Komisi I Kawal Migrasi TV Analog ke Digital

Indonesia secara bertahap akan mulai migrasi siaran televisi dari analog ke digital. Dihentikannya siaran TV analog berkaitan dengan efisiensi dalam pengguaan frekuensi. Terkait hal ini, Komisi  I akan terus mengawal proses tahapan migrasi hingga mencapai Analog Switch Off (ASO) pada November 2022 mendatang.

Panja RUU PDP Komisi I DPR RI memberikan pernyataan pers terkait progres pembahasan RUU PDP, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/7/2021). Foto: Andri/Rni

Komisi I menilai ada beberapa kendala yang menjadi tantangan pemerintah untuk menuju ASO. Pertama, distribusi alat Set Top Box (alat konversi sinyal digital menjadi gambar dan suara yang dapat ditampikan di TV analog/STB).

Berdasarkan catatan Kominfo, jumlah warga yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos berjumlah 6,7 juta rumah tangga miskin yang terdata sebagai Calon Penerima Bantuan STB secara gratis. Sebanyak empat juta unit STB telah terkumpul dari penyelenggara multipleksing. Kekurangannya, tiga juta unit akan disediakan oleh pemerintah melalui APBN, namun baru satu juta unit STB yang dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2022.

Kedua, berkaitan dengan pemancar TVRI, khususnya yang masih transmisi Analog VHF dan UHF. Sebanyak 206 tiang pemancar jaringan TVRI butuh di-upgrade dari analog ke digital. Sehingga kalau ini tidak dilakukan, maka TVRI tidak bisa melakukan siaran di 206 pemancar tersebut jika ASO berlaku.

Adapun, peralihan TV analog ke TV digital diatur dalam Pasal 60A ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun batas penghentian siaran TV analog pada 2 November 2022. 

Kominfo menetapkan tiga tahapan dan jadwal penghentian siaran televisi analog dan ASO yaitu tahap pertama 30 April 2022, tahap kedua 25 Agustus 2022 dan tahap ketiga 2 November 2022.

Hingga saat ini, tercatat 277 lembaga penyiaran atau 39,74 persen dari total yang sudah menyediakan siaran digital. Kominfo memberikan keleluasaan kepada lembaga penyiaran untuk mengatur waktu beralih ke siaran digital menurut perencanaan masing-masing, selama dilakukan sebelum ASO. 

Berupaya selesaikan RUU PDP dan RUU Penyiaran

Pimpinan Komisi I DPR RI saat uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI. Foto: Arief

Sementara itu, di bidang legislasi, Komisi I DPR RI telah melaksanakan konsinyering pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU PDP) tentang Pelindungan Data Pribadi. Namun, konsinyering ditutup dengan tidak tercapainya titik temu antara Panja Komisi I dengan Pemerintah. 

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis, terdapat perbedaan sikap antara Komisi I DPR dengan Pemerintah terkait penempatan lembaga otoritas pengawas data pribadi. Awalnya, Komisi I dan Pemerintah memiliki kesepahaman bahwa DPR dan pemerintah menghendaki lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Namun, saat dalam pembahasan, Panja Pemerintah yang dipimpin oleh Dirjen Aptika Kominfo tidak konsisten dengan kesepahaman yang sudah disepakati sebelumnya. Panja pemerintah justru mengajukan konsep lembaga yang berada di bawah Kementerian Kominfo. 

Sementara, keberadaan badan pengawas data pribadi independen sangat strategis untuk memastikan upaya perlindungan data pribadi bisa berjalan sesuai dengan standar internasional, yaitu General Data Protection Regulation (GDPR). 

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi mengatakan jika berkaca pada negara lain, otoritas pengawas data pribadi berada di lembaga independen. Sebab, lembaga ini akan bertugas mengawasi data pribadi yang ada di lembaga swasta maupun publik. Lembaga ini jugalah yang akan mewakili Indonesia jika terjadi masalah kebocoran data yang memerlukan perlindungan di luar negeri. 

Adapun, saat ini Komisi I sedang mengupayakan titik temu dengan pemerintah terkait keberadaan pengawas independen sehingga pembahasan RUU dapat dilanjutkan. 

Selain RUU PDP, Komisi I juga tengah menghimpun masukan dari berbagai stakeholder untuk mendapatkan data dan aspirasi terkait RUU Penyiaran.

Nantinya, Rancangan Undang-Undang Penyiaran akan disiapkan untuk mendukung implementasi TV digital. Kendati pembahasannya dimulai dari awal, pembahasan RUU Penyiaran dengan status ASO akan mempermudah proses penyusunan RUU. Salah satu yang menjadi perhatian yaitu melahirkan regulasi untuk media baru seperti Over The Top (OTT). 

“Pada prinsipnya, DPR RI menginginkan konten penyiaran yang lebih variatif, lebih banyak pemilik stasiun televisi, diversity of content dan diversity of ownership. Hal ini bertujuan agar keberagaman kepemilikan dan keberagaman isi bagi pemirsa dapat menjadi referensi tayangan yang lebih kaya dan berkualitas,” ucap Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono. 

 

Uji Kelayakan dan Kepatutan Panglima TNI

Foto bersama Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI dengan Andika Perkasa usai uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI. Foto: geraldi/nvl

Sepanjang tahun ini, Komisi I DPR RI juga melakukan rangkaian fit and proper test terhadap 33 calon duta besar luar biasa berkuasa penuh (LBBP) Republik Indonesia. Fit and proper test dilaksanakan secara tertutup dengan protokol kesehatan yang ketat. 

Kemudian, Komisi I DPR juga menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap 13 calon Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Periode 2021-2026. Di era derasnya arus disinformasi, RRI diharapkan bisa menjadi sumber informasi kredibel bagi masyarakat. 

Selanjutnya, Komisi I menggelar rangkaian uji kelayakan dan kepatutan terkait pencalonan KSAD Jenderal Andika Perkasa untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang memasuki masa pensiun pada bulan November 2021.

Saat uji kelayakan dan kepatutan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyampaikan visi misinya. “Berangkat dari vision statement, saya memilih TNI adalah kita. Memang sangat singkat sekali, tetapi justru di sini saya ingin masyarakat Indonesia, masyarakat internasional untuk melihat TNI sebagai kita atau bagian dari mereka,” ujar Andika.

Jenderal Andika mengatakan misi yang akan ia usung harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang TNI. Secara umum ada tiga hal, yakni menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa Indonesia.

Misi tersebut dijabarkan dalam beberapa fokus, yang terdiri dari operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Pertama, mengembalikan tugas-tugas TNI sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Sebab, menurut dia, selama ini TNI sudah melaksanakan tugas sesuai yang diatur dalam undang-undang, tetapi implementasinya dinilai masih banyak kelemahan.

Kedua, meningkatkan operasi pengamanan perbatasan. Ketiga, peningkatan kesiapsiagaan satuan TNI. Keempat, peningkatan kemampuan siber, terutama untuk intelijen, khususya di daerah – daerah yang saat ini ada gangguan keamanan maupun konflik. Kelima, peningkatan interoperabilitas di antara angkatan darat, laut dan udara harus terus menerus dan semakin disatukan.

Keenam, penguatan integrasi dan penataan organisasi pun menurut Andika masih banyak ruang perbaikan di sana-sini. Ketujuh, penguatan diplomasi militer yang sesuai dengan kebijakan politik luar negeri. 

Sesudah disetujui DPR melalui Rapat Paripurna, Presiden Joko Widodo pada Rabu, 17 November 2021, melantik dan mengambil sumpah jabatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Kendati rentang masa jabatan Panglima TNI yang baru cukup singkat, hanya selama 13 bulan sebelum memasuki masa pensiun, Komisi I DPR optimis Jenderal Andika Perkasa mampu membawa TNI menjadi  institusi yang lebih profesional. l ann/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)