Komisi III Dukung Digitalisasi Penanganan Perkara

Di masa pandemi ini banyak mengubah cara kerja penegakan hukum, karena protokol kesehatan telah membatasi interaksi sosial secara langsung. Bahkan dalam sistem peradilan pun dituntut untuk melakukan digitalisasi dalam penanganan perkara. Komisi III pun telah memberikan dukungan penuh kepada Mahkamah Agung (MA) untuk melakukan digitalisasi dalam penanganan perkara.

Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery. Foto: Jaka/nvl

KETUA Komisi III DPR RI Herman Hery mengharapkan dari anggaran MA yang telah dibahas dan disetujui di Komisi III bisa digunakan untuk sarana fasilitas digitalisasi dalam penanganan perkara.

“Terkait dengan virtualisasi dan digitalisasi penangan perkara tadi menjadi pokok yang kami bicarakan. Kami berharap dari anggaran yang kami berikan sebagian digunakan untuk sarana prasarana virtualisasi dan digitalisasi,” papar Herman saat memimpin rapat di Gedung MA, Jakarta, akhir Agustus 2021.

Komisi III telah memberikan tambahan anggaran kepada MA, Herman  menyarankan dengan tambahan tersebut dipakai untuk melenggkapi fasilitas yang kurang. Selain untuk digitalisasi dan virtualisasi dalam penanganan perkara, dia juga menyarankan agar anggaran tersebut digunakan untuk sarana dan prasarana perumahan bagi hakim-hakim di Pengadilan Tinggi Negeri.

“Kemudian sarana penunjang lainya dalam rangka melancarkan tugas-tugas dan fungsi Mahkamah Agung,” ujar Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.

Dalam rapat konsultasi ini, Komisi III juga menyampaikan masukan kepada Pimpinan MA dan jajaranya terkait dengan temuan-temuan di lapangan. Komisi III memberikan perhatian pada sarana dan prasarana serta fasilitas bagi para hakim tinggi dan hakim pengadilan negeri di seluruh daerah.

Herman mendorong agar fasilitas hakim dicukupi dengan memaksimalkan anggaran yang telah disahkan. “Temuan kami tentang tidak memadainya sarana dan prasarana di lapangan,” ujar Herman.

Meskipun dengan keterbatasan fasilitas Herman mengapresiasi bagi para hakim yang telah mengemban tugas dengan baik.

“Tetapi yang kami berikan apresiasi adalah, bagaimana Mahkamah Agung menjalankan tugas dan fungsi dengan keterbatasan hakim agung yang ada mampu menyelesaikan tunggakan ribuan perkara. Hal ini kami berikan apresiasi, karena sistem sarana dan prasarana dalam penyelesaian perkara menggunakan e-peradilan itu semua berjalan dengan baik, walaupun masih ada kekurangan di sana-sini,” jelas Herman.

Di kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsy mengapresiasi Mahkamah Agung yang telah meluncurkan fasilitas e-court ini sejak 19 Agustus 2019 silam. Dalam artian, Mahkamah Agung telah menyiapkan infrastruktur e-court dengan sebaik-baiknya.

“Ketika terjadi pandemi seperti saat ini dimana ada tuntutan untuk menggunakan fasilitas internet dalam administrasi persidangan, maka Mahkamah Agung telah memiliki persiapan yang baik,” ujar Habib.

Meski demikian, politisi Fraksi PKS ini mengingatkan perlunya penguatan layanan e-court. Seperti kemampuan penyimpan data yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, apakah ini sudah memadai dengan banyaknya perkara yang masuk di saat pandemi ini. Ia juga mengingatkan agar Mahkamah Agung jangan pernah mengabaikan tingkat keamanan data.

“Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengarsipan dan pemeliharaan data tersebut. Karena semakin lama akan semakin banyak data yang harus diarsipkan, dan tentunya memerlukan biaya juga, ini semua harus direncanakan dengan baik oleh Mahkamah Agung,” jelasnya.

Pada tahun 2019 saja, perkara yang teregister di Mahkamah Agung mencapai 20 ribuan perkara. Tentunya, begitu memasuki masa pandemi Covid-19 akan lebih banyak perkara yang kemudian menggunakan fasilitas e-court. Tentunya hal ini harus diantisipasi dan dipikirkan dengan baik oleh Mahkamah Agung.

Substansi dalam e-court adalah pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara online, panggilan sidang dan pemberitahuan putusan kepada para pihak secara elektronik, serta persidangan secara elektronik. Sebelum pandemi ini, masyarakat juga masih dapat memilih apakah ingin menggunakan sistem e-court atau dengan sistem peradilan seperti biasa (offline). Namun, semenjak maraknya wabah Covid-19 ini, masyarakat serta sistem kerja peradilan harus mulai terbiasa dengan menerapkan e-court.

Pengalaman yang berbeda adalah proses peradilan yang dilakukan secara virtual, di mana yang sebelumnya dilakukan di ruang sidang pengadilan. Seperti sekarang ini, hakim dan aparatur peradilan tetap bekerja di kantor namun dengan giliran, lalu sidang tetap berada di ruang sidang dengan protokol kesehatan seperti mengukur suhu badan, menggunakan masker, menyediakan hand sanitizer, membatasi jumlah dan jarak, dan dapat memanfaatkan video conference dengan terdakwa yang berada di Lembaga Pemasyarakatan.

Dorong Mitra kerja sukseskan vaksinasi

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Foto: Jaka/nvl
Saya juga berharap agar banyak mitra-mitra di legislatif atau organisasi kemasyarakatan yang juga bisa membantu Polri dalam mempercepat tercapainya herd immunity dengan melakukan vaksinasi ini

Senada dengan garis besar tujuan Pemerintah dan DPR, di Komisi III DPR RI mendukung pemerataan vaksinasi. Menurut Wakil  Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni dengan menggenjot vaksinasi kepada masyarakat, maka akan mempercepat terbentuknya herd immunity atau kekebalan massal dalam negeri. Jika sudah terbentuk, herd immunity dapat melindungi masyarakat dari virus, karena vaksinasi melatih sistem imun seseorang untuk mencapai protein yang dapat melawan penyakit.

Sahroni mengatakan, Komisi III sebagai mitra Polri, sudah seharusnya dirinya ikut berperan aktif dalam menggenjot vaksinasi di tengah masyarakat. Dia pun mengajak seluruh anggota parlemen untuk ikut menggelar vaksinasi.

“Sebagai mitra kami tentunya dengan senang hati membantu Polri dalam memvaksinasi warga. Selain itu saya juga berharap agar banyak mitra-mitra di legislatif atau organisasi kemasyarakatan yang juga bisa membantu Polri dalam mempercepat tercapainya herd immunity dengan melakukan vaksinasi ini,” papar Sahroni. eko/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)