Komisi IV Temukan Permasalahan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Sejumlah petani di Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, mengungkapkan sejumlah permasalahan kepada Komisi IV DPR RI. Permasalahan yang dihadapi di antaranya kelangkaan pupuk bersubsidi, anjloknya harga gabah saat panen, hingga minimnya distribusi air irigasi.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi memimpin sidak Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RI di Indramayu. (Foto: Sofyan/Man)

Khusus terkait Kartu Tani yang seharusnya memudahkan petani mendapatkan pupuk bersubsidi, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menilai belum terkoneksinya sistem data yang dibangun pemerintah dengan petani dan kios pupuk. 

“Maksud saya begini, kan orang (petani) pegang Kartu Tani, begitu pegang kartu kan kayak di swalayan. Berarti kartu berlangganan, otomatis data digitalnya (seharusnya) ada donk. Ini kan ketika pegang Kartu Tani, data digitalnya nggak ada. Pertanyaannya kartunya dapat dari mana?” kata Dedi usai memimpin pertemuan Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RI dengan Bupati Indramayu, DKementerian Pertanian, Direksi Pupuk Indonesia, perwakilan Himbara dan petani di Indramayu, Jawa Barat, pertengahan Juni 2021. 

Politisi Partai Golkar itu juga mengkiritisi pendataan di sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang masih manual. Pasalnya untuk mengakses nama salah satu petani, harus dicari     satu per satu. Menurut Dedi sistem ini akan menyulitkan petugas dan memberatkan petani. Belum lagi Kartu Tani juga kerap harus diperbarui. Hal ini dinilai merepotkan petani, khususnya dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. Komisi IV DPR RI pun menawarkan tiga opsi kepada petani. 

“(Salah satu opsi) Cabut subsidi pupuk, pemerintah beli gabah dengan disubsidi,” tandas Dedi menjawab opsi yang diinginkan petani. 

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono mengatakan, distribusi pupuk bersubsidi kepada petani harus benar-benar tertata baik sesuai dengan aturan. Bahkan untuk membuktikan keluhan petani terkait ketersediaan pupuk bersubsidi dan perbedaan harga pupuk nonsubsidi, pihaknya mengunjungi salah satu kios penyalur pupuk bersubsidi di Indramayu. Ia menilai permasalahan ini hampir terjadi di seluruh Indonesia.

“Karena memang faktanya rencana definitif kebutuhan kelompok itu belum bisa di-back up APBN secara full, mungkin baru setengahnya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan petani yang (lahannya) di bawah 2 hektar masih kurang. Untuk itu Komisi IV, terutama Panja, permasalahan ini dibedah secara mendalam, khususnya di Indramayu, sebagai kabupaten yang tertinggi produksi berasnya se-Indonesia. Sehingga dengan tata niaga pupuk yang kacau seperti ini, saya menyampaikan ini benar-benar harus dibedah dari mulai distributor, agen, kios, termasuk terkait kartu tani,” tandas politisi PDI-Perjuangan itu.

Di sisi lain, Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka mengatakan, permasalahan anjloknya harga gabah saat panen itu kerap dirasakan petani di Pulau Jawa. Menurutnya hal itu terjadi karena adanya hukum ekonomi. Saat stok gabah melimpah, harga menjadi turun. “Dengan demikian Panja Pupuk ini melakukan kajian terhadap tiga alternatif, mana yang lebih tepat untuk kota implementasikan kepada petani nantinya. Tapi yang jelas, RDKK sudah kita pahami kelemahannya, kemudian penyaluran pupuk bersubsidi kita sadari ada kelemahan. Solusi itu kita rumuskan dan kita sampaikan kepada pemerintah,” imbuh politisi Partai Demokrat itu.

Sarpras Pelabuhan Tegalsari Butuh Perhatian

Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono. (Foto: Sofyan/Man)

Kota Tegal merupakan salah satu episentrum nelayan di Jawa Tengah. Sehingga nelayan membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai guna meningkatkan produktifitas. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini mengatakan tanpa adanya dukungan yang kuat, memadai dan proporsional dari pemerintah, maka aktivitas nelayan tidak akan berjalan baik.

“Kalau kita melihat kapasitas sarana dan prasarana di pelabuhan ini kondisinya kurang memadai. Maka dari itu harus menjadi perhatian kita semuanya, dengan manajemen yang baik maka kita bisa memakmurkan masyarakat,” kata Anggia saat memimpin Tim Kunspek Komisi IV DPR RI meninjau Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Kota Tegal.

Politisi Fraksi PKB ini mengatakan, Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari sejak dibangun pada tahun 2004 hingga saat ini belum mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Padahal kapasitas kapal perikanan di PPP Tegalsari sudah meningkat tiga kali lipat. 

“Di Pelabuhan Tegal ini seharusnya hanya dipakai oleh 200-300 kapal saja, namun saat ini hampir sekitar 1.000 unit kapal yang ada di Tegalsari ini. Oleh karenanya kondisi ini menjadi perhatian tersendiri bagi kami di Komisi IV DPR RI,” ujar Anggia. 

Senada dengan Anggia, Anggota Komisi IV DPR RI Muslim mengatakan potensi perikanan salah satu terbesar di Jawa Tengah adalah kawasan PPP Tegalsari. Bahkan pelabuhan ini termasuk salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia. Namun ironisnua juga menjadi Pelabuhan terjorok. Pasalnya dari tahun 2004 sampai hari ini tidak ada bantuan apapun dari pemerintah. 

“Tentu semua inikan perlu kita kaji terlebih dahulu kewenangan dari pengelolaan pelabuhan ini. Artinya selama ini di bawah Unit Pelaksana Teknis Daerah, kita minta untuk diserahkan ke pusat, sehingga bantuan pemerintah pusat bisa maksimum ke pelabuhan ini, dan yang diharapkan wali kota dan masyarakat ini bisa terealisasi,” pungkas politisi Partai Demokrat itu. 

Sementara itu, Plt. Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini memastikan, pihaknya akan melakukan penataan secara komprehensif. “Permintaan bantuan dari masyarakat juga harus diimbangi dengan komitmen untuk menjaga dan memperhatikan operasional bantuan tersebut. Jangan sampai bantuan pemerintah tersebut berujung pada terbengkalainya alat-alat bantuan dari pemerintah,” ucapnya. l sf,opi/es

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini saat memimpin Tim Kunspek Komisi IV meninjau Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Kota Tegal, Jateng. Foto: Eot/Man

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)