Komisi I Tinjau Permasalahan di RS TNI

Komisi I DPR RI menurunkan tim kunjungan kerja untuk meninjau rumah sakit milik TNI yang ada di daerah. Komisi I menginginkan agar kinerja RS milik TNI tersebut tidak terhalang dengan permasalahan yang sedang dihadapi.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi I di RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta. Foto: Eno/jk

Saat memimpin Tim Kunspek Panja Pemenuhan Kesejahteraan Prajurit TNI Komisi I DPR RI ke RSPAU dr. S. Hardjolukito, Yogyakarta, Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, area lahan yang dibangun di RSPAU dr. S. Hardjolukito yang secara administrasi masih dimiliki oleh Lanud Adisutjipto. Ia berharap agar Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) juga Menteri Pertahanan turun langsung menyelesaikan permasalahan ini.

“Ada permasalahan tanah di RS ini, dimana masih milik Lanud. Oleh karena itu, nanti kita akan usahakan agar audit BPK bisa baik, karena RS ini dibangun di atas tanah Lanud, bukan tanah RS. Mudah-mudahan nanti ada kebijakan dari KSAU atau Kemhan sehingga temuan ini tidak akan berlanjut,” ucap Kharis.

Kharis juga menyoroti masalah penundaan pembayaran yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Ia mengatakan, permasalahan ini juga dialami oleh banyak rumah sakit di seluruh Indonesia. Kharis berharap, hal tersebut tidak mempengaruhi pelayanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta.

“Mudah-mudahan nanti BPJS Kesehatan bisa berbenah menjadi lebih baik lagi, sehingga tidak ada ketertundaan sampai empat bulan. Bayangkan, layanan sudah diberikan, pasien sudah pulang, tapi klaim ke BPJS belum juga cair. Ini artinya pihak RS harus punya cadangan dana yang cukup. Karena kalau cadangan dana ini habis, maka RS tidak bisa memberikan layanan,” ujar Kharis.

Perhatikan Pelayanan Bagi TNI dan Keluarga

Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono Suratto. Foto: Nadya/jk

Di Semarang, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto mengatakan, RS TNI awalnya memang diperuntukkan TNI dan keluarganya. Namun, saat ini RS TNI sudah melayani pengobatan bagi masyarakat sipil dan diperkuat lagi dengan adanya program BPJS Kesehatan. Anton meminta ketersediaan pelayanan dan ruangan bagi TNI serta keluarganya harus tetap diperhatikan.

“Kita harus bijaksana juga, kehadiran RS itukan bagi siapapun. Tapi tentu RS tentara ya khususnya untuk tentara. Makanya akan saya usulkan pada saat raker Panja Kesejahteraan Prajurit TNI nanti, yaitu minimum 20 persen yang dikosongkan (untuk TNI beserta keluarga) dan dibiayai oleh Negara. Ada atau tidak ada orang harus tetap kosong, jadi kalau tentaranya ada yang sakit atau keluarganya yang sakit bisa masuk ke RS,” kata Anton di RS Tingkat III Bhakti Wira Tamtama Semarang, Jawa Tengah.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengungkapkan, saat ini yang menjadi permasalahan adalah 100 persen ruangan dan layanan diberikan ke masyarakat sipil. “Sehingga, di saat tentaranya atau keluarganya sakit dan butuh pelayanan, ruangan buat mereka tidak dapat dipenuhi dengan alasan kehabisan ruangan dan sebagainya,” papar Anton.

Senada dengan Anton, Anggota Panja Kesejahteraan Prajurit TNI Komisi I DPR RI Bobby Aditya Rizaldi mengatakan, dalam konteks kesejahteraan prajurit, Komisi I fokus kepada apa yang menjadi rujukan untuk fasilitas kesehatan prajurit dan keluarganya. Maka, ketika RS Tentara juga diberlakukan untuk masyarakat sipil, maka kekhususan bagi TNI dan keluarganya harus tetap diperhatikan agar tetap dapat diakses.

“Inikan RS Militer yang memiliki kekhususan-kekhususan, tapi secara fasilitas ini masih memadai. Mereka minta loket khusus prajurit supaya tidak campur dengan yang Anggota BPJS atau masyarakat umum biasa, itu tadi sangat bagus sekali. Jadi, konteks kesejahteraan itu sangat luas tapi dalam hal ini masalah bagaimana prajurit dan keluarganya bisa mengakses kesehatan,” tutupnya.

Dorong Peningkatan Pengamanan Lanud I Gusti Ngurah Rai

Pimpinan Komisi I DPR RI saat pertemuan di Lanud I Gusti Ngurah Rai, Bali. Foto: Hanum/jk

Sementara itu dari Bali, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mendorong peningkatan pengamanan wilayah Pangkalan Udara (Lanud) I Gusti Ngurah Rai, Bali. Menurutnya, pengamanan wilayah Lanud Ngurah Rai perlu ditingkatkan agar siap dalam mengamankan berbagai potensi ancaman yang yang akan datang. Pasalnya Lanud Ngurah Rai ini menjadi salah satu pintu masuk wilayah Indonesia.

 “Komisi I DPR RI mengadakan Kunjungan Kerja ke Lanud I Gusti Ngurah Rai ini untuk melihat dari jarak dekat bagaimana kondisi Lanud ini sebenarnya. Karena lanud Ngurah Rai juga merupakan pintu masuk tamu-tamu yang akan datang ke Indonesia, di samping Jakarta,” jelas Kharis usai pertemuan dengan Danlanud I Gusti Ngurah Rai beserta jajarannya di Lanud I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali.

Karena itu, Politisi Fraksi PKS tersebut ingin memastikan agar Lanud I Gusti Ngurah Rai bisa memberikan keamanan, khususnya dalam menjaga keamanan wisatawan asing maupun domestik yang akan berkunjung ke Bali. Namun di samping itu, ia juga menjelaskan bahwa kunjungan ini juga menjadi penting karena dalam rangka Panja Alutsista TNI mengamati kondisi alutsista di Lanud I Gusti Ngurah Rai.

“Di (Lanud I Gusti Ngurah Rai) sini tidak banyak alutsistanya. Namun kita lebih memberikan masukan untuk membantu pengamanan. Setelah kita (Komisi I DPR RI) lihat, saya kira secara jumlah personel Lanud Ngurah Rai sudah mencukupi, kalaupun bisa dimaksimalkan pasti akan lebih baik lagi,” jelas Kharis lebih lanjut. l eno,ndy,hnm/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)