Kembalikan Fokus Pendidikan Pada Anak Usia Sekolah dan Kuliah

“Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp608,3 triliun. Kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa”

-Presiden RI Joko Widodo

Anggaran Pendidikan Tahun 2023
Anggaran Pendidikan Tahun 2023

DPR RI mempertanyakan besaran dana pendidikan Rp608,3 triliun sebagaimana yang diungkapkan Jokowi dalam pidato pengantar RAPBN 2023 (16/8), terutama terkait dengan proporsi penggunaan dana tersebut. Adanya komponen gaji dan tunjangan hingga alokasi dana pendidikan di kementerian dan lembaga yang berada di luar Kemendikbudristek dan Kementerian Agama, menggembungkan besaran anggaran sekaligus disinyalir berpotensi mereduksi porsi anggaran bagi pendidikan anak usia sekolah dan kuliah.

Termaktub dalam dalam Pasal 49 Ayat 1, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD. Namun setelah melewati uji materi, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan komponen gaji guru menjadi bagian dari anggaran pendidikan. Aturan terkait besaran anggaran pendidikan juga menjadi amanat Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945.

“Sebenarnya titik fokus kegiatan pendidikan itu harusnya ada di Kemendibudristek dan Kemenag. Dua kementerian tersebut bertanggung jawab terhadap pendidikan anakanak usia sekolah, kemudian masih ada anak-anak usia kuliah. Nah, tapi coba dilihat berapa jumlahnya? Nanti dibedah di APBN itu ada. Karena sekarang kita belum bisa mempelajari (keseluruhan anggaran pendidikan), baru sektoral yang di kementerian kita (mitra komisi X) yang bisa kita baca, nanti akan ketahuan kemana sih sebenarnya distribusi dana pendidikan” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti kepada Parlementaria, akhir Agustus ini.

Dilansir dari Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN T.A 2023 yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, terdapat 3 kelompok besar penggunaan anggaran pendidikan antara lain; Melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp233,9 triliun, Melalui transfer ke daerah sebesar Rp305,0 triliun atau 50 persen dari total anggaran, dan melalui Pembiayaan sejumlah 69,5 triliun.

“Kami berharap itu didistribusi lebih banyak ke Kemendikbud dan Kemenag. Kalau memang porsinya untuk anak-anak yang usia sekolah dan kuliah itu dinaikkan, ya pasti dana BOS bisa dinaikkan, kemudian renovasi bangunan SD yang rusak bisa dilakukan, kemudian komputer untuk seluruh sekolah itu bisa diadakan, mungkin kesejahteraan guru dinaikkan, kemudian Beasiswa bagi masyarakat miskin diberikan lebih banyak dan yang penting adalah memberikan pengganti ketinggalan selama pandemi. 2 tahun lho!” ungkap politisi PDI-Perjuangan itu.

Agustina mengatakan ada jutaan anak-anak usia sekolah dan kuliah di seluruh Indonesia yang pendidikannya terhambat bahkan tidak sekolah selama gejolak Pandemi Covid-19. Ia menyatakan bahwa pihaknya belum melihat adanya alokasi anggaran yang ditujukan khusus untuk mengejar ketertinggalan materi yang terjadi maupun memperbaiki kondisi di atas, setidaknya pada anggaran Kemendikbudristek.

Covid sudah lewat tapi apakah kita pernah berpikir untuk memperbaiki yang terlewatkan? Dalam anggaran Kemendikbudristek tahun 2023 itu enggak ada. Padahal mereka itu tidak sekolah. Maka kalau dibilang apakah (anggaran) cukup? Semua sudah terbiayai? moso?” tanya Agustina.

Sebagai informasi, Kemendikbudristek mendapatkan pagu anggaran tahun anggaran 2023 sebesar Rp80,22 triliun. Mendikbudristek telah mengajukan tambahan anggaran sejumlah Rp10,15 triliun pada Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI yang diselenggarakan Selasa (30/8) lalu. Rencananya dana tambahan ini akan untuk memastikan capaian Program Indonesia Pintar untuk Dikdasmen dan KIP Kuliah dan beberapa program lainnya.

Usaha membentuk SDM Unggul

Presiden mengemukakan bahwa APBN 2023 difokuskan pada lima agenda utama salah satunya adalah penguatan kualitas SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial.

“Pak Jokowi berulang-ulang dalam pidatonya menyebutkan tentang bonus demografi dan lain sebagainya, tapi nggak terbukti di anggaran yang memfokuskan kepada kepemudaan. Kala kita bicara tentang anggaran yang katanya pendidikan naik anggarannya juga sebelumnya nggak signifikan karena harusnya diiringi dengan dana alokasi umum atau dana alokasi khusus untuk pembiayaan pembayaran gaji guru. Gimana membina SDM kalau gurunya nggak diperhatikan?” imbuh Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifah Amaliah.

Ledia juga menyinggung dukungan anggaran dan desain besar untuk kepemudaan yang sangat erat kaitannya dengan upaya mempersiapkan SDM unggul yang berkualitas. Disampaikannya, pemuda lah yang akan menggantikan para pendahulunya dalam mengelola negara. Untuk itu diperlukan dukungan anggaran dan desain besar bagi kepemudaan.

“Ketika bicara tentang SDM, berarti kepemudaan. Yang pernah muda ini nggak akan selamanya ada disini mengelola negara maka kita harus memfokuskan pada anak-anak muda tapi harus ada desain. Makanya kemudian desain besar kepemudaan itu harus didiskusikan. Di Kementerian Kepemudaan dan Olahraga sudah ada tapi anggarannya kecil. Meskipun ada 5 triliun yang tersebar di beberapa kementerian tapi kan nggak pernah terfokus. Harusnya didesain, kamu mengerjakan ini, kamu mengerjakan itu dan itu harusnya directive presiden. •uc/es

“Ini harus seimbang juga, jangan cuma ngambil keuntungan bagi perusahaan saja tapi kita harus memikirkan bahwa bangsa ini kan ke depannya harus diperhatikan. Nanti siapa yang akan menjadi masa depannya kalau si anak-anak itu enggak dapat gizi yang cukup. Gizi yang cukup kan pertama dari ASI kedua dengan perhatian,” ungkap Ledia. 

Rentang Waktu Cuti Melahirkan

Ada beberapa poin yang cukup menjadi sorotan dari RUU KIA. Yaitu cuti melahirkan 6 bulan, waktu istirahat jika keguguran 1,5 bulan, suami berhak cuti paling lama 40 hari, perempuan berhak dapat waktu dan tempat menyusui serta ibu dan anak dapat kemudahan gunakan fasilitas umum.

Dalam RUU tersebut, ada anggapan cuti untuk ibu yang baru melahirkan terlalu lama. Tak hanya itu, polemik juga muncul ketika RUU tersebut mengatur cuti maksimal 40 hari bagi suami atau ayah yang istrinya baru saja melahirkan.

“Pada dasarnya, ketika bicara soal cuti ayah, konteksnya adalah bagaimana sang ayah membersamai seorang ibu dalam tumbuh kembang anak. Hal seperti ini sudah diberlakukan di berbagai negara seperti di Jepang ada di Skandinavia,” terang politisi asal Jawa Barat.

Banyak terjadi kasus di mana ibu mengalami baby blues atau hal lainnya pasca melahirkan, sehingga perlu pendampingan sosok ayah. Harapannya adalah di awal pertumbuhan, anak itu bisa terus dengan baik bisa mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua yang saling membantu dan menguatkan.

“Itu bisa menjadi lebih baik bagi tumbuh kembangnya anak. Perkembangan anak juga investasi. Jangan ngomongin cuma yang sekarang, investasi jangka panjang sebenarnya membesarkan anak,” imbuh Ledia.

Ia menjelaskan, poin-poin besarnya undang-undang tersebut yakni terkait apa saja kepada ibu, baik di dalam keluarga inti maupun keluarga besar, di perusahaan, tumbuh kembang anaknya, bagaimana menyusui dan sebagainya.

Itu jadi bagian yang terusmenerus harus diperhatikan. Jadi bukan cuma pas keluar undangundangnya saja habis itu enggak. Ini harus terus-menerus karena akan selalu ada masalahnya. Memang kalau yang bekerja di informal itu ada yang belum dan tidak diperhatikan. Tapi kita sendiri sebagai pekerja informal belum punya pengaturan secara khusus,” tegasnya.

Terkait progres dari RUU KIA ini, Ledia mengaku bahwa saat ini Baleg DPR RI masih menunggu surat presiden beserta DIM-nya. Ia berharap meski RUU ini adalah usulan dari DPR RI, pemerintah tetap memiliki i’tikad baik untuk dapat membahasnya bersama sebab RUU usulan ini merupakan kebutuhan masyarakat

Dibahas Secara Terbuka

Selain permasalahan di atas, kemunculan RUU KIA ini dikhawatirkan akan bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).

Hal ini mendapat penegasan oleh Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya. Dirinya menjamin pembahasan RUU ini akan dilakukan secara terbuka dengan mendengarkan masukan langsung dari berbagai stakeholder, sehingga gesekan-gesekan antar kedua regulasi tersebut dapat segera dihindari. Terlebih, RUU ini sesuai dengan misi Presiden Joko Widodo untuk membentuk generasi emas Indonesia dan membangun SDM Indonesia yang berkualitas.

“(RUU KIA) tidak akan bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan, nanti bisa duduk bersama untuk mendiskusikannya. Kalau bicara SDM berkualitas maka basisnya adalah mulai dari hulu, bagaimana peran negara memberikan perhatian kepada anakanak Indonesia dan kualitas keluarga meningkat,” kata legislator dapil Jawa Timur XI tersebut. •hal/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)