Komisi II Evaluasi Pelaksanaan Pilkada dan Penerapan Prokes

Xerepuda porum il ipitam venia sitia pos et, temquo conseque nobisci dipsam voluptia voloreh endundae nonseque quiae nosae et, quosam incta nobis ario. Nam fugiatiatus rae. Oviditatur repratur, oditiniet verum qui autassint.

Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI foto bersama dengan mitra kerja di D.I.Y. Foto : Ayu/Man

Di Yogjakarta, dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Komisi II mencoba mengevaluasi pasca pelaksanaan Pilkada serentak di beberapa daerah provinsi tersebut. Khususnya terkait dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19. 

“Kami, Komisi II DPR RI sangat mengapresiasi pelaksanaan pilkada serentak di Yogjakarta yang berjalan lancar. Indikasi kelancaran yang dimaksud tidak hanya berjalan aman dan damai. Namun termasuk diterapkannya protokol kesehatan Covid-19 dengan baik. Seperti menghindari kerumunan, dalam arti tetap menjaga jarak saat mengantri, serta penggunaan masker dan handsanitaizer bagi pemilih maupun petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS),” ujar Doli.

Dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, maka kekhawatiran Pilkada akan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 tidak terbukti atau terbantahkan. 

Di sisi lain, menurut politisi Fraksi Partai Golkar ini, yang patut diapresiasi dari Pilkada serentak di DIY ini adalah meningkatnya partisipasi masyarakat hingga mencapai 79,3 persen.

“Lewat protokol kesehatan yang ditetapkan, Pemerintah DIY berhasil meyakinkan dan memastikan masyarakat agar tidak takut datang ke TPS (Tempat pemungutan suara) untuk menggunakan hak pilihnya. Hal itulah yang menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak di DIY tahun ini cukup meningkat,” paparnya.

Selain itu, masih dalam rangkaian kunjungan kerja di Yogyakarta, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengapresiasi pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di DIY.

“Seleksi CPNS dari hasil penyampaian baik dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan juga Pemda Yogyakarta sudah berjalan dengan lancar dan tetap mengikuti protokol kesehatan Covid-19. Bahwa ada sedikit kekurangan Secara teknis itu hal yang wajar namun secara keseluruhan berjalan lancar dan baik,” ujar Saan.

Sedangkan Seleksi PPPK yang sudah dimulai sejak Februari 2020 lalu, pemerintah DIY juga masih terus mendata pegawai-pegawai honorer yang masuk kategori PPPK, untuk disampaikan ke pemerintah pusat, karena memang seluruh PPPK itu akan diangkat oleh pemerintah pusat.

Badan Kepegawaian Daerah DIY dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa Seleksi CPNS dan PPPK di tahun 2020 ini sudah berlangsung sejak bulan februari lalu dengan berbagai tahapan seleksi, baik seleksi administrasi seleksi kompetensi dasar (SKD) maupun seleksi kompetensi bidang (SKB). Adapun peserta yang mengikuti kurang lebih berjumlah 32.464 peserta, untuk ditempakan pada 6 instansi daerah di DIY.

Kepada Parlementaria, politisi Fraksi Partai NasDem ini mengakui, jika sejauh ini pengangkatan PPPK itu masih diutamakan atau dikhususkan untuk tenaga medis dan juga tenaga pendidik saja. Namun tidak tertutup kemungkinan ke depan pihaknya akan mendorong pemerintah untuk melakukan pengangkatan PPPK di bidang atau profesi lainnya.

“Selama ini kan yang ada untuk tenaga medis dan pengajar, karena memang itu yang menjadi fokus dari pemerintah. Sebagai kompensasi dari tuntutan tenaga medis dan guru kategori-2 (K2) yang sudah bekerja sejak lama, namun belum juga diangkat menjadi PNS. Bahkan sepertinya kemungkinan menjadi PNS nya juga kecil, malah sudah tidak ada (karena faktor usia dan sebagainya). Sehingga mereka diberi kesempatan untuk bisa menjadi PPPK. Nanti, ke depan kita akan perluas lagu pengangkatan PPPK ini untuk bidang atau profesi lainnya,” pungkasnya.

Partisipasi Pemilih Kaltim Meningkat

Anggota Komisi II DPR RI Djarot Syaiful Hidayat saat pertemuan tim kunspek Komisi II dengan Wakil Gubernur kaltim dan Wali Kota Balikpapan di Kantor Wali Kota Balikpapan, Kaltim. Foto: Ray/Man

Sementara itu di Provinsi Kalimantan Timur, Tim kunjungan kerja Komisi II DPR RI yang dipimpin oleh anggota Komisi II DPR RI Djarot Syaiful Hidayat diterima langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi.

Pada kesempatan itu Komisi II DPR RI mendapat laporan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak di Provinsi tersebut tak mencapai target nasional di angka 77,5 persen. Meski demikian ada kenaikan partisipasi masyarakat dibanding Pilkada lima tahun sebelumnya. Djarot mengakui, Provinsi Kalimantan Timur memiliki sejumlah tantangan di tengah kondisi pandemi Covid-19.

“Tantangan beratnya wilayah Kaltim secara geografis, belum lagi masih ada daerah pelosok-pelosok,” ujarnya di Kantor Walikota Balikpapan, baru-baru ini.
Selain itu politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga mengapresiasi kelengkapan pendukung Pilkada, seperti pembuatan e-KTP. Terutama dengan adanya mobil keliling yang merupakan hibah untuk pelayanan e-KTP di kabupaten/kota.
“Saya apresiasi betul e-KTP di Kaltim sampai saat ini perekamannya sudah mencapai 99,7 persen. Dan ini bisa menjadi contoh bagi Provinsi lain di Indonesia. Dan Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri wajib menyediakan blangko e-KTP,” paparnya.

Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi pada kesempatan itu selain menjelaskan perekaman e-KTP di Kaltim yang sudah mencapai 99,7 persen, juga melaporkan ikhwal pengendalian Covid-19 di Provinsi tersebut.

“Terkait pengendalian Covid-19, Pemprov Kaltim juga sudah mengkaji tiga sumber yang patut diwaspadai, yakni karyawan yang bekerja di batubara dan migas. Kedua sektor pekerjaan ini memang menjadi sumber penularan covid-19 yang cukup besar. Kami berharap dengan adanya vaksin yang didatangkan, Komisi II bisa memperjuangkan Kaltim untuk juga mendapat prioritas vaksinnya,” pinta Hadi. l ayu,rzk/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)