Kebijakan Fiskal Jadi Penentu Postur APBN 2022

Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2022 masih dibayangi ketidakpastian, akibat pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung. KEM-PPKF yang disusun pemerintah bersama DPR nantinya akan menjadi bahan pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2022. 

 
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah. Foto: Jaka/nvl

Pemerintah telah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro untuk penyusunan RAPBN 2022 adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 5,2-5,8 persen; inflasi 2,0-4,0 persen; tingkat suku bunga SUN 10 Tahun 6,32-7,27 persen; nilai tukar Rupiah Rp13.900,00-Rp15.000,00 per dolar Amerika; harga minyak mentah Indonesia/per barel; lifting minyak bumi 686-726 ribu barel per hari; dan lifting gas bumi 1.031-1.103 ribu barel setara minyak per hari. 

Ketua Badan Anggaran (Banggar )DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan Banggar memiliki tugas yang tidak ringan, mengingat KEM-PPKF 2022 disusun masih dalam kondisi pandemi yang terus berlangsung. Dengan dinamika dan perubahan yang tidak pasti tersebut, pemerintah harus mampu merancang kebijakan fiskal yang efektif, fleksibel, dan responsibel namun tetap pruden dan akuntabel.

“Setiap indikator ekonomi makro yang dihasilkan, seharusnya bisa menjadi framework bagi pemerintah dalam menentukan target-target yang terdapat pada Postur APBN. Oleh sebab itu, setiap target yang dihasilkan harus bisa menjadi faktor pendorong untuk mampu menggerakkan seluruh sektor dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” kata Said Abdullah dalam rapat kerja terkait Pembicaraan Pendahuluan dalam Penyusunan RAPBN Tahun 2022 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, akhir Mei lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang juga hadir dalam rapat tersebut bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, juga menyampaikan rencana pemerintah untuk mendukung arah kebijakan fiskal tahun 2022. Pemerintah menyatakan akan terus melaksanakan reformasi perpajakan dan penguatan kualitas hubungan keuangan pusat dan daerah. 

“Reformasi Perpajakan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program Reformasi Perpajakan yang telah diluncurkan pada tahun 2017, meliputi dua aspek perbaikan aspek administratif dan aspek kebijakan. Reformasi administrasi meliputi penguatan institusi dan sumber daya manusia, hingga ekstensifikasi perpajakan. Sedangkan, reformasi kebijakan, diarahkan untuk perluasan basis pemajakan dan mencari sumber baru penerimaan,” ungkap Menkeu.

Terkait reformasi administrasi, salah satu pokok substansi yang terdapat dalam kebijakan perpajakan di tahun mendatang yakni terkait rencana pengampunan pajak atau tax amnesty. Berdasarkan materi paparan Menkeu, pemerintah akan memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk mengajukan pengampunan pajak dengan menempuh dua skema.

Skema pertama, pembayaran PPh dengan tarif lebih tinggi dari tarif tertinggi pengampunan pajak, atas pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya diungkapkan dalam pengampunan pajak. Kedua, dengan cara pembayaran PPh dengan tarif normal atas pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan orang pribadi tahun pajak 2019.

Setiap indikator ekonomi makro yang dihasilkan, seharusnya bisa menjadi framework bagi pemerintah dalam menentukan target-target yang terdapat pada Postur APBN.

Insentif Pajak Butuh Evaluasi

 
Anggota Banggar DPR RI Ecky Awal Mucharam. Foto: Arief/nvl

Pemerintah optimis penerimaan perpajakan tahun 2022 akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021. Rasio perpajakan tahun depan diproyeksi akan berkisar pada 8,37 hingga 8,42 persen terhadap PDB, atau lebih tinggi dibanding target APBN 2021 sebesar 8,18 persen. Terkait itu, Anggota Banggar DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai penerimaan negara pada tahun 2021-2022 masih akan belum mencapai kondisi ideal dan normal seperti sebelum terjadinya pandemi.

“Perlu ada evaluasi apakah kebijakan insentif fiskal yang diberikan sudah sesuai dengan tujuannya. Sudah banyak kebijakan insentif yang diberikan pemerintah. Insentif tersebut menjadikan belanja pemerintah pusat menjadi instrumen penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi kita,” kata Ecky dalam kesempatan yang sama.

Sebab, sejatinya segala kebijakan perpajakan pemerintah yang digulirkan seharusnya sudah terdapat dalam roadmap perpajakan. Bahkan, jauh sebelum adanya tax amnesty pada 2016 lalu. Menurut Ecky, tax amnesty juga bahkan tidak termasuk dalam roadmap perpajakan. Untuk itu pemerintah perlu menjelaskan kondisi roadmap perpajakan setelah digulirkannya tax amnesty pada 2016, serta kondisi pascapandemi Covid-19.

Perlu ada evaluasi apakah kebijakan insentif fiskal yang diberikan sudah sesuai dengan tujuannya.
 
Anggota Komisi XI Andreas Eddy Susetyo. Foto: Arief/nvl

Pada kesempatan berbeda, Anggota Komisi XI Andreas Eddy Susetyo menyatakan tidak setuju dengan rencana pemerintah memberlakukan tax amnesty jilid II. Menurutnya, hal tersebut tidak baik bagi masa depan sistem perpajakan di Indonesia serta mengingkari komitmen tax amnesty yang pertama kali dilakukan pada 2016 lalu.

“Tax amnesty hanya diberikan satu kali dalam satu generasi. Pelaksanaan tax amnesty jilid II akan meruntuhkan kewibawaan otoritas, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada trust masyarakat wajib pajak. Rasa keadilan peserta tax amnesty, para wajib pajak yang patuh, serta wajib pajak yang sudah diaudit, tentu akan tercederai,” ujar Andreas kepada Parlementaria.

Secara psikologis, politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga menilai jika tax amnesty tetap diberlakukan, maka akan berdampak buruk karena menciptakan pemahaman baru di masyarakat, yakni ‘lebih baik tidak patuh membayar pajak karena akan ada tax amnesty lagi’. Perlu diketahui bahwa kebijakan tax amnesty tahun 2016 diimplementasikan sebagai wujud keterbukaan dan niat baik pemerintah.

“Tax amnesty bukan jawaban yang tepat atas shortfall pajak. Pemerintah harus terus didukung untuk fokus pada reformasi perpajakan dengan menyempurnakan regulasi, memperbaiki administrasi, meningkatkan pelayanan, dan konsisten melakukan pengawasan kepatuhan,” tegasnya. 

Andreas menyarankan, pemerintah lebih baik membuat Program Pengungkapan Aset Sukarela atau Voluntary Disclosure Program dengan mengenakan tarif pajak normal dan memberikan keringanan sanksi.

Tax amnesty hanya diberikan satu kali dalam satu generasi. Pelaksanaan tax amnesty jilid II akan meruntuhkan kewibawaan otoritas.
 
Anggota Banggar DPR RI Dolfie OFP. Foto: Arief/nvl

Hal senada sempat disampaikan Ketua Banggar Said Abdullah, pertengahan Mei lalu. Menurutnya, tax amnesty tidak diperlukan. Alih-alih, Said menyarankan pemerintah untuk memberlakukan sunset policy sebagai bentuk konsolidasi kebijakan fiskal tahun 2022 dan keberlanjutannya. 

“Kalau setiap 5 tahun kita lakukan tax amnesty, tingkat compliance (kepatuhan pajak, RED) kita akan tidak ada. Itu artinya kita dianggap tidak good governance dan tidak mendukung petugas pajak kita. Ekstra effort-nya tidak ada, karena tinggal tunggu 5 tahunan ada tax amnesty. Bukan hanya tidak efektif, itu yang tidak boleh dilakukan,” ungkap Said saat ditemui usai paripurna.

Ada sumber-sumber pertumbuhan yang bisa dikendalikan atau bisa didorong oleh kebijakan-kebijakan pemerintah, maupun kebijakan Bank Indonesia.

Fokus Peningkatan Produktivitas

 
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin. Foto: Arief/nvl

Pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada pada rentang 5,2 hingga 5,8 persen di tahun 2022. Terkait pertumbuhan ekonomi, Anggota Banggar DPR RI Dolfie OFP mendorong pemerintah untuk menyampaikan secara detail berbagai kebijakan pemerintah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme rapat Panitia Kerja (Panja) di Banggar DPR.

“Pertumbuhan ekonomi ini kan tidak bertumbuh alami, seperti rumput liar tumbuh begitu. Ada sumber-sumber pertumbuhan yang bisa dikendalikan atau bisa didorong oleh kebijakan-kebijakan pemerintah, maupun kebijakan Bank Indonesia. Saat rapat panja nanti, kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi agar disampaikan,” kata Dolfie dalam rapat Banggar.

Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin, juga menilai bahwa desain RAPBN 2022 sangat penting sebagai keberlanjutan pemulihan ekonomi. Target pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sangat krusial dalam menjaga keberlanjutan pemulihan. Untuk itu, kebijakan reformasi struktural harus diikuti dengan strategi-strategi yang dapat terimplementasi dengan baik di lapangan.

“Pemerintah perlu fokus untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi kesenjangan infrastruktur, mempercepat adopsi teknologi, serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja,” ujar Puteri dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama pemerintah dan otoritas terkait untuk membahas KEM-PPKF dalam RAPBN Tahun 2022, awal Juni lalu.

Perumusan APBN 2022 harus dapat mengantisipasi berbagai potensi risiko yang mungkin terjadi. Misalnya, ketimpangan akses vaksin Covid-19 antar negara yang menyebabkan laju pemulihan yang beragam. Hingga kepada pemulihan ekonomi AS yang mendorong normalisasi kebijakan moneter yang lebih cepat. 

Berbagai risiko ini perlu diantisipasi karena berpotensi memicu pembalikan aliran modal dari dalam negeri yang dapat mempengaruhi imbal hasil surat utang dan tekanan pada nilai tukar rupiah. 

Pemerintah dan berbagai otoritas terkait perlu terus memastikan pengalokasian stimulus tetap berjalan sesuai dengan arah kebijakan konsolidasi fiskal untuk menjaga kesehatan APBN. 

“Pemberian stimulus dalam rangka program PEN memang sangat penting untuk menjaga nafas perekonomian. Disinilah tantangannya, bagaimana merumuskan desain APBN dan keberlanjutan stimulus fiskal secara cermat dan hati-hati, untuk kembali pada target disiplin fiskan di tahun 2023 mendatang,” tutupnya. lalw/er 

Pemberian stimulus dalam rangka program PEN memang sangat penting untuk menjaga nafas perekonomian.
 

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)