Komisi III Soroti Over Kapasitas Lapas dan Narkotika

Over kapasitas Lapas merupakan masalah klasik yang tak terselesaikan. Komisi III DPR RI berulang kali mendesak agar ada solusi segera untuk menghindari masalah yang lebih rumit lagi. Selain itu, Komisi III turut menyoroti peredaran Narkotika. Dalam rangkaian Kunjungan Kerja kali ini, Komisi III mendesak mitra kerjanya untuk menangani kedua permasalahan tersebut. 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir meninjau vaksinasi bagi para penghuni rumah tahanan. Foto: Hanum/nvl

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengatakan over kapasitas lapas merupakan permasalahan klasik yang selalu dialami sebagian besar rumah tahanan (rutan) maupun lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia. Karena itu over kapasitas di lapas menjadi persoalan serius dan mendesak untuk diatasi.

“Jadi memang selalu saya sampaikan bahwa harus ada pemikiran serius antara aparat penegak hukum, niat yang serius dari pemerintah untuk duduk bersama membicarakan hal ini secara bersama-sama,” jelas Adies usai memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi III DPR RI dengan Kapolda Jawa Timur dan Kepala BNNP Jawa Timur beserta jajarannya di Mapolda Jawa Timur, Surabaya, belum lama ini.

Meskipun kelebihan kapasitas lapas tidak bisa hanya diatasi dengan sekali langkah, namun politisi Partai Golkar pun menjelaskan bahwa banyak hal yang bisa dilakukan terkait penanganan over kapasitas lapas. Ia menginginkan para aparat penegak hukum bisa duduk bersama membicarakan cara bagaimana menyelesaikan permasalahan over kapasitas lapas.

“Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya seperti 70 persen rata-rata penghuni lapas dan rutan adalah pengguna narkoba, nah itu bagaimana dilakukan rehabilitasinya. Juga, bagaimana dengan Rancangan Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan, Rancangan Undang-Undang Lapas dan sebagainya. Nah hal-hal inilah yang harus segera kita tuntaskan. Jangan ditunda-tunda karena ini kritikal sekali,” tegas Adies.

Politisi dapil Jawa Timur I tersebut menegaskan bahwa percepatan penanganan over kapasitas di lapas menjadi bahan utama Komisi III DPR RI untuk dibahas dalam pembicaraan bersama aparat-aparat penegak hukum agar permasalahan tersebut dapat segera diatasi.

Pantau Kasus yang Ditangani Polda dan BNNP Sulut

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat pertemuan di Mapolda Sulut. Foto: Dipa/nvl

Tim Kunker Komisi III DPR RI mendapati informasi sejumlah kasus yang sedang ditangani oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara dan BNN Provinsi Sulawesi Utara. Di antaranya mengenai Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan pertambangan emas di kawasan hutan lindung terkait ditangkapnya kasus korupsi Bupati Minahasa Utara. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh ingin ke depannya kasus ini terus dipantau, dan hal ini pun juga menjadi perhatian khusus dari Komisi III DPR RI.

“Jadi ada beberapa hal yang menjadi perhatian Komisi III DPR RI, termasuk juga kelangkaan solar di daerah Pineleng, Manado,” kata Pangeran saat pertemuan dengan Kapolda Sulut beserta jajaran, Kapolres se-Sulut, Kepala BNNP Sulut  beserta jajara, serta Kepala BNNK se-Sulut, di Mapolda Sulut, Manado.

Pangeran juga mendapati kendala minimnya anggaran yang dialami mitra kerja Komisi III DPR RI di Sulut. Ia meminta hal ini dapat diatasi, jangan sampai banyak kasus yang terlantar oleh karena kekurangan anggaran. 

“Terkait anggaran, kami juga meminta kepada Kapolda agar ke depannya kami bisa memperjuangkan kendala yang sejauh ini terjadi. Kami akan coba mengawal juga kepada Kapolri supaya anggaran di Polda Sulawesi Utara ini bisa ditingkatkan lagi,” kilah politisi PAN tersebut.

Selain itu, Pangeran juga mengapresiasi adanya sinergi dan kerja sama yang baik antara kepolisian maupun pihak terkait lainnya dalam penanganan pandemi Covid-19. “Harapan kami terkait dengan penanganan Covid-19 cukup bagus. Kami sudah diskusi dengan Kapolda bahwa masyarakat Sulawesi Utara yang sudah divaksinasi kurang lebih 40 persen dan sudah turun pada level 2. Hal ini harus terus dipertahankan bahkan bisa ditingkatkan. Mudah-mudahan ini segera pulih ke level 1,” tutup legislator dapil Kalimantan Selatan I tersebut.

Edukasi Penyalahgunaan Narkotika Harus Digiatkan

Tim Kunker Komisi III DPR RI foto bersama dengan mitra kerja di Mapolda Maluku. Foto: Prima/nvl

Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi mendorong pemberantasan narkotika di Indonesia lebih dimaksimalkan. Menurutnya, peningkatan edukasi mengenai bahaya narkotika bisa menjadi salah satu langkah untuk meminimalisir bertambahnya jumlah penyalahguna narkotika yang saat ini sudah menyasar hingga generasi muda, yakni pelajar dan mahasiswa.

“Seperti kita ketahui, pengguna narkotika sudah sampai ke pelajar dan mahasiswa. Sebaiknya lebih banyak lagi edukasi untuk pencegahan narkotika karena jika dipenjara belum tentu dia akan baik, bisa saja didalam penjara dia akan menggunakannya lagi,” ujar Andi Rio usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Kapolda Maluku beserta Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku di Mapolda Maluku, Ambon.

Selain terkait dengan pencegahan, Andi Rio juga menyoroti hukuman bagi para penyalahguna narkotika yang harus disesuaikan dengan peran masing-masing pelaku. “Jika dia pemakai (narkotika), sebaiknya direhabilitasi,  (dan) jika dia pengedar (narkotika) maka harus diberikan hukuman yang berat. Apalagi jika yang sudah bandar, harus mendapatkan hukuman yang sangat maksimal,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Untuk itu, Andi Rio mengajak masyarakat untuk saling bahu membahu berperan dalam pemberantasan narkotika di Indonesia. “Narkotika ini adalah musuh bersama kita, tidak boleh hanya mengandalkan hanya pihak BNN atau kepolisian. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus saling membantu untuk memberantas narkotika tidak hanya di Maluku saja tapi juga di seluruh Indonesia,” tutup Anggota DPR RI dapil Sulawesi Selatan II ini. lhnm,pdt,dip/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)