Komisi IV Dorong Pemerintah Lakukan Reboisasi Area Hutan

Komisi IV DPR RI meninjau berbagai permasalahan di daerah. Mulai dari alih fungsi lahan di kawasan Gunung Mas Bogor, distribusi pupuk bersubsidi di Jatim, hingga Tata Kelola Sampah dan Relokasi TPA Sukawinata Palembang.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat meninjau lokasi PTPN di kawasan Gunung Mas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Foto : Azka/Man

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menilai penyebab terjadinya bencana banjir bandang di Kabupaten Bogor disebabkan adanya pengalihfungsian lahan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di kawasan Gunung Mas. Ia mendorong pemerintah setempat dan PTPN melakukan reboisasi terhadap area tersebut.

Hal tersebut ia sampaikan usai memimpin tim kunjungan kerja Komisi IV DPR RI meninjau lokasi PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) di kawasan Gunung Mas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini. Menurutnya ada kesalahan ketika hutan Gunung Mas dialih fungsikan menjadi rumah-rumah bedeng para pekerja dan perkebunan.

“Harusnya area hutan tidak boleh dialihfungsikan sebagai kawasan pemukiman, itu akan menyebabkan hilangnya pohon-pohon besar dan juga batu yang berada di aliran sungai tidak bisa menahan air yang turun dari atas. Jangan sampai menyalahkan hujan nya. Tetapi kita harus sadar diri bahwa area tersebut merupakan area hutan bukan untuk tempat tinggal,” jelasnya.

Politisi partai Golkar ini memberikan solusi agar area tersebut ditanam kembali pohon-pohon yang berfungsi sebagai penahan air (reboisasi). Serta melakukan realokasi penduduk yang tinggal di area tersebut, agar nantinya kawasan tersebut berfungsi sebagaimana mestinya.

“Kami dari Komisi IV memberikan beberapa solusi yang berharap nantinya agar tidak menimbulkan terjadi nya bencana seperti ini lagi. Dan juga kami meminta agar penduduk yang tinggal di area tersebut di realokasi ke tempat yang lebih nyaman dan layak,” ujar Kang Dedi, sapaan akrabnya.

Politisi dapil Jawa Barat VII ini meminta dilakukan evaluasi terhadap seluruh hutan di wilayah Bogor. Ia mendorong pihak terkait untuk meneliti jumlah hutan di Bogor, sehingga apabila jumlahnya berkurang, maka sejumlah perkebunan yang kurang produktif dan tidak menguntungkan itu statusnya dapat diubah menjadi hutan. 

“Perkebunan teh sudah banyak yang tidak menguntungkan di bibir hutan. Saya sarankan perkebunan itu sebagian diubah peruntukannya dijadikan hutan lindung. Gunung Mas semuanya dihutankan kembali, kecuali beberapa perkebunan yang relatif masih produktif dan menguntungkan,” tutupnya.

Dorong Revisi Permentan No.49 Tahun 2020

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke PT Petrokimia Gresik, Provinsi Jawa Timur. Foto : Puntho/Man

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin menekankan Komisi IV DPR RI akan segera mengusulkan adanya revisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pupuk Bersubsidi. Hasan mengungkapkan, usulan revisi Permentan itu dalam rangka menyikapi persoalan kelangkaan pupuk yang masih terjadi hingga saat ini. 

Penegasan tersebut disampaikan Hasan usai memimpin tim kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke PT Petrokimia Gresik, Provinsi Jawa Timur. Hadir dalam pertemuan, Direktur Utama PT Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Annurogo, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy dan perwakilan Gapoktan Gresik. 

“Alokasi pupuk bersubsidi di Indonesia belum memenuhi rasa keadilan khususnya bagi petani miskin yang memiliki lahan maksimal 1 hektar. Komisi IV berharap, melalui usulan revisi Permentan ini, para petani kaya tidak akan mengambil jatah pupuk bersubsidi. Sehingga, kelangkaan pupuk bagi petani miskin juga tidak akan terjadi,” ujar Hasan. 

Maka, Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut menyatakan Komisi IV akan mengusulkan adanya perubahan khusus tentang klausul penerima pupuk bersubsidi. “Yakni, dari awalnya bagi petani yang memiliki minimal lahan 2 hektar menjadi maksimal 1 hektar. Tujuannya, agar penerima benar-benar petani yang miskin,” tandas Hasan. 

Sementara itu, Dirut PT. Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Annurogo menjelaskan Petrokimia telah menyalurkan pupuk bersubsidi sebesar 4,9 juta ton atau lebih dari 54 persen pupuk bersubsidi nasional. “Selain itu, kami mengedukasi petani dengan pemupukan 5:3:2 NPK Phonska Plus. Maka, diharapkan mampu mengurangi ketergantungan petani akan pupuk bersubsidi,” tutupnya.

Dorong Revisi Permentan No.49 Tahun 2020

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RIke TPA Sukawinata. Foto: Ayu/Man

Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia mendesak Pemerintah Kota Palembang, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera memperbaiki tata kelola sampah, bahkan merelokasi TPA (tempat pembuangan akhir) Sukawinata di Kota Palembang, Sumsel. Diketahui Palembang memiliki 2 TPA, yakni TPA Sukawinata, dan TPA Sukajaya.

“Saya pribadi sudah beberapa kali juga mengunjungi TPA ini, dan kondisinya masih sama. Kami menilai TPA ini selain sudah overload, juga perlu segera perbaikan dalam tata kelolanya,” ujar Kiky, begitu Riezky biasa disapa, saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke TPA Sukawinata, Palembang, Sumsel.

Perbaikan tata kelola yang dimaksud Kiky ini tentu dari hulu ke hilir. Yakni mulai penanganan sampah dari masyarakat, tempat penampungan sementara hingga ke TPA. Tidak jarang, sampah yang sudah dipisahkan masyarakat antara sampah organik dan non-organik, tapi begitu petugas kebersihan mengambilnya, kembali bercampur.

“TPA ini memang masih kurang berbagai peralatan seperti truk pengangkut sampah, traktor dan lain-lain. Dan kami sangat mendukung penambahan atau peningkatan berbagai peralatan tersebut. Namun yang terpenting dari itu adalah sinergi dari seluruh elemen, baik masyarakat, Pemkot Palembang, Pemprov Sumsel, dan KLHK untuk memperbaiki tata kelola TPA yang berada di tengah-tengah perumahan masyarakat. Termasuk bagaimana mendaur ulang dan memanfaatkan sampah sebagaimana yang sudah dilakukan beberapa ibu membuat kerajinan tangan dari sampah,” jelas politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.

Ditambahkan Kiky, letak TPA Sukawinata yang berada di tengah pemukiman warga ini sedikit banyak sudah tercemari oleh sampah-sampah tersebut. Oleh karena itu lebih lanjut legislator dapil Sumsel I itu berharap agar pemerintah merelokasi atau memindahkan TPA tersebut ke lokasi yang jauh dari pemukiman warga. l azk,ayu,pun/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)