Komisi IX Fokus Selesaikan Persoalan Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Sudah dua tahun ini sejak ditemukannya kasus Covid-19 di Indonesia awal Tahun 2020 lalu, Komisi IX DPR RI berjibaku menyelesaikan berbagai masalah. Meski disibukkan dengan kasus Covid-19, sektor kesehatan seperti masalah stunting dan ketenagakerjaan tetap menjadi perhatian para wakil rakyat yang duduk di Komisi IX.

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene. Foto: Jaka/nvl

IX DPR RI Felly E. Runtuwene mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah stunting. Dimana, stunting merupakan kondisi anak yang masih berada pada masa pertumbuhan dan perkembangan memiliki tinggi badan di bawah rata-rata, salah satu sebabnya adalah kebersihan lingkungan dan asupan gizi yang kurang. 

“Pemerintah berupaya optimal menurunkan angka stunting sebesar 2,5 persen setiap tahunnya supaya di akhir pemerintahan Pak Jokowi tinggal 14 persen,” ujar Felly. Ia juga menyampaikan beberapa upaya untuk mencegah stunting, yakni dengan makan makanan bergizi dan terus menjaga agar tubuh sehat dan bugar. 

Selain itu, masyarakat juga perlu memperhatikan kondisi lingkungan sekitar agar tetap bersih dan sehat, semisal pengelolaan sampah hingga ketersediaan fasilitas MCK (Mandi, Cuci, Kakus). “Jangan membuang sampah sembarangan, tempatkanlah di lokasi yang seharusnya. Selain itu jangan buang sampah di sungai, apalagi sebagian masyarakat memanfaatkan air sungai ini untuk mencuci atau mandi,” sebutnya.

Dalam kesempatan yang berbeda, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mendesak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan Stunting untuk mempercepat sosialisasi dan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Minta Pemerintah Realisasikan JKP

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh saat Rapat Kerja dengan Kepala BKKBN dan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes. Foto: Mentari/nvl

Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk segera merealisasikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Namun demikian, Komisi IX mengingatkan realisasi JKP wajib dilaksanakan tanpa mengurangi manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Demikian termaktub dalam kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, April lalu. 

Ansory menyatakan dalam pelaksanaan Program JKP berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang JKP, Komisi IX meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk segera melaksanakan dua poin penting. “Poin pertama, Komisi IX mengingatkan BPJS Ketenagakerjaan segera melakukan perbaikan infrastruktur,” tutur politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. 

Termasuk, imbuh Ansory, database kepesertaan sehingga Program JKP dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh peserta. Poin kedua, sambung Ansory, Komisi IX mendesak BPJS Ketenagakerjaan segera memberikan time table integrasi data kepesertaan dan kepastian dilaksanakannya program JKP.

 Program JKP berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang JKP, Komisi IX meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk segera melaksanakan dua poin penting.

Minta BPJS Ketenagakerjaan Perluas Kepesertaan

Komisi IX DPR RI meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan untuk melakukan promosi dan sosialisasi program kepesertaan secara masif dan intensif guna meningkatkan perluasan kepesertaan. 

Hal tersebut menjadi salah satu poin kesimpulan yang dibacakan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar saat rapat dengar pendapat Komisi IX dengan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Maret lalu. 

“Kami meminta Direksi BPJS Ketenagakerjaan dan Dewas menyampaikan program kerja dan anggaran tahunan (RKAT) tahun 2021 dan roadmap  tentang perluasan kepesertaan program jaminan sosial termasuk pada peserta Bukan Penerima Upah (BPU) pekerja informasi dan peserta non aktif,” sambung Ansory. 

Selain meningkatkan perluasan peserta BPJS bidang Ketenagakerjaan, Komisi IX juga meminta Direksi BPJS Ketenagakerjaan melakukan penyelarasan data kepesertaan dengan pihak pemberi kerja guna menghindari data kepesertaan yang berbeda atas penghasilan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang didaftarkan. 

“Serta menyempurnakan pedoman investasi dalam rangka meningkatkan keamanan seluruh investasi yang ditempatkan secara variatif di berbagai lembaga keuangan dan dunia usaha dan Melaporkan rencana strategis program investasi BPJS Ketenagakerjaan 2021,” ucapnya.

Minta Pemerintah Tingkatkan KIE

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendesak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Satgas Penangan Covid-19 untuk terus meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan 3M, membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan mengingat situasi pandemi di dunia, termasuk di Indonesia yang masih belum pulih. 

“Selain itu, kami (Komisi IX) juga meminta pemerintah meningkatkan pengawasan di seluruh pintu masuk negara baik darat, laut dan udara serta meningkatkan test Whole Genome Sequencing (WGS) yang tersedia secara merata di seluruh wilayah,  katanya saat memimpin rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI dan RDP dengan Kepala Badan POM, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 serta Direktur Utama PT Biofarma di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, November lalu.  

“Kemudian, kami juga meminta pemerintah melakukan harmonisasi kebijakan terkait testing dan tracing melalui pemeriksaan NAAT atau antigen yang masuk dalam sistem NAR, meningkatkan transparansi penetapan harga tes PCR yang dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat,” lanjut Charles, seraya meminta pemerintah memastikan kesiapan fasilitas kesehatan termasuk kecukupan perbekalan kesehatan untuk penanganan Covid-19.

Dukung ‘Testing’ dan Vaksinasi di Sekolah dan Perguruan Tinggi

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris). Foto: Mentari/nvl

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah dan perguruan tinggi. Sebab kebijakan PTM tersebut sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas SDM Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaan PTM harus didukung oleh semua pihak, terutama lintas kementerian/lembaga. 

“Sekarang kan sudah ada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka. Dalam surat edaran tersebut ditekankan pentingnya PTM berbasis protokol kesehatan yang ketat. Protokol kesehatan ini perlu diperkuat, sehingga dalam tataran implementasi dapat melindungi seluruh peserta didik, guru, dan tenaga pendukung lainnya,” ujar Saleh. 

Politisi PAN ini mengakui pelaksanaan PTM tidak mudah. Sudah semestinya dipastikan bahwa mereka yang mengikuti PTM harus aman, sehat, dan terhindar dari Covid-19. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melaksanakan testing secara reguler kepada siswa, guru, dan tenaga administrasi lainnya. 

“Setidaknya, guru, anak didik, dan staf administrasi dites minimal sekali atau dua kali dalam dua minggu. Agar tidak terlalu mahal dan tidak memakan waktu lama, maka testing dilakukan dengan rapid antigen. Dengan begitu, penularan Covid-19 di sekolah dan perguruan tinggi dapat dipantau dengan baik,” kata Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu. 

Selain itu, peserta didik yang mengikuti PTM harus diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi. Anak-anak sekolah yang berumur 12 tahun ke atas, sudah semestinya mendapat prioritas. Tentu sangat baik jika kemudian setiap sekolah melaksanakan vaksinasi bagi seluruh siswanya yang memenuhi persyaratan. “Kalau sekarang, vaksin yang tersedia adalah vaksin untuk 12 tahun ke atas. Nah, harus dipastikan bahwa anak 12 tahun sampai anak kuliahan sudah divaksin. Mereka harus menjadi target utama pelaksanàan vaksinasi nasional,” imbuh Saleh. l rnm/sf

Guru, anak didik, dan staf administrasi dites minimal sekali atau dua kali dalam dua minggu. Agar tidak terlalu mahal dan tidak memakan waktu lama, maka testing dilakukan dengan rapid antigen.

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)