Kerapuhan Sosial Pangkal Terorisme

Aksi terorisme yang memecah-belah konsentrasi bangsa harus diselami dan digali hingga ke akar-akarnya agar dapat memberantas tuntas tindakan yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta tidak dibenarkan oleh ajaran agama manapun.

 
Anggota Komisi X DPR RI Hasannudin Wahid

Memberantas terorisme ibarat mendaki sebuah jalan terjal. Sebab, menentukan latar belakang dan alasan orang melakukan terorisme bukanlah urusan mudah. Mendeteksi kapan, di mana, dan bagaimana mereka melakukan aksi teror juga tidak gampang. Hal ini merupakan pandangan yang dituangkan oleh Anggota Komisi X DPR RI Hasannudin Wahid dalam rilisnya. 

“Yang jelas, teroris tak mungkin menjadi sukarelawan atau sebagai subjek percobaan. Namun, memeriksa aktivitas mereka dari jauh dapat menyebabkan kesimpulan yang salah. Apalagi, teroris biasanya memiliki kepentingan atau tujuan ideologis dan politik yang bias,” terangnya. 

Politisi Fraksi PKB ini menilai, pendekatan terbaik berhadapan dengan fenomena terorisme adalah memastikan bahwa keterlibatan seseorang dalam kelompok terorisme berakar pada kerapuhan sosial dan psikologisnya. 

“Langkah selanjutnya adalah mengenali apa saja iming-iming yang biasa dijanjikan oleh pemimpin teroris ketika melakukan perekrutan. Setelah itu, baru dilakukan pendampingan kemanusiaan, berdialog dengan kaum terpapar dalam suasana cinta kasih yang tulus. Melalui pendekatan itu, orang yang terpapar akan kembali berpikir secara akal sehat dan menyadari bahwa iming-iming dari pemimpin teroris adalah sebuah pepesan kosong belaka,” urainya. 

Upaya untuk memberantas terorisme tidaklah mudah. Namun, dalam situasi yang tak mudah seperti itu, Hasan menyarankan untuk sebaiknya mengutamakan upaya pencegahan. Memang PP 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan, telah memuat banyak upaya pencegahan terorisme, di antaranya melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. 

“Namun, dalam praktiknya, aparat antiteror Indonesia terdiri dari BNPT, Densus 88, Detasemen Penanggulangan Teror, dan intelijen, tak bisa leluasa mengambil tindakan terhadap mereka yang terpapar radikalisme dan paham terorisme. Sebelum ada bukti yang mengarah ke aksi teror. Penindakan terhadap mereka yang belum menjalankan aksi teror sering ditentang dengan alasan hak asasi manusia,” tandasnya. 

Situasi tersebut tentu akan menjadi kendala upaya pemberantasan terorisme. Oleh karenanya, negara diharapkan segera menyediakan payung hukum yang lebih memadai lagi. Tujuannya agar aparat antiteror lebih leluasa melakukan upaya pencegahan. Untuk kemudian bertindak mendampingi siapapun yang terindikasi terpapar ideologi radikal dan terorisme. l es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)