Ketidakakuratan Data Kemiskinan Harus Segera Diurai

Komisi VIII DPR RI dalam kunjungan kerja ke Lebak, Provinsi Banten pada awal Juli ini menilai, ketidakakuratan data kemiskinan bagi yang berhak menerima bantuan sosial dari program Kementerian Sosial masih menjadi persoalan di sejumlah daerah.

Anggota Komisi VIII DPR RI kerja di Lebak, Banten.MF Nurhuda Y saat kunjungan

Anggota Komisi VIII DPR RI Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya mengungkapkan, kesimpangsiuran data tidak hanya terjadi di Lebak, melaikan juga terjadi di sejumlah daerah di seluruh Indonesia. Bahkan tidak hanya data kemiskinan, data disabilitas pun akurasinya masih banyak yang dipertanyakan.

“Dengan demikian karena data sangat penting perlu kiranya, saya berharap kita semua mencari jalan keluar agar persoalan keakuratan data yang valid bisa lebih diperbaiki kedepanya sehingga penerima bantuan bisa tersalurkan dan tepat sasaran,” harapnya.

Di sisi lain, masih kata Hasbi, Komisi VIII DPR RI ingin memperbaiki persoalan data tersebut, dengan duduk bersama pihak-pihak terkait. “Atau bisa juga adanya penilaian-penilaian atau kriteria tentang orang-orang miskin yang berhak menerima bantuan sosial, misalnya orang miskin dalam kriteria Kemensos itu seperti apa? Ini sangat perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar mereka mengetahui apa saja kriteria-kriteria penerima manfaat,” tuturnya.

Disampaikan Hasbi, pihaknya akan mengundang lintas kementerian dan lembaga, di masa sidang berikutnya seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Kesehatan, dan juga kementerian atau lembaga terkait tentunya Badan Pusat Statistik (BPS), bisa duduk bersama guna mencari titik temu dari pada persoalan data yang akurat dan valid.

“Kendati demikian persoalan data sudah menjadi persoalan yang sangat klasik hampir 18 tahun masih saja tidak ada titik temu atau jalan keluar. Diharapkan dengan dengan adanya rapat gabungan bisa terpecahkan persoalan tersebut,” harapnya.

Salurkan Bantuan ATENSI

Dalam rangkaian kunjungan yang sama, Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Sosial RI menyalurkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) secara simbolis kepada 15 masyarakat Kabupaten Lebak. Hasbi mengatakan, program asistensi rehabilitasi sosial dan disabilitas ini merupakan perhatian dari Kemensos kepada masyarakat yang membutuhkan.

“(Di) Lebak sendiri, (penyandang) disabilitas cukup banyak. Dari yang dibantu sebanyak 45 (orang), yang dihadirkan dalam kunjungan ini hanya 15 (orang) yang mendapatkan bantuan langsung secara simbolis. Ini belum mencakup seluruhnya dan penerima bantuan sudah melalui tahap saringan dan betul-betul yang membutuhkan,” kata Hasbi.

Politisi PDI-Perjuangan ini menjelaskan, sebelum diberikan bantuan, dilakukan penyaringan data terlebih dahulu terhadap kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas, seperti untuk tuna rungu maupun tuna wicara, oleh Balai Galih Pakuan dan Kemensos.

“Tidak harus dipukul rata dalam pemberiannya. Misalnya memberikan sejumlah nilai uang, saya rasa itu tidak terlihat manfaatnya. Akan tetapi jika dengan cara melihat apa saja yang masyarakat butuhkan, di situlah negara hadir dan mendengar apa yang dibutuhkan rakyatnya. Sehingga dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat yakni Kemensos, mereka tidak lagi kehilangan semangat untuk terus melanjutkan hidupnya,” ucap legislator dapil Banten I tersebut.

Adapaun bantuan ATENSI yang diberikan di antaranya 32 orang diberikan kursi roda, 2 orang mendapat walker kaki empat, 3 orang tongkat kruk, 1 orang diberikan alat bantu dengar, 1 orang diberikan kereta dorong anak, 43 orang diberikan nutrisi, 1 orang yang diberikan motor roda tiga, 1 orang diberikan bantuan kewirausahaan, serta bantuan lainnya kepada para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Program PKH Kemensos Bertujuan Kurangi Angka Kemiskinan

Anggota Komisi VIII DPR RI MF Nurhuda Y mengatakan tujuan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial dalam memberikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat, salah satu tujuannya yakni untuk mengurangi angka kemiskinan, agar masyarakat jadi sejehtera dan makmur. Namun pada kenyataannya di lapangan masih saja terdengar di setiap kunjungan Komisi VIII DPR RI, bahwasanya angka kemiskinan masih terus meningkat.

“Kalau seperti ini, perlu menjadi pertanyaan sudah sejauh mana pemerintah daerah merespon (kebutuhan) masyarakatnya di daerah. Harusnya pemerintah daerah ikut adil dalam memberikan kontribusi untuk menyelesaikan angka kemiskinan yang tadinya hidup miskin menjadi tidak miskin atau kata lain berkecukupan,” ujar Nurhuda di Lebak, Banten.

Nurhuda mengatakan, Komisi VIII DPR RI berharap kontribusi pemerintah sangat diperlukan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Di sisi lain, tidak dipungkiri ada beberapa daerah yang sudah melakukan graduasi PKH dengan tujuan utamanya adalah mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan tujuan PKH. Contohnya di Kabupaten Lebak sudah memulai program tersebut dan sudah ada dampaknya. Dan juga melihat perkembangan di daerah Lebak sudah sangat bagus.

“Saya mengapresiasi daerah-daerah yang sudah melakukan graduasi, contohnya daerah yang kita kunjungi hari ini. Seperti yang sudah dipaparkan pada pertemuan, bahwasanya penerima program PKH sudah ada yang awalnya penjual kerupuk dengan adanya bantuan tersebut mereka bisa mengembangkan usahanya menjadi besar, yang dimana tujuan dari pada menurunkan angka kemiskinan bisa terjadi di Lebak ini, sangat baik sekali,” apresiasi politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut. •rni/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)