Kerja Sama Terintegrasi, Kunci Penyelesaian Persoalan Lapas

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja untuk memastikan kinerja para mitra kerja di daerah berjalan dengan baik. Salah satu yang menjadi sorotan Komisi III adalah mengenai over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi III DPR RI dengan Kanwil Kemenkumham Bali di Denpasar. Foto: Nadia/nvl

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengatakan, permasalahan di lapas seperti over capacity, minimnya sumber daya manusia penjagaan, hingga peredaran narkoba di dalam lapas, tidak serta merta diserahkan seutuhnya ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM saja. Melainkan perlu kerja sama yang terintegrasi antara aparat penegak hukum menjadi kunci utama penyelesaian masalah tersebut.

Hal tersebut disampaikan Adies usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Kanwil Kemenkumham Bali, yang juga dihadiri jajaran Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara Bali, di Denpasar Bali, April lalu.

“Kita berupaya untuk merangkul mitra-mitra kerja, khususnya dalam penegakan hukum untuk mencarikan suatu solusi. Kalau tidak dicarikan satu solusi, hal ini tidak akan berakhir, terus dan terus terjadi baik itu pergantian kakanwil, pergantian menteri, dan pergantian dirjenpas dan lain-lainnya selalu terjadi, dan akan terjadi lagi. Jadi memang harus dicarikan solusi, bagaimana mengatasi kapasitas yang over crowded di lapas khususnya narapidana narkoba ini,” kata Adies.

Dirinya menyadari, Kantor Wilayah Kemenkumham sudah berusaha semaksimal mungkin, untuk mengatasi seluruh persoalan yang dihadapi. Namun langkah yang diambil tidak dapat dilakukan jika tidak ada kebijakan dari pusat yang dapat mengurangi kendala tersebut. Contohnya, memindahkan narapidana dari satu lapas yang padat ke lapas yang lain, kemudian juga pemisahan hukuman bagi pengedar dan pemakai narkoba. Di mana, hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham saja.

 

Apresiasi Penanganan Korupsi oleh Kejati Aceh

Tim Kunker Komisi III DPR RI foto bersama usai pertemuan dengan mitra kerja di Mapolda Sumbar, Padang. Foto: Kiki/nvl

Sementara di Provinsi Aceh, Anggota Komisi III DPR RI Nazaruddin Dek Gam mengapresiasi kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Aceh dalam penanganan kasus-kasus korupsi. Ia melihat langsung bagaimana kinerja Kejati Aceh yang dipimpin Kajati Muhammad Yusuf dalam mengambil alih penuntasan kasus korupsi. Menurutnya berbagai capaian positif mitra kerja Komisi III DPR RI itu bisa menjadi bekal yang baik untuk disampaikan kepada masyarakat. 

“Keseriusan dalam menangani kasus korupsi merupakan bukti jaksa penyidik Kejati Aceh dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi pembangunan jalan Muarasitulen-Gelombang di Aceh Tenggara (Agara). Kasus ini memang sebelumnya sempat ditangani di Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, namun saat ini sudah diambil alih oleh Kejati Aceh,” tutur Dek Gam saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan jajaran Polda Aceh, Kejati Aceh, dan mitra kerja terkait di Mapolda Aceh, Banda Aceh.

Dalam kasus ini, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menjelaskan bahwa jaksa penyidik harus bisa menelusuri aliran dana dengan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).  Sebagai mana fungsi dari PPATK itu sendiri ialah mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

“Dari penelusuran jaksa penyidik, nantinya akan terungkap, apakah nantinya ada kemungkinan tersangka lainnya yang terlibat ataupun ikut mencicipi aliran dana dari kejahatan korupsi tersebut. Kita juga tidak ingin ada di antara tersangka ini menjadi korban. Sedangkan mereka sendiri tidak tahu ke mana aliran dana tersebut, apalagi sampai menikmatinya,” papar Dek Gam.

Sebagai bentuk dukungan Komisi III DPR RI terhadap mitra kerjanya, legislator dapil Aceh I itu menegaskan dan berjanji akan mengawasi kasus demi kasus sampai ke meja hijau. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan Komisi III DPR RI atas kinerja positif dari para mitranya untuk Provinsi Aceh itu sendiri. 

 

Serap Aspirasi RUU Kejaksaan

Anggota Komisi III DPR RI Nazaruddin Dek Gam. Foto: Dipa/nvl

Di Padang, Sumatera Barat, Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI menyerap aspirasi dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan di Sumatera Barat. Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan, penyerapan aspirasi ini dinilai penting untuk mendapatkan pemikiran maupun harapan kejaksaan di daerah, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sumbar.

“Ada beberapa poin yang disampaikan teman-teman di Sumbar ini. Pertama tentu yang terkait promosi dan mutasi, ini sama dengan pemikiran kami di Komisi III agar proses transparansi itu yang akan datang lebih dikedepankan,” kata Arsul usai mengikuti pertemuan Tim Kunker Komisi III DPR RI dengan Kapolda Sumbar, Kajati Sumbar, dan Kepala BNNP Sumbar, di Mapolda Sumbar, Padang. 

Arsul melanjutkan, pihaknya juga menerima aspirasi dari Polda dan juga BNNP terkait revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mereka berharap agar norma-norma yang terkait dengan prinsip bahwa penyalahgunaan narkoba itu ke depan tidak boleh seperti proses peradilan biasa, tetapi harus direhabilitasi, meski pun putusan untuk rehabiitasi itu dilakukan dengan proses hukum melalui asesmen dan lain sebagainya.

Menurut politisi Fraksi PPP tersebut, hal itu perlu diperjelas lagi, sehingga tidak kemudian seseorang yang status penyalahgunaan narkoba murni, tetapi karena dianggap ada unsur memiliki dan menguasai narkoba harus diproses hukum biasa. Arsul menambahkan, masukan lain yang diperoleh Komisi III terkait dengan perluasan penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif (restorative justice) juga dilaporkan oleh jajaran kepolisian dan kejaksaan untuk mengimplementasikan pendekatan keadilan restoratif.

“Di mana tidak semua perkara diproses hukum biasa. Contohnya kasus-kasus yang dimana unsur keperdataannya itu kuat, seperti kasus tanah yang sering beririsan dengan tanah adat dan lain sebagainya itu diusahan untuk diselesaikan juga dengan pendekatan keadilan restoratif. Perlu ada perluasan penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif/restorative justice tadi juga dilaporkan apa yang telah dilakukan oleh jajaran kepolisian dan kejaksaan disini,” tutup legislator dapil Jawa Tengah X itu. l dip,qq,ndy/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)