Komisi IV Tinjau Pasokan Pangan dan Distribusi Pupuk di Daerah

Konsentrasi Komisi IV DPR RI pada kunjungan kerja kali ini adalah pada permasalahan pangan. Di samping meninjau pasokan beras di Gudang Bulog Bali, Komisi IV juga menginginkan distribusi pupuk bersubsidi dilakukan lebih baik lagi.

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI meninjau pasokan beras di Komplek Pergudangan GBB Sempidi, Badung, Bali. Foto: Devi/nvl

Dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, tim kunjungan kerja Komisi IV meninjau pasokan beras selama pandemi di Komplek Pergudangan GBB Sempidi, Badung, Bali. Dengan tujuan, ingin mendapatkan gambaran mengenai ketersediaan pasokan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan yang sehat dan terjangkau bagi masyarakat Provinsi Bali.

“Pemerintah telah berperan aktif melalui Perum Bulog dalam menjaga ketersediaan pangan, terutama beras bagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan,” ucap Sudin di Bali, yang juga didampingi Direktur Bisnis Bulog Febby Novita dan Pimpinan Wilayah Bulog Bali.

Guna meningkatkan kesejahteraan mereka, sambung Sudin, pemerintah telah berperan aktif untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan pangan bagi masyarakat. “Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan kebijakan pangan, Perum Bulog harus tetap dilibatkan sebagai lembaga pangan nasional yang profesional dan memiliki sistem serta mekanisme yang terintegrasi,” ujarnya.

Lebih lanjut politisi PDI-Perjuangan itu menyampaikan, stok beras yang ada saat ini memang tidak banyak, namun seperti yang sudah disampaikan oleh Direktur Bisnis Bulog sedang dilakukan penambahan stok yang ada, dan sekarang dalam perjalanan dari Nusa Tenggara Barat (NTB) menuju Bali.

“Dikarenakan kalau menyerap hasil panen beras dari lokal (Bali saja) tidak mungkin terjangkau, karena di pasar lebih mahal daripada HPP (Harga Pembelian Pemerintah) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Tapi tadi saya lihat ada beras yang sangat bagus dan bervitamin, mudah-mudahan pemasarannya sukses. Berasnya varietas premium yang ditambah vitamin,” jelas Sudin.

Distribusi Pupuk Bersubsidi Harus Tepat Sasaran

Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Kios Saprodi di Aceh. Foto: Runi/nvl

Anggota Komisi IV DPR RI Salim Fakhry menginginkan pendistribusian pupuk bersubsidi harus diatur secara baik. Dengan demikian pendistribusian bisa tepat sasaran jangan sampai petani ‘berdasi’ mendapatkan pupuk bersubdisi, sedangkan petani miskinnya malah tidak mendapatkan pupuk.

“Untuk itu saya dan Tim Kunker hadir langsung melihat sejauh mana pendistribusian pupuk, serta ingin mendengarkan aspirasi ataupun keluhan para petani dan pedagang pupuk,” kata Salim saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Kios Saprodi di Aceh. Turut mendampingi Dirjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Sarwo Edy, Kepala Dinas Pertanian Pangan Provinsi Kota Banda Aceh, dan Kepala Dinas Pertanian Pangan Kota Banda Aceh.

Dalam kesempatan itu, Komisi IV DPR RI mendengarkan secara langsung keinginan para petani dan pedagang pupuk. Dimana mereka menginginkan pendistribusian kembali ke skema awal, yakni disalurkan kepada kelompok tani. Tidak seperti saat ini dengan melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Menurut petani, hal tersebut tidak efesien. “Saya menilai keinginan para petani sangatlah positif. Pasalnya dengan sistem pendistribusian pupuk bersubsidi dikembalikan ke kelompok tani di harapkan  tidak terjadi manipulasi data  kelompok, karena kelompok yang bertanggung jawab, dimana sudah memiliki aturan sendiri seperti data KTP, kartu keluarga ataupun data lainnya,” analisa Salim.

Politisi dapil Aceh I ini menambahkan, hendaknya ke depan apa yang diinginkan petani menjadi satu bukti bahwasanya pendistribusian pupuk memang perlu pembenahan dalam penyaluran. Untuk itu Komisi IV DPR RI mendorong para petani yang kurang mampu untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi secara merata.

“Saya meminta kepada Dirjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Sarwo Edy, agar dapat mendengar aspirasi para petani. yang nantinya akan diperbincangkan dan kita formulasikan bagaimana sistem yang baik agar petani mendapatkan pupuk bersubsidi,” pungkas politisi Partai Golkar itu.

Komitmen Perjuangkan Anggaran Polbangtan

Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Kampus Polbangtan Malang, Jawa Timur. Foto: Geraldi/nvl

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin berkomitmen akan memperjuangkan peningkatan anggaran bagi proses belajar mengajar di kampus Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) yang ada di seluruh Indonesia.

Politisi NasDem ini mengatakan persoalan kekurangan anggaran dalam proses belajar mengajar di Polbangtan menjadi salah satu hal yang mengemuka saat berdialog. Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI akan memperjuangkan penambahan anggaran tersebut.

“Ini akan kita perjuangkan agar seluruh Direktorat Jenderal di Kementerian Pertanian, agar anggarannya proporsional dan terdistribusi dengan baik,” kata Hasan di sela-sela mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Kampus Polbangtan Malang, Jawa Timur.

Legislator dapil Jawa Timur II ini mengungkapkan Komisi IV DPR RI berharap Polbangtan sebagai aset-aset Kementerian Pertanian di bidang pendidikan tetap dapat dikelola oleh Kementan, dan tidak beralih ke kementerian lain.
“Polbangtan tidak sama dengan politeknik lain, (karena) 70 persen di sini praktek, sisanya teori tentunya yang menjadi dosen praktek adalah ahlinya. Siapa yang cocok, tentunya orang Kementan, bukan orang lain yang mengadopsi teori,” tandasnya.  dep,rni,opi/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)