Komisi II Apresiasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Lampung dan Banten

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 telah diselenggarakan pada Desember tahun 2020. Kendati digelar di tengah pandemi Covid-19, penyelenggaraan bisa dikatakan berjalan sukses dan lancar, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Komisi II DPR RI pun mengapresiasi penyelenggaraan Pilkada di 270 daerah di seluruh Indonesia, lebih khusus di Provinsi Lampung dan Provinsi Banten.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyerahkan cinderamata kepada Ketua KPU Lampung di Bandar Lampung. Foto: Sofyan/nvl

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai penyelenggaraan Pilkada secara keseluruhan terbilang sukses. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator, seperti tahapan pemilihan yang berjalan dengan baik, antusiasme masyarakat yang tinggi, di mana hal ini dibuktikan dengan meningkatnya tingkat partisipasi pemilih dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya. Menurutnya semua pihak yang terlibat dalam pemilihan pun selamat dan sehat, karena terbukti tidak ditemukannya klaster baru dari pelaksaan Pilkada.

“Pilkada Serentak tahun 2020 ini secara keseluruhan bisa dibilang sukses,” kata Doli usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Ketua Bawaslu RI, Sekretaris Jenderal KPU RI, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Ketua KPU Provinsi Lampung, perwakilan Kemendagri, serta KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Lampung, di Bandarlampung, Lampung, awal Februari lalu.

Demi terlaksananya pemilihan yang lebih baik dalam Pemilihan Umum berikutnya, perlu adanya evaluasi. Untuk itu, Komisi II DPR RI membentuk panja evaluasi Pilkada serentak 2020 yang dibagi 3 wilayah, yaitu Lampung, Jawa Barat dan Banten. Doli menilai, pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan sumber permasalahan yang klasik dalam setiap penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. Permasalahan tersebut pun telah beberapa kali disampaikan dalam rapat kerja bersama Kemendagri, KPU, hingga Bawaslu.

“DPT ini yang selalu menjadi persoalan dari Pemilu ke Pemilu dan ini klasik, saya bisa katakan ini adalah sumber masalahnya. DPT ini kan masalahnya ada di hilir atau daerah, ini problemnya ada situ,” tegas Doli.        

Ia mengatakan bahwa pada rapat evaluasi bersama KPU dan Bawaslu ternyata di lapangan selain masalah konsepsional pada data kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di daerah tidak bisa secara otomatis menghapus data orang yang sudah meninggal dunia dari data kependudukannya.

“Jadi, untuk menghapus data kependudukan harus keluarga yang bersangkutan yang melapor ke dinas. Saya pikir banyak warga yang belum tahu masalah ini,” kata politisi Fraksi Partai Golkar itu. 

Oleh karena itu, pesan Doli, ke depan tugas pemerintah, khususnya Kemendagri, agar Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dapat lebih aktif dalam menata sistem dan bagaimana mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa ke depan kewenangan Bawaslu harus jelas dan rigid sebagai sebuah lembaga pengawas pemilu apakah dapat mendiskualifikasi hasil Pilkada, Pemilihan Presiden atau Pemilihan Legislatif. 

“Saya kira penyempurnaan aturan main dalam undang-undang harus rigid dan jelas, misalnya tentang kewenangan Bawaslu untuk mendiskualifikasi pemenang pasangan calon kepala daerah, legislatif, dan presiden,” kata Muzani.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, Pilpres, Pilkada, dan Pileg merupakan hajat besar dari sebuah demokrasi yang sangat aneh apabila sebuah lembaga pengawas dapat mendiskualifikasi pasangan terpilih. Ia menjelaskan, dulu Bawaslu merupakan lembaga yang diperkuat agar pengawasan Pilkada, Pilpres, dan Pileg lebih baik lagi ke depan, sehingga kualitas demokrasi dan pemilu lebih bagus. Pertanyaannya adalah apakah mungkin hajat terbesar itu dapat didiskualifikasi oleh lembaga pengawas,” katanya seolah bertanya.

Penyelenggaraan Pilkada Banten Dinilai Berhasil

Tim Kunker Komisi II DPR RI foto bersama dengan mitra kerja saat evaluasi pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di Banten. Foto : Erlangga/nvl

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mengapresiasi kepada penyelenggaraan Pilkada serentak di Banten yang dianggapnya berhasil. Ia juga berterima kasih kepada para penyelenggara Pemilu dalam upaya menyukseskan Pilkada serentak di Banten. Menurutnya pilkada di Banten telah memenuhi tiga indikator agar penyelenggaraan pilkadanya terbilang berhasil.

Indikator pertama adalah tahapan dan prosedur mengenai kepemiluan yang dijalankan dengan baik, sehingga tidak banyak terjadi masalah teknis. Kedua, tingkat partisipasi yang terbilang cukup tinggi sebesar 67 persen dari target 75 persen. Sementara yang ketiga adalah mengenai tidak munculnya klaster Covid-19 yang selama ini menjadi kekhawatiran bersama.

“Secara nasional pilkada serentak yang dilaksanakan pada 9 september 2020 di luar ekspektasi kita, berjalan dengan sangat baik. Ini merupakan pencapaian luar biasa di tengah pandemi. Ada 3 indikator yang membuat penyelenggaraan tersebut berjalan dengan baik dan kesemuanya berjalan baik di Banten,” terang Syamsurizal usai memimpin Tim Kunspek Komisi II DPR RI ke Banten, dalam rangka evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Politisi PPP yang akrab disapa Bang Syam ini berujar, Banten menyelenggarakan empat pemilihan di dua kota dan dua kabupaten serta telah diberi dana penuh dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau anggaran hibah untuk Pilkada dan telah menggunakannya secara penuh dan dimanfaatkan dengan efektif dan sebaik-baiknya. Hal ini tentu akan menjadi penyokong keberhasilan Pilkada tingkat nasional.

Anggota Komisi II DPR RI Djarot Saiful Hidayat menilai pihaknya menemukan banyak poin yang wajib dievaluasi guna menciptakan pemilu yang lebih berkualitas. Salah satu poinnya adalah database e-KTP yang masih berantakan, sehingga menyulitkan penyelenggara melakukan menetapkan DPT. Menurutnya, data e-KTP yang tidak terekam dengan baik pada akhirnya menjadi momok masalah yang harus segera diselesaikan Kemendagri.

“Data e-KTP ini harus betul-betul valid, dan harus selesai paling tidak tahun 2021 harus selesai semuanya. Dan tidak ada lagi yang ganda seperti itu. Kenapa? Karena ini sebagai dasar untuk menentukan daftar pemilih baik di pemilu maupun di pilkada. Setiap acara pilkada, Kemendagri pasti selalu kedodoran tentang masalah e-KTP,” terang Djarot.

Politisi PDI-Perjuangan ini menilai kesungguhan pemerintah dalam menangani masalah e-KTP ini akan dapat meningkatkan kualitas pemilu Indonesia di masa depan. Sebab sistem yang baik pada perekaman e-KTP menjadi langkah awal pemerintah untuk melangkah lebih jauh menyelenggarakan pemilu dengan sistem elektronik. l sf,er/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)