Komisi IX DPR Dorong Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Seiring dengan meningkatnya lonjakan kasus baru dan tingkat kematian Covid-19 di Indonesia. Beberapa upaya pengendalian Covid-19 telah dilakukan oleh pemerintah, diantaranya melalui program vaksinasi. Pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 pertengahan Juni lalu, Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Tiga Daerah, yakni Kota Jambi, Pekanbaru, dan Padang.

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene bertukar cindera mata dengan pihak Perwakilan Pemprov Jambi. Foto: Aisyah/jk

Di Kota Jambi, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Esthelita Runtuwene menyampaikan keprihatinannya atas meningkatnya kasus Covid-19 pascalibur Lebaran 2021. Ia mengatakan hal ini menjadi pengingat untuk seluruh masyarakat agar lebih disiplin dalan menjalankan protokol kesehatan.

Dengan adanya varian Delta dari India yang disinyalir menjadi faktor kasus Covid-19, dan pelonjakan kasus di Jakarta, juga turut menjadi pengingat bagi Pemerintah Provinsi Jambi agar kejadian yang sama tidak terjadi di Jambi.

Politisi daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Utara ini  menyatakan bahwa Komisi IX DPR RI mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk melakukan percepatan pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 sebagai salah satu cara untuk mengendalikan pandemi di samping melaksanakan protokol kesehatan yang ketat.

“Presiden telah menginstruksikan untuk mempercepat vaksinasi Covid-19 dengan target 1 juta vaksinasi setiap hari mulai bulan Juli. Tentunya kami (Komisi IX DPR RI) mendukung instruksi ini walaupun percepatan vaksinasi sangat dipengaruhi oleh suplai dan distribusi vaksin.” Terang politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Dorong Program Vaksinasi Riau

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar saat memimpin pertemuan dengan Gubernur Sumbar. Foto: Ayu/jk

Di Kota Pekanbaru, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mendorong program vaksinasi Covid-19 untuk mempercepat vaksinasi dalam rangka mencapai kekebalan kelompok (herd immunity).

“Provinsi Riau saat ini masih menjalankan program vaksinasi prioritas bagi kalangan lansia, tetapi realisasinya masih rendah (6,7 persen dari total target). Untuk itu, Presiden Joko Widodo secara khusus meminta kepada Menteri Kesehatan untuk mengirimkan vaksin Covid-19 lebih banyak ke Provinsi Riau, dengan harapan herd immunity dapat segera terbentuk dan penularan Covid-19 dapat ditekan,” jelas Melki.

Mengingat realisasi program vaksinasi prioritas di provinsi Riau bagi kalangan lansia masih tergolong rendah, Politisi Partai Golkar ini menekankan perlunya kerja sama lintas sektoral dalam mendukung program vaksinasi khususnya bagi kalangan lansia.

“Dari sekitar 964.000 target program vaksinasi lansia dan pelayanan publik di provinsi Riau, vaksinasi bagi kalangan lansia inilah yang perlu menjadi perhatian, pasalnya hanya mencapai 6,7 persen dari target 600.000 penerima vaksin dari kelompok lansia di Riau,” ungkap Melki.

Meskipun Riau yang memperoleh peringkat tiga besar penyebaran Covid-19, Melki turut mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Pemprov Riau dalam meningkatkan upaya tracing atau melacak orang yang terpapar virus, dengan melakukan tracing terhadap 15 orang dalam setiap kasus satu orang terkonfirmasi positif sebagai upaya untuk memaksimalkan pelacakan.

“Karena seperti yang kita ketahui bahwa situasi pandemi saat ini di berbagai daerah di Indonesia ini semakin meningkat terutama pasca kita libur lebaran kemarin. Ditambah dengan ditemukannya varian delta (B.1.617) dari Covid-19 yang sudah masuk Indonesia,” imbuh politisi dapil NTT II ini.

Gali Informasi atas Capaian Vaksinasi di Sumbar

Di Kota Padang, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar berdasarkan paparan Satgas Covid-19 mengatakan, capaian vaksinasi Covid-19 dosis pertama per 13 Juni 2021, diketahui Sumatera Barat berada di posisi terendah secara nasional, serta terendah ke-4 dalam vaksinasi dosis ke dua.

“Kami (Komisi IX DPR RI) sengaja melakukan kunjungan kerja spesifik dalam rangka pengawasan terhadap proses penanganan pandemi Covid-19 secara keseluruhan di Provinsi Sumatera Barat. Termasuk untuk mengetahui penyebab rendahnya capaian vaksinasi di Sumbar,” jelas Ansory.

Dalam kesempatan itu beberapa anggota Komisi IX DPR RI dapil Sumbar seperti Ade Rezki Pratama, Darul Sika, dan Suir Syam menduga, rendahnya capaian vaksinasi di Provinsi Sumbar karena kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat vaksin.

Bukan tidak mungkin hal itu terjadi karena adanya kesalahan informasi yang beredar tentang vaksin. Misalnya, terkait kehalalan vaksin serta efek samping yang timbul akibat vaksin. “Jangan sampai informasi yang  belum tentu benar, menjadi sebuah miss understanding, sehingga masyarakat enggan untuk menerima vaksin,” ungkap Ade Rezki Pratama.

Dari data dan informasi yang terhimpun, nantinya Komisi IX DPR RI bersama-sama dengan pemerintah pusat akan membahas hal tersebut guna mencari solusi atas permasalahan yang ada. Sehingga angka vaksinasi di Sumbar dapat meningkat, dan angka penderita Covid-19 di Sumbar pun dapat menurun. l ais,tra,ayu/es

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Emanuel Melkiades Laka Lena. Foto: tiara/jk
mendorong program vaksinasi Covid-19 untuk mempercepat vaksinasi dalam rangka mencapai kekebalan kelompok (herd immunity)

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)