Komisi IX Soroti Masalah Ketenagakerjaan Hingga Vaksinasi

Beberapa persoalan seperti ketenagakerjaan, distribusi vaksin menjadi sorotan tim kunker Komisi IX DPR RI di Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur dan Papua Barat saat reses masa persidangan I Tahun Sidang 2021-2022. 

 
Tim Kunker Komisi IX DPR RI di Sulawesi Tengah. Foto: Oji/nvl

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan, Komisi IX mendukung Pemerintah Provinsi Sulteng dalam program pembangunan kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan agar akselerasi sumber daya manusia meningkat. 

“Pak Gubernur, kami sudah mengunjungi Balai Latihan Kerja, kalau dilihat dari bangunannya akan diserahkan ke pemerintah pusat, mohon segera pengurusannya dipercepat. Sayang sekali, ada 1,5 juta angkatan kerja laporan dari Dinas Tenaga kerja kalau tidak diperhatikan. Supaya betul-betul yang dilakukan pemerintah tidak sia-sia, jangan hanya sekedar program,” terang Felly.

Lebih lanjut politisi Partai Nasdem ini mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah besar yang diemban Pemprov Sulteng untuk menciptakan generasi SDM yang unggul. “Kehadiran kita untuk menyerap aspirasi khususnya di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, peredaran obat-obatan dan capaian vaksinasi Covid-19 serta pembangunan keluarga berencana yang sukses. Kita ingin melihat Sulteng seindah warna aslinya,” tukas legislator dapil Sulawesi Utara ini.

Terkait masalah ketenagakerjaan, Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menekankan pada Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulteng agar jangan hanya menggantungkan pembiayaan program-program terutamanya pelatihan kerja bersumber pada APBD atau APBN. Ada 16 paket program pelatihan yang bersumber dari APBD dan 16 paket program pelatihan dari APBN itu masih kecil sekali dibandingkan jumlah angkatan kerja di Sulteng yang membutuhkan pelatihan kerja.

“Tolonglah dekati perusahaan-perusahaan tambang itu, lakukan sinergi kerja sama dengan membentuk program-program pelatihan kerja. Saya yakin banyak potensi sumber daya manusia berkualitas apabila benar-benar dicetak dengan skema yang baik di Sulteng,” ujar Nurhadi

Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 di Sorong Cukup Tinggi

 
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena saat memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi IX di Sorong, Papua Barat. Foto: Aisyah/nvl

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena berharap agar tingkat kesembuhan pasien Covid-19 dapat terjaga dengan baik dan ke depan melalui penanganan Covid-19 di Kota Sorong ini bisa menjadi contoh bagi penanganan yang sama di kota-kota yang lain di seluruh Papua Barat. 

Ia menambahkan, langkah Wali Kota Sorong dalam menangani Covid-19 dari aspek ketenagakerjaan merupakan langkah yang baik. Dimana, para karyawan tidak di-PHK, namun dikurangi upahnya agar tetap perputaran ekonomi tetap berjalan.

“Dari Sorong kita belajar banyak, bagaimana mereka menangani Covid-19 dari aspek kesehatan, menangani juga aspek ketenagakerjaan. Dimana, para karyawan tidak di-PHK tapi dikurangi upahnya sehingga semua tetap bisa bekerja. Mereka bisa menjaga IPM (Indeks Pertumbuhan Manusia) di sini tetap tinggi. Ini satu hal yang menarik,” tutur Politisi Partai Golkar itu.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mendorong didirikannya Rumah Sakit (RS) Pratama untuk menyokong pariwisata di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Menurutnya, selain infrastuktur, destinasi wisata harus didukung dengan pelayanan kesehatan yang memadai agar para wisatawan lebih merasa aman mengunjungi Raja Ampat.

“Ketika mereka (wisatawan) diving dan mereka bermain air, lalu ada kecelakaan kecil, kalau rumah sakitnya tidak representatif tentu akan sulit. Jadi sebenarnya untuk mendukung pariwisata kita harus menopang dari banyak pihak. Mulai (dari) infrastruktur, lalu rumah sakitnya, sumber daya manusianya dan sebagainya,” terangnya.

Puskesmas di Kaltim Minim Fasilitas

 
Tim Kunker Reses Komisi IX DPR RI saat menyerahkan bantuan untuk Provinsi Kaltim. Foto: Andri/nvl

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI memantau langsung dampak yang disebabkan pandemi Covid-19 terhadap isu-isu ketenagakerjaan dan kesehatan yang dirasakan masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim). Pasalnya banyak masyarakat menjadi korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena perusahaan yang mengurangi biaya operasional perusahaan akibat pandemi Covid-19.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar mengakui Covid-19 sangat berdampak bagi masyarakat, sehingga ia berharap jangan ada masyarakat yang dirumahkan. “Atas dasar itulah, Tim Kunker Komisi IX memandang penting hal ini dan mengawasi secara serius, mendalam dan berkelanjutan setiap program yang berkaitan dengan kepentingan rakyat terkait persoalan ketenagakerjaan dan kesehatan,” kata Ansory dalam pertemuan dengan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti keberadaan 50 puskesmas di Kaltim, hanya 13 puskesmas yang memenuhi syarat. Padahal layanan kesehatan primer itu yang mampu meng-cover kesehatan bagi masyarakat di daerah perbatasan, pedalaman dan pedesaan. Ini menjadi persoalan sektor kesehatan yang mendasar. Sejalan dengan transformasi kesehatan nasional yang digagas Kementerian Kesehatan, maka membenahi puskesmas harus menjadi konsentrasi di hulu.

“Puskesmas harus diperkuat dan diperbaiki mulai dari sumber daya manusianya dan pelayanan kesehatannya, karena pelayanan kesehatan yang paling awal dan paling dekat dengan masyarakat adalah puskesmas. Ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan Pemerintah Provinsi Kaltim, jika ingin pelayanan kesehatannya bagus,” tukasnya. l oji,man,ais/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)