Komisi II Soroti Reformasi Birokrasi dan Pilkada Serentak 2020

Komisi II DPR RI pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 pertengahan Februari lalu telah melaksanakan fungsi pengawasan di provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Jawa Timur (Jatim). Kunjungan ini bertujuan untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari pemerintahan daerah maupun masyarakat terkait dengan lingkup tugas Komisi II DPR RI.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Foto: Tiara/nvl

Kondisi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dari awal bulan Maret 2020 lalu, telah merubah tatanan kehidupan di Indonesia tanpa terkecuali implementasi sistem kerja reformasi birokrasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai implementasi reformasi birokrasi di Kepri sudah cukup baik. Hal ini diperkuat dengan adanya percepatan implementasi e-government di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

“Di tengah pandemi Covid-19, banyak penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan terkait reformasi birokrasi. Ditambah pemerintah saat ini sedang berupaya melakukan perampingan terhadap struktur birokrasi. Nah jadi dua isu ini harus kita pastikan, untuk menjawab peningkatan kualitas aparat pemerintah dan birokrat kita, yang sasaran utamanya adalah pelayanan publik yang maksimal,” jelas Doli. 

Saat ini, lanjut Doli, Komisi II DPR RI diberi amanah untuk melakukan penyusunan terhadap perubahan RUU tentang ASN. Oleh karenanya masukan-masukan terhadap RUU ini menjadi penting. “Misalnya terkait tenaga honorer yang sudah diusulkan sebanyak 1044 orang tapi yang baru diterima cuma puluhan. Ini menjadi perhatian kami, untuk disampaikan ke mitra kerja kami Menteri PAN-RB pada rapat kerja berikutnya,” imbuh politisi dapil Sumatera Utara III itu.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi II DPR RI Sodik Mudjahid mengapresiasi tingginya tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 lalu di Provinsi Kepri di tengah pandemi Covid-19. Di samping itu, penerapan protokol kesehatan di setiap aktivitas pelaksanaan tahapan Pilkada di provinsi Kepri juga dilaporkan berjalan aman dan terkendali.  

“Seperti yang kita dengarkan dalam laporan pelaksanaan Pilkada di Kepri, bahwa partisipasi pemilih meningkat. Tapi saya juga ingin mendapat penjelasan faktor-faktor apa yang menyebabkan peningkatan partisipasi itu. Karena ini suatu hal yang unik, di tengah situasi yang sulit saat ini partisipasi masyarakat justru tinggi,” ungkap Sodik.

Hal ini menurut Sodik, merupakan suatu bentuk harapan dari masyarakat yang menginginkan sosok pemimpin atau kepala daerah yang lebih baik. Sehingga masyarakat terdorong untuk menyalurkan hak suaranya dalam Pilkada. “Apalagi di tengah pandemi Covid-19 saat ini, sehingga bisa jadi inilah yang menjadi suatu pendorong meningkatnya partisipasi publik dalam pelaksanaan Pilkada,” jelas politisi Partai Gerindra itu. 

Lebih lanjut dirinya berharap di dalam pelaksanaan Pilkada ke depan, bisa menerapkan e-voting dan pelaksanaan pelayanan publik yang berbasis kepada IT. Oleh karenanya Sodik berharap masyarakat Kepri siap dengan teknologi. Menurut Sodik, tugas utama saat ini adalah membangun ‘melek’ internet pada masyarakat.  

“Karena sekali lagi kita Bangsa Indonesia tidak bisa tidak menghindari arus kemampuan teknologi informasi tersebut. Karena saat ini dengan adanya teknologi 4.0 bahkan 5.0 ini kan tidak bisa dihindari, maka seluruh rakyat Indonesia ke depan harus siap dengan teknologi tersebut,” imbuh politisi dapil Jawa Barat I itu. 

Apresiasi Penyelenggaraan Pilkada 2020 di Jatim

Tim Kunker Komisi II DPR RI bertukar cindera mata dengan mitra kerja di Surabaya, Jawa Timur. Foto : Hnm/nvl

Penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 bisa dikatakan berjalan sukses. Tak ayal, Anggota Komisi II DPR RI Djarot Syaiful Hidayat memberikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jatim atas suksesnya penyelenggaraan Pilkada 2020.  

“Kami Komisi II DPR RI berterima kasih kepada KPU dan Bawaslu serta jajaran Pemerintah Provinsi Jatim. Karena selama pertemuan tadi sudah menyampaikan secara transparan dan apa adanya terkait kendala-kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan Pilkada 2020,” ucap Djarot. 
Menurut politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut, penting memetakan sebuah persoalan-persoalan mendasar dalam pelaksanaan Pilkada. Sebab, hal itu dapat dijadikan sebagai suatu tolak ukur. Sehingga pada saat penyelenggaraan Pilkada ataupun Pemilu berikutnya, kendala-kendala tersebut dapat teratasi.  

“Harapannya KPU, Bawaslu, beserta stakeholder terkait di Provinsi Jawa Timur ini dapat mempersiapkan dengan baik perihal desain penyusunan Pemilu maupun Pilkada selanjutnya dengan sederhana, mudah dilaksanakan, cepat, tepat, akurat dan tetap menghormati ataupun mendahulukan hak demokrasi setiap warga negaranya,” harap legislator dapil Sumatera Utara III tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI juga melakukan pertemuan dengan Kakanwil BPN Jatim dan para Kakanwil BPN Kabupaten/Kota se-Jatim di Kantor BPN Jatim. Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mendukung rencana pemerintah terkait penerapan Sertifikat Tanah Elektronik. 

Menurutnya, seiring perkembangan zaman, digitalisasi semakin diperlukan. Untuk itu, ia mendukung Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Jawa Timur untuk menyosialisasikan program ini ke masyarakat.

”Kami sangat dukung sekali Kanwil BPN Prov Jatim untuk menyosialisasikan dan berkomunikasi dengan masyarakat perihal Sertifikat Tanah Elektronik dengan clear dan clean. Sebab hal itu bertujuan agar masyarakat tidak bingung,” jelas Zulfikar.  

Di sisi lain, politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menilai kinerja Kanwil BPN Jatim telah mencapai target yang ditetapkan. Namun ke depannya, Komisi II DPR RI tetap meminta Kanwil BPN Jatim untuk memperbaiki pelayanan pertanahan agar dapat sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.
“Kami (Komisi II DPR RI) meminta Kanwil BPN Jatim untuk dapat membenahi dan memperbaiki pelayanan pertanahan yang bisa sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan,” pinta legislator dapil Jawa Timur III itu.  tra,hnm/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)