Apresiasi Pembangunan TOD di Rawa Buntu 

Tim Kunspek Komisi V di lokasi pembangunan Rusun Rawa Buntu Serpong. Foto: Singgih/nvl

Komisi V DPR RI mengapresiasi sinergi yang ditunjukkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan serta BUMN terkait atas insiatif penyediaan hunian alternatif selain rumah tapak yakni hunian vertikal berbasis transportasi atau Transit Oriented Development (TOD) yang dibangun Perum Perumnas di kawasan Stasiun Rawa Buntu,    Serpong, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. 

 Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Sri Rahayu, saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di lokasi pembangunan Rusun Rawa Buntu Serpong, Banten. “Salah satu keuntungan dengan tinggal di TOD adalah selain mendapatkan hunian yang layak, masyarakat juga akan lebih mudah melakukan mobilisasi dengan menggunakan sarana transportasi seperti kereta api komuter,” ujar Sri Rahayu. 

Lebih lanjut, Ia menyampaikan, dengan memilih tinggal di TOD, masyarakat secara tidak langsung bisa menghemat pengeluaran untuk biaya transportasi. Apalagi ada jaminan dari jadwal sarana tranportasi seperti kereta api listrik (KRL), mengingat pelayanan yang ditunjukkan oleh PT KAI kepada masyarakat semakin baik. 

“Pembangunan rusun ini tentunya untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bekerja di kota-kota besar. Di seluruh Indonesia sendiri, hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah perlu disiapkan sekitar 7 juta hunian,” ungkap Sri Rahayu. l skr,er,jk/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)