Kenaikan Harga BBM dan Stabilitas Politik Nasional

Pilihan menaikkan harga BBM bersubsidi dilakukan berdasarkan asumsi harga minyak mentah di pasar internasional yang bisa mencapai 100 dolar AS per barel pada tahun depan.

Oleh: Karyono Wibowo Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute Riswanda Ketua Yayasan Pandu Gemilang Indonesia
Oleh: Karyono Wibowo Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute Riswanda Ketua Yayasan Pandu Gemilang Indonesia

ASUMSI penghitungan menaikkan harga BBM merujuk pada harga minyak mentah yang terus naik di pasar internasional. Contoh saja harga minyak jenis brent tercatat mencapai 96,77 dolar per barel, naik 3,33 persen pada pertengahan Agustus 2022. Tren kenaikan harga yang terus terjadi sejak awal tahun, mengindikasikan tren pergerakan harga ini akan terus berlanjut ke atas.

Belum lagi, kemungkinan membengkaknya APBN pada tahun depan karena kenaikan harga minyak mentah, membuat pemerintah lebih memilih cara instan dan menempuh jalan pintas dengan menaikkan harga BBM bersubsidi tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut kenaikan subsidi untuk BBM dan LPG dari Rp77,5 triliun naik menjadi Rp149,4 triliun, serta listrik dari Rp56,5 triliun naik ke Rp59,6 triliun. Kemudian, kompensasi BBM dari Rp18,5 triliun menjadi Rp252,5 triliun dan kompensasi listrik dari semula Rp0 menjadi Rp41 triliun. Sehingga, total subsidi dan kompensasi BBM, LPG, dan listrik telah mencapai Rp502,4 triliun.

Dalil Klasik Yang Terus Berulang

Dalil ‘klasik’ yang kerap digunakan pemerintah ketika menaikkan harga BBM selalu menggema berulang-ulang di telinga publik. Dalil kuno tersebut adalah bahwa subsidi lebih banyak dinikmati kelas menengah dan atas. Oleh karenanya, dalil yang selalu digunakan adalah subsidi perlu dialihkan kepada masyarakat kelas bawah yang disalurkan secara tunai maupun non tunai.

Sebagai jaring pengaman sosial, program penyaluran BLT maupun non tunai dapat menolong masyarakat yang terkena dampak inflasi akibat kenaikan harga, tapi di sisi lain, kebijakan tersebut ibarat orang sakit hanya diberi obat pereda nyeri, tidak mengobati sumber penyakitnya. Ironisnya, kebijakan tersebut terus berulang.

Sementara, program kemandirian energi masih sebatas jargon. Upaya mewujudkan kemandirian energi melalui proyek energi terbarukan masih menemui banyak kendala, baik dari segi regulasi maupun aspek permodalan. Saatnya rakyat jadi tuan di rumah sendiri, mewujudkan

ekonomi berdikari dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Rahasia di Balik Kenaikan Harga BBM di Bulan September

Bagi sebagian masyarakat, September merupakan bulan yang memilukan sekaligus mencemaskan ketika mendengar keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Tapi sebaliknya, September adalah bulan baik bagi pemerintah untuk mengumumkan kenaikan harga BBM. Bila dilihat dari aspek ekonomi dan politik, ada beberapa alasan mengapa pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi dilakukan pada September 2022.

Alasan pertama, secara ekonomi, posisi anggaran perbelanjaan negara akan jauh lebih siap karena ruang fiskal lebih leluasa untuk menyesuaikan kenaikan harga minyak mentah yang terus bergerak naik. Penyesuaian ruang fiskal yang dilakukan jauh-jauh hari juga memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan bantuan sosial langsung baik tunai maupun non tunai bagi rakyat miskin untuk menekan dampak ekonomi pasca kenaikan.

Alasan kedua, karena di September, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi sedang tinggi, mencapai 72,3 persen berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (Agustus 2022). Tingkat kepuasan kinerja Presiden Jokowi mengalami kenaikan dibandingkan Mei 2022 yang hanya mencapai 67, 5 persen. Maka dalam konteks legitimasi politik, September merupakan momentum yang tepat untuk menaikkan harga BBM. Karena kebijakan yang tidak populis membutuhkan dukungan politik yang besar untuk meminimalisir gejolak politik.

Selain itu dukungan politik akan lebih mudah didapatkan dari parlemen karena pengumuman ini dilakukan jauh sebelum pemilu dilaksanakan. Partai-partai pengusung pemerintahan Jokowi tentu akan berpikir ulang untuk memberikan dukungan bila kenaikan itu dilakukan mendekati tahun politik, karena ada kekhawatiran akan berdampak pada elektabilitas partai pendukung. Meskipun kenaikan harga BBM bukan satu-satunya variabel penentu elektabilitas partai politik.

Inflasi Mulai Merangkak Naik

Pada umumnya kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat atas barang dan jasa. Kenaikan harga BBM juga akan meningkatkan jumlah pengangguran serta meningkatnya angka inflasi, bahkan berisiko pada stagflasi. Kondisi stagflasi bisa saja terjadi jika harga dan tingkat pengangguran meningkat serta menurunnya pertumbuhan ekonomi.

Pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, menurut data BI, inflasi secara bulanan mengalami kenaikan 1,09 persen. Dampak kenaikkan BBM bersubsidi ini akan meningkatkan inflasi setidaknya akan terjadi sampai paruh pertama tahun 2023. Inflasi umum bisa menembus 6,3 persen (yoy). Inflasi akan terus meningkat dan mencapai 7,4 (yoy) pada kuartal II 2022.

Stabilitas Politik Terancam?

Stabilitas politik sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan rakyat kepada penyelanggara negara. Kadar kepercayaan rakyat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi legitimasi politik suatu pemerintahan. Lantas, seberapa besar kepercayaan rakyat terhadap pemerintah pasca kenaikan harga BBM. Jika merujuk pada asumsi yang menggunakan pendekatan nalar secara umum, ada semacam ‘common sense’ bahwa kebijakan kenaikan harga BBM akan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah atau orang yang membuat kebijakan, karena kenaikan harga BBM akan berdampak pada inflasi, menurunnya daya beli yang bisa merembet ke persoalan sosial dan politik.

Maka, ketidakpuasan terhadap kebijakan kenaikan harga BBM akan berpengruh pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat diuji secara ilmiah dengan pendekatan kuantitatif untuk memotret respon publik.

Tingkat penolakan terhadap kebijakan kenaikan harga BBM juga menunjukkan jumlah yang signifikan, yaitu ada 71,5 persen responden tidak menyetujui kenaikan harga BBM. Ketidaksetujuan itu tercermin juga dari gelombang aksi protes dari berbagai kelompok masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM. Gelombang protes yang terjadi sebelum dan setelah kenaikan harga BBM memunculkan berbagai spekulasi.

Kebijakan kenaikan harga BBM tidak sekadar diprediksi akan berdampak pada sisi ekonomi, tapi juga diramal akan menimbulkan instabilitas politik. Tapi faktanya, perlawanan partai oposisi dan gerakan aksi demonstrasi dari sejumlah elemen belum menggoyahkan stabilitas politik. Posisi pemerintahan Jokowi masih terlihat kokoh. Pasalnya, spektrum gerakan penolakan kenaikan harga BBM tidak meluas, parsial, dan cenderung eksklusif.

Menurunnya tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi juga belum memantik massa rakyat dalam skala yang lebih besar. Fenomena ini merupakan anomali dalam gerakan sosial. Kekuatan politik di parlemen yang kontra kenaikan harga BBM hanya 2 partai politik; Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Alhasil stabilitas politik masih terjaga, pemerintahan Jokowi masih solid.

Sumbang Saran enaikan Harga BBM...
Sumbang Saran enaikan Harga BBM...

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)