Komisi III Awasi Kinerja Aparat Penegak Hukum di Daerah

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, beberapa waktu lalu Komisi III DPR RI secara khusus menyoroti persoalan pertambangan di Provinsi Maluku Utara (Malut), Kalimantan Timur (Kaltim) dan Sumatera Utara (Sumut).

Foto bersama Tim Kunspek Komisi III DPR RI dengan Kapolda dan Kajati Malut di Ternate. Foto: Tiara/nvl

Persoalan pertambangan di Provinsi Malut menimbulkan persoalan hukum yang berakibat pada dampak buruk terhadap iklim perekonomian dan investasi. Permasalah pertambangan meliputi kerusakan hutan, pencemaran lingkungan, penyerobotan lahan, tambang ilegal, perizinan yang tidak sesuai peruntukan, hingga persoalan pembukaan lahan dengan pihak penambang, yang kemudian menimbulkan konflik kepentingan dengan negara maupun masyarakat setempat. 

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kapolda dan Kajati Malut beserta jajaran dalam rangka pengawasan penegakan hukum terkait sumber daya alam dan permasalahan yang berkembang di masyarakat Ternate, Maluku Utara. 

“Hari ini Komisi III DPR RI melaksanakan kunjungan spesifik ke provinsi Malut. Ini merupakan tugas komisi dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Dalam rencana strategis Komisi III DPR pada Periode 2019-2024 ini, salah satu hal yang disoroti adalah fungsi dari penegakan hukum dan pengamanan terhadap sektor penerimaan negara di bidang sumber daya alam,” jelas Pangeran. 

Politisi Fraksi PAN ini juga menuturkan, Komisi III DPR memandang perlu untuk melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Maluku Utara dengan maksud untuk memastikan bahwa penegakan hukum di sektor sumber daya alam berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Apresiasi Polda Kaltim Tangani Permasalahan SDA 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir saat memimpin tim kunspek Komisi III di Mako Polda Kaltim. Foto: Hanum/nvl

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengapresiasi Polda Kaltim atas kinerjanya dalam menghadapi seluruh permasalahan yang ada di Provinsi Kaltim, terkhusus permasalahan yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA). Bahkan hampir seluruh permasalahan di Polda dan Kejaksaan Tinggi Kaltim dapat diatasi dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang terlalu menonjol. 

“Mungkin terkait masalah-masalah kecil SDA, yaitu adanya sedikit sengketa antara pemilik tambang itu juga tanahnya perdata. Jadi saya pikir hampir keseluruhan terkait SDA, Polda Kaltim serta jajarannya dapat mengantisipasi dengan baik,” ungkap Adies usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kapolda Kaltim dan dan Kajati Kaltim di Mako Polda Kaltim, Balikpapan. 

Dalam persiapan menjadi Ibu Kota Negara yang baru, wilayah Kaltim masih menyisakan beberapa persoalan. Salah satunya kondisi pertambangan di Kaltim yang kini tengah menjadi sorotan masyarakat karena tata kelola yang buruk, perizinan yang belum jelas, tumpang tindih, dan minimnya data serta standardisasi lingkungan hidup. Selain itu, adanya kegiatan penambangan ilegal yang mempengaruhi upaya perbaikan lingkungan hidup. 

“Dan juga dilaksanakan secara serius dan sungguh-sungguh serta mendorong pihak aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk bersama-sama tanpa adanya ego sektoral dalam melakukan penegakan hukum terhadap sektor pertambangan yang ilegal untuk memaksimalkan penerimaan negara” imbuh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh.

Peredaran Narkoba Harus Diperangi

Anggota Komisi III DPR RI Hinca I.P. Panjaitan dalam pertemuan Tim Kunspek Komisi III dengan Kapolda Sumatera Utara. Foto: Rizki/nvl

Sementara di Sumut, Anggota Komisi III DPR RI Hinca I.P. Panjaitan menegaskan peredaran narkoba di Sumut dari negara tetangga, harus diperangi. Pasalnya Sumut selalu menjadi peringkat pertama tingginya tingkat kasus narkotika secara nasional. 

Hinca menegaskan hal tersebut dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol. Panca Putra Simanjuntak beserta jajarannya dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, IBN Wiswantanu beserta jajarannya, di aula pertemuan Mapolda Sumut, Medan. 

“Karena kita (Sumut) juara satu secara nasional, kadang-kadang dua tiga terus jadi juara satu, sumbernya ini adalah bandar narkoba dari Malaysia dan semua kita tahu itu. Saya mau bilang ini ganyang bandar narkoba dari Malaysia,” tegas Hinca. 

Menurutnya, daerah Asahan yang merupakan tempat kelahirannya merupakan salah satu tempat beredarnya narkotika. Beberapa waktu lalu, Hinca bersama Kapolda Sumut yang sebelumnya, mendapati 57 kg narkotika jenis sabu-sabu dan 5000 butir ekstasi. Hal itu menjadi faktor kenapa Sumut selalu menjadi peringkat satu nasional kasus penyebaran narkotika. 

“Pak Pimpinan saya melaporkan mendampingi Pak Kapolda bulan lalu, di kampung saya, Asahan, Polres Asahan, selama ada Asahan, selama saya ada, biasanya setengah kilo ditangkap, sekali ini ketangkap 57 kg sabu-sabu, 5000 ekstasi, jadi wajar juara satu kita,” kata politisi Partai Demokrat itu. 

Hinca menambahkan, jalur yang biasa dilalui para pengedar narkotika asal Malaysia melalui jalur laut, baik jalur-jalur kecil maupun besar. Oleh karena itu, Hinca meminta kepada Kapolda Sumut mendorong sarana prasarana Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Sumut untuk diperkuat, serta meningkatkan pengawasannya terhadap jalur-jalur yang diperkirakan dilalui oleh para kurir narkoba itu. 

“Karena semua masuk dari (wilayah) air. Karena itu, menurut saya polisi air menjadi penting sekali, sekalipun tadi kita sarankan, semua kapal-kapal yang ada di laut kecil dan besar harus ada STNK dan BPKB nya atau plat nomornya supaya mudah dicatat, karena mereka lah yang sebenarnya melakukan transaksi,” kata legislator dapil Sumut III itu. 

Hinca berharap dan meyakini Kapolda Sumut yang baru mampu memimpin untuk memberantas para bandar-bandar narkoba besar, baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. “Saya yakin Pak Panca mempunyai semangat baru dan lebih kuat untuk mengatasi persoalan penyebaran narkotika di Sumut ini yang sudah sangat memprihatinkan,” tutup Hinca. l hnm,qq,tra/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)