Komisi III Kompak Tegakkan Supremasi Hukum

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi III DPR RI bekerja secara kompak dan konsisten pada tegaknya supremasi hukum di Indonesia. Mitra kerja Komisi III terdiri dari seluruh lembaga pemerintahan yang bertugas pada ruang lingkup hukum, Hak Asasi Manusai (HAM), dan Keamanan.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani. Foto: Jaka/nvl

Pada ruang lingkup penegakan hukum, Komisi III bersama dengan Pemerintah tetap berupaya membahas instrumen landasan hukum yang paling pas untuk diterapkan di Indonesia. Secara khusus penegakan hukum dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan di dalam sistem peradilan (pidana) yang bersifat preventif, represif, dan edukatif. 

Penegakan hukum merupakan bagian dari pembangunan hukum yang merupakan komponen integral dari pembangunan nasional. Oleh sebab itu saat ini Komisi III bersama dengan Pemerintah masih melakukan pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menjelaskan bahwa Revisi KUHAP bertujuan untuk menjamin prinsip-prinsip keadilan restoratif, yakni keadilan yang bertujuan untuk memulihkan kembali dan tidak hanya terfokus pada pemberian hukum kepada pelaku kejahatan, tetapi juga untuk menjamin pemulihan bagi korban yang terkena dampak kejahatan. Dia mengungkapkan, Komisi III masih membicarakan naskah akademik dan draf revisi KUHAP setelah memperoleh koreksi dari masyarakat sipil dan membenahi kedua berkas tersebut.

“Kami meminta beberapa teman masyarakat sipil untuk menjadi proofreader untuk memberikan masukan-masukan atas naskah akademik dan draf revisi KUHAP yang disiapkan oleh DPR,” jelas Arsul saat Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Penyamaan Persepsi Aparat Penegak Hukum Terkait Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif’ awal November 2021.

Menurutnya revisi KUHAP bukan merupakan perubahan atau amendemen, melainkan penggantian dari KUHAP yang sudah ada. Akan tetapi, apabila terdapat norma-norma KUHAP yang tidak bermasalah, norma tersebut juga akan tercantum di dalam KUHAP yang baru. Arsul juga mengatakan, bahwa DPR akan menginisiasi KUHAP, bahkan saat ini telah menyiapkan naskah akademik dan draf perubahannya. “Pada tahun depan, mestinya kami juga membahas RUU perubahan atau penggantian hukum acara pidana,” kata legislator dapil Jawa Tengah X itu.

Ia menjelaskan bahwa yang melatarbelakangi inisiasi RKUHP oleh DPR adalah kesulitan pemerintah dalam menemukan satu kata atau satu suara dalam lingkup rumpun kekuasaan pemerintahan ketika akan menyusun naskah akademik dan draf perubahannya. Menurutnya kesulitan dalam menemukan satu kata memungkinkan untuk terjadi apabila terdapat perbedaan pandangan antara Polisi dan Kejaksaan, perbedaan pandangan antara Kejaksaan dan KPK, juga perbedaan pandangan dengan berbagai lembaga lainnya.

Awasi Kinerja Penjaga KeAmanan Negara

Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery. Foto: Andri/nvl

Polisi adalah pranata umum sipil yang berlaku sebagai penjaga ketertiban dan keamanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, kinerja Kepolisian diawasi oleh Komisi III. Herman Hery saat masih mengemban tugas sebagai Ketua Komisi III DPR RI, berharap agar Kepolisian kembali pada khitahnya sebagai institusi yang berasal dan bekerja untuk masyarakat. Saat acara Bhayangkara Mural Festival 2021, Herman meminta agar Polri terus melakukan perbaikan institusi. Dia pun mendukung penguatan sistem pengawasan internal di institusi Polri, agar masalah-masalah yang pernah terjadi sebelumnya tidak terulang.

“Selain kegiatan simbolis seperti festival mural, Kapolri tentu harus memastikan semua jajaran di bawahnya turut bergerak ke arah perubahan yang sama. Hal ini sudah terlihat dengan tindakan tegas sejumlah pimpinan kepolisian di daerah terhadap anggota yang nakal dan ini mesti terus dilakukan hingga akhirnya masyarakat bisa melihat bahwa Polri betul-betul berubah menjadi lebih baik,” papar Herman akhir Oktober 2021.

Politisi PDI-Perjuangan ini pun mengapresiasi cara Kapolri yang telah menunjukkan bahwa Polri harus menjadi institusi yang justru berperan aktif menjamin kebebasan berekspresi yang merupakan amanah konstitusi. Dia berharap seluruh jajaran kepolisian dapat membaca sinyal dari Kapolri yang ingin membawa Polri menuju institusi yang selalu berorientasi pada kepentingan publik serta terciptanya keamanan dan penegakan hukum.

Lebih dari itu Herman berharap, perbaikan yang hendak dicapai oleh Kapolri ini benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. “Momentum ini harus dipakai oleh Polri untuk memperkuat sistem pengawasan internal agar masalah-masalah serupa tidak terulang ke depannya. Komisi III DPR RI tentu saja mendukung setiap upaya perbaikan yang digagas oleh Polri,” tuturnya.

Tak hanya itu, kepada masyarakat Herman berharap agar terus aktif memberikan kritik yang konstruktif bagi kepolisian. “Seperti saya katakan, festival mural ini menjadi cara Kapolri memperlihatkan bahwa institusi yang dipimpinnya tidak alergi terhadap kritik dari masyarakat. Saya mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal arah perubahan di Polri ini dan tetap pro aktif dalam memberikan kritik yang konstruktif terhadap Polri,” kata Anggota Dewan asal Ende, Nusa Tenggara Timur ini.

Pemberantasan Korupsi Harus Sinergi

Foto bersama usai penetapan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto menggantikan Herman Heri. Foto: jaka/nvl

Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Ali mendorong agar upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara bersama-sama dan tidak bisa hanya dilakukan oleh Kejagung seorang diri. Menurutnya, Kejagung harus terus bekerja sama dengan institusi penegak hukum lain seperti KPK dan Polri.

“Permasalahan negeri ini tidak bisa diselesaikan oleh satu kelompok, tidak bicara ego sektoral. Ini pemberantasan korupsi kerja berbarengan menyelesaikan permasalahan bangsa. Kita tidak bisa menutup institusi lain seperti KPK. Hari ini semua institusi, KPK, Polri, dan Kejagung sedang berbenah diri, kita harap ke depan semakin baik dan semakin bersinergi,” papar Ahmad Ali awal November 2021.

Dia pun memberikan dukungan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) agar memburu kasus dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Seperti kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Asabri (Persero), hingga Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Ahmad Ali juga meyakini Kejagung pasti menang menghadapi perlawanan koruptor dengan konsisten pada integritas penegakan hukum. “Apresiasi terus berbenah kemudian menjadikan kejaksaan harapan masyarakat untuk beri keadilan untuk masyarakat. Ini suatu berita bagus dan berharap Kejagung tidak berpuas diri dengan itu,” ujarnya.

Ahmad Ali menambahkan Kejagung tidak boleh takut menghadapi potensi serangan balik yang dilakukan koruptor dalam menangani kasus korupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar. Menurutnya, para penyidik di Kejagung harus menjaga integritas agar penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia bisa berjalan semakin baik di hari mendatang. “Saya percaya, Kejagung bisa dan sudah terbukti beberapa kasus besar mereka tangani. Kami harap kasus besar ke depan masih ada kemudian segera diselesaikan,” tutur politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Pergantian Pimpinan Komisi

Wakil Ketua DPR RI  Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Lodewijk F. Paulus memimpin rapat pergantian Ketua Komisi III DPR RI. Pergantian tersebut atas dasar Surat dari Fraksi PDI-Perjuangan perihal perubahan penugasan anggotanya pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

“Pimpinan Komisi ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPR, maka saya akan menanyakan, apakah pergantian Ketua Komisi III DPR RI dari unsur Fraksi PDI-Perjuangan yang semula saudara Herman Hery, Anggota A238, digantikan saudara Bambang Wuryanto, Anggota A184, dapat disetujui?” tanya Lodewijk saat memimpin rapat dari meja Pimpinan Komisi III DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (22/11/2021).

Usai meresmikan pelantikan Ketua Komisi III yang baru, Lodewijk pun mengucapkan selamat kepada Ketua Komisi III DPR RI yang baru yang akrab disapa Bambang Pacul itu, dan berterima kasih kepada Herman Hery yang telah mengemban tugas sebagai Ketua Komisi III dengan baik selama dua tahun ini.

“Kami atas nama pribadi dan Pimpinan DPR RI menyampaikan ucapan selamat kepada saudara Bambang Wuryanto yang telah dipercaya untuk menjadi Ketua Komisi III. Semoga Tuhan YME selalu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian khususnya Pimpinan Komisi III DPR RI dalam melaksanakan tugas untuk bangsa dan negara serta memperjuangkan aspirasi rakyat. Begitu pula kepada saudara Herman Hery, selamat bertugas di AKD yang baru,” papar Lodewijk.

Usai resmi dilantik, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wurianto mengungkapkan akan mengemban tugas dengan sebaik mungkin dengan pengalaman yang telah dia punya. Dia mengatakan, meskipun dia tidak punya latar belakang  studi di bidang hukum, tapi dia percaya para Anggota Komisi III pasti akan membimbing dan membantu dalam bertugas. 

“Tentu nanti akan banyak membantu, sebagai sahabat pasti akan membantu. Penugasan ini akan kami jalani dengan pengalaman yang sudah didapat,” ujar Bambang.

Dia juga memberikan kesempatan kepada Herman Hery untuk menyampaikan sambutan di hadapan Anggota Komisi III DPR RI. Herman pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI lintas fraksi, yang selama dua tahun dia memimpin telah bekerja sama dengan solid mengemban tugas dan fungsi DPR guna kemaslahatan bangsa, negara, dan konstituen.

“Saya sangat berterima kasih, Ketua yang baru Pak Bambang Pacul mengizinkan saya untuk bicara di sini. Sebagai seorang politisi tentu siap ditugaskan ke mana saja. Saya menjunjung tinggi loyalitas penugasan dari partai. Saya berterima kasih kepada teman-teman Komisi III lintas fraksi. Betul kita berbeda partai, tetapi selama dua tahun lebih saya memimpin di Komisi III, kita sudah bergandengan tangan bersama-sama untuk membawa misi tugas DPR bagi kemaslahatan bangsa dan konstituen kita,” papar Herman. l eko/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)