Ketegasan Gakkumdu Provinsi Kaltim Dapat Dijadikan Acuan

Dalam rangka menyerap aspirasi hasil evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020, Komisi II DPR RI membentuk Panitia Kerja Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang turun langsung ke sejumlah daerah, yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid. Foto: Jaka/nvl

Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid mengatakan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kalimantan Timur perlu dijadikan acuan untuk daerah lain pada pilkada selanjutnya. Dengan ketegasannya, setidaknya ada 11 kasus tindak pidana pilkada yang mendapatkan tindak lanjut, mulai dari penetapan tersangka sampai vonis di pengadilan.

Anwar menyampaikan, Gakkumdu Kutai Timur telah berhasil melakukan pengungkapan tindak pidana, yakni sebanyak 7 laporan polisi dan telah memproses hukum 13 orang tersangka. Satu hal yang cukup menarik terkait penegakkan hukum di Kaltim, yakni perihal pelanggaran-pelanggaran pilkada di daerah ini bisa divonis 2-3 tahun.

“Saya kira Gakkumdu di Kaltim bisa menjadi role model di Indonesia, dalam rangka upaya untuk kita agar lebih patuh terhadap seluruh aturan, baik itu kepada penyelenggara pilkada, pemilih dan para kontestan,” kata Anwar saat mengikuti Tim Panja Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 mengunjungi KPU Provinsi Kaltim di Balikpapan, baru-baru ini.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menambahkan, kalau semua yang terlibat dalam Pilkada memiliki kepatuhan yang sama, maka bisa dipastikan akan mengurangi adanya kasus-kasus yang berkelanjutan sampai di Mahkamah Konstitusi.

“Memang dalam kontestasi, orang pasti berlomba bagaimana caranya bisa menang. Bahkan terkadang ada oknum yang melanggar aturan. Menurut saya pengawasannya perlu diperketat. Seperti yang terjadi di Kaltim pengawasannya sangat bagus. Eksekusinya real, sehingga membuat semua yang terlibat dalam pilkada ke depan akan berpikir ulang melanggar aturan,” ujarnya.

Legislator dapil Sulawesi Tengah ini menyarankan, ke depannya pengawasan perlu diperkuat terutama di bagian front line. Perlu dilakukan revisi aturan tentang syarat-syarat menjadi pengawas Ad hoc, misalnya ada aturan minimal lulusan SMA dan berusia minimal 25 tahun.

“Nah, banyak perkara-perkara di masyarakat terutama di daerah sudah punya banyak pengalaman sejak orde baru sebagai penyelenggara pemilu tapi bukan tamatan SMA. Sehingga tidak lolos persyaratan, kemudian ada yang sudah tamat SMA tapi rata-rata dari mereka belum berusia 25 tahun. Jadi ini perlu penegasan untuk syarat menjadi pengawas Ad hoc. Bahkan, kalau perlu di TPS diperbanyak SDM-nya,” tutup Anwar. 

Tim Kunjungan Kerja Panja Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Banjarmasin, Kalsel. Foto: Oji/nvl

Jaga integritas PSU Pilgub Kalsel, Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Selatan untuk serta merta menjaga independensi, integritas dan kredibilitas saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Gubernur pada Juni 2021 mendatang.

Rifqi menekankan agar hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan administratif, termasuk pelanggaran-pelanggaran yang menjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya, yang menjadi alasan dilakukannya PSU, tidak terulang lagi.

“Independensi, integritas, kredibilitas dan netralitas penyelenggara adalah kata kunci yang harus kita jaga bersama,” ungkap politisi PDI-Perjuangan ini usai mengikuti kunjungan kerja Panja Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 bertemu dengan KPU Provinsi Kalsel di Banjarmasin, Kalsel.

Ia menegaskan, Komisi II DPR RI berkepentingan untuk memastikan pelaksanaan advise keputusan dari MK di 17 provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia yang akan menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terkait sengketa Pilkada 2020 akan berjalan sesuai rencana.

“PSU ini menjadi pertaruhan kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu. Sebagai mitra kerja, kami di Komisi II DPR RI ingin memastikan kesiapan seluruh tahapan bisa berjalan dengan baik. Khusus di Kalimantan Selatan kami bahagia karena dari sisi pendanaan 28 miliar yang dibutuhkan, seluruhnya di-support oleh Pemerintah Provinsi Kalsel,” jelasnya.

Lebih lanjut lagi, Legislator Dapil Kalsel ini juga menyinggung masalah kajian hukum yang dimiliki BAWASLU Kalsel, yaitu mengenai bocornya data internal kepada salah satu pasangan calon, yang kemudian dijadikan bukti pelaporan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Kajian hukum tersebut dianggap tidak senapas dengan hasil pleno Bawaslu Kalsel. Maka dari itu, rapat pleno juga dianggap tidak berdasar sehingga pada akhirnya dilaporkan ke DKPP. “Saya mempertanyakan kok bisa dokumen yang seharusnya beredar di internal Bawaslu Kalsel kok bocor keluar dan dijadikan barang bukti,” tukasnya.

Menurutnya, hal ini menandakan ada indikasi kuat terkait independensi. Sehingga Rifqi meminta agar hal semacam ini terulang lagi. Ia menambahkan, imparsialitas Bawaslu dan KPU Kalsel dipertaruhkan dalam masa-masa seperti ini.

“Kami di Komisi II DPR RI berkepentingan menjaga ini semua, dan seluruh mitra kerja bekerja sesuai dengan koridor hukum dan perundang-undangan,” pungkasnya. l jk,oji/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)