Komisi IV Tinjau Sektor Perikanan dan Pertanian

Beberapa permasalahan di sektor perikanan dan pertanian menjadi sorotan saat tim kunjungan kerja Komisi IV DPR RI. Kedua sektor ini merupakan tulang punggung masyarakat, terutama di pedesaan untuk bertahan hidup.

 
Beberapa permasalahan di sektor perikanan dan pertanian menjadi sorotan saat tim kunjungan kerja Komisi IV DPR RI. Kedua sektor ini merupakan tulang punggung masyarakat, terutama di pedesaan untuk bertahan hidup.

Ikan bilih, merupakan ikan endemik yang terdapat di Danau Singkarak yang populasinya saat ini kian memprihatinkan. Penangkapan ikan bilih dengan metode tidak ramah lingkungan mengancam kelestarian hewan ini. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menginginkan adanya cara alternatif dalam memulihkan dan mengembangkan ikan bilih agar tidak punah.

“Ikan khas Danau Singkarak sudah mulai punah, harus ada alternatif untuk pemulihan ekosistem karena ribuan masyarakat yang sampai saat ini masih bergantung pada Danau Singkarak ini,” ujar Anggia usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Danau Singkarak, Sumatera Barat. Turut mendampingi, Kadis Kelautan dan Perikanan dan Kadis Lingkungan Hidup Prov Sumbar, awal April lalu.

Anggia menerangkan, terancamnya habitat ikan bilih dipicu oleh alat dan cara tangkap yang digunakan masyarakat yang tidak ramah lingkungan. Nelayan menggunakan berbagai jaring untuk menangkap ikan bilih sesuai dengan lokasi penangkapannya seperti jaring panjang, jaring lingkar bahkan menggunakan setrum listrik yang mematikan semua ikan yang ada.

“Tidak hanya karena aktivitas penangkapan ikan, kelestarian ikan bilih juga terancam akibat aktifitas masyarakat yang tinggal di sekitar Danau Singkarak. Jika dibiarkan berlanjut, maka beban pencemaran ekosistem Danau Singkarak semakin berat dan pada akhirnya akan merugikan semua pihak termasuk kelestarian biota danau khususnya ikan bilih,” terang politisi Fraksi PKB ini.

 Di tempat yang sama Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menjelaskan, pertumbuhan ikan bilih saat ini masih secara alami dan belum disentuh oleh teknologi. Populasinya akan mengalami penurunan ketika masyarakat melakukan penangkapan untuk pemenuhan kebutuhannya. Jika tidak tersentuh teknologi untuk pengembangan dan budidayanya, lambat laun ikan bilih akan mengalami kepunahan.

 “Kami meminta kepada pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, khusus kepada Ditjen Budidaya, harus ada sentuhan teknologi yang bisa mengembangkan dan membudidayakan ikan bilih. Sehingga bisa pulih selain tumbuh secara alami tetapi juga tumbuh secara teknologi untuk memenuhi permintaan masyarakat dan juga diekspor ke luar dari daerah sampai ke Jakarta karena ikan ini terkenal satu-satunya ikan endemik yang hanya ada di Danau Singkarak,” pungkas Hermanto.

Apresiasi Pencetakan Sawah di Kulon Progo

 
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono saat memimpin tim kunker Komisi IV DPR RI ke Desa Sendang, Kulon Progo, D.I.Y. Foto: Geraldi/nvl

Di Kulon Progo, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono mengaku bangga dengan langkah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang telah berhasil mencetak sawah seluas 10 ribu hektare. Kabupaten yang beribukota di Wates itu menargetkan akan mencetak sawah seluas 50 ribu hektare.

 “(Pencetakan sawah baru) Ini adalah pembangunan lahan tidur dan ini bisa menjadi contoh yang baik. Panen pertama dengan provitas (produktivitas tanaman) yang tinggi, ini sangat luar biasa,” apresiasi Budi.

Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut meminta petani dan Dinas Pertanian setempat untuk menyampaikan keluhan dan usulan agar dapat mengawal program-program pertanian, sehingga hasilnya benar-benar tepat atau dirasakan manfaatnya bagi petani.

Budi menambahkan, Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Pertanian terus mendorong program pembangunan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan petani dan dapat meningkatkan perekonomian.  “DPR RI akan terus mendukung kebijakan kebijakan yang pro petani melalui mitra kerja yakni Kementan,” ujarnya.

Dukung Peningkatan Ekspor Komoditas Pertanian

 
Anggota Komisi IV DPR RI Mindo Sianipar saat meninjau Kantor UPT Barantan Wilker Pelabuhan Laut Bitung, Sulawesi Utara. Foto: Ann/nvl

Anggota Komisi IV DPR RI Mindo Sianipar mendorong peningkatan ragam dan volume ekspor komoditas pertanian di Provinsi Sulawesi Utara. Ia mengapresiasi ekspor produk pertanian Sulut mampu meningkat signifikan di tengah pandemi global. Dirinya juga mendukung gagasan Sulut sebagai akses distribusi ke sejumlah negara, khususnya di kawasan Asia Pasifik.

“Bitung ini cocok jadi hub atau pintu masuk dari Asia Pasifik, karena ditopang oleh posisi Sulawesi Utara yang berada di bibir (Samudera) Pasifik,”  kata Mindo usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI meninjau Kantor UPT Badan Karantina Pertanian (Barantan) Wilker Pelabuhan Laut Bitung, Sulawesi Utara.

Disebutkan politisi F-PDI Perjuangan ini, Pelabuhan Laut Bitung memiliki akses yang lebih luas dan jarak yang lebih pendek untuk melayani arus perdagangan Asia Pasifik. Selain itu, sebagian komoditas ekspor pertanian diberangkatkan melalui pelabuhan ini.

Menurut Mindo, Pelabuhan Bitung bisa menjadi Pacific Gateway berbagai produk ke sejumlah negara seperti China, Korea, Jepang serta negara negara lainnya. Karena itu, peran dan kapasitas Pelabuhan Bitung perlu ditingkatkan.

Legislator dapil Jawa Timur VIII itu menambahkan Sulut memiliki potensi komoditas pertanian yang bisa eksplorasi untuk meningkatkan peluang pasar ekspor. Misalnya, produk pertanian berupa kakao, kelapa dan berbagai olahannya. l afr,opi,ann/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)