Keberpihakan APBN untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Perjalanan DPR RI termasuk dinamika kelembagaan di dalamnya, menjadi cerminan bagi demokrasi di tanah air. Pasca deklarasi kemerdekaan hingga memasuki era reformasi di tahun 1998, persoalan kelembagaan (tugas, fungsi, dan wewenang), hingga relasi dengan eksekutif berada dalam ruang yang dinamis, terlebih dalam membangun demokrasi untuk kesejahteraan rakyat.

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: Geraldi/Man

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menilai, usia beserta dinamika yang panjang tersebut membuat DPR RI semakin matang, kokoh, inovatif, serta produktif untuk mendukung tujuan berdemokrasi di Indonesia. Pria yang kerap disapa Gus Muhaimin ini mengatakan, tujuan demokrasi adalah menciptakan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan untuk masyarakat.

Adanya pencapaian yang signifikan ini, menurut Gus Muhaimin, juga tak lepas dari keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kinerja DPR RI, khususnya dalam proses pengambilan keputusan politik, dalam rangka pemenuhan fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan terhadap eksekutif. Sehingga, DPR adalah cerminan realitas pengharapan masyarakat untuk lebih baik.

“Saya melihat sejak reformasi 1998 sampai sekarang, DPR semakin baik, semakin bermutu, semakin produktif karena DPR semakin diawasi masyarakat,” jelasnya. Bersama pemerintah, DPR memiliki kewenangan politik anggaran APBN untuk mendorong pemerintah untuk peningkatan dan pengalokasian prioritas anggaran sesuai kebutuhan masyarakat.

“Puncaknya pada periode ini jumlah (APBN, red) sampai Rp 2000 triliun lebih. Itu membuktikan bahwa kalau anggaran kita meningkat terus, berarti ada kemakmuran dan kesejahteraan yang hendak dihadirkan,” sambung Politisi PKB ini.

Dalam data Bappenas, disebutkan bahwa pada tahun 2019, pendapatan Indonesia menembus angka Rp2000 T lebih. Capaian ini adalah angka tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Di tahun  2020, pendapatan negara mencapai angka Rp 2.233,2 triliun, dengan sumber masing-masing berasal dari Penerimaan Pajak Rp 1.865,7 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp 367,0 triliun, dan Penerimaan Hibah Rp 0,5 triliun.

“Karena itu, Kalau jumlah anggaran naik terus berarti menuju perbaikan artinya DPR berhasil. Semakin tinggi anggaran yang dibuat bersama pemerintah maka semakin memungkinkan rakyat sejahtera,” harap Muhaimin.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dalam APBN ini ditunjang dengan produk legislasi berupa Undang-Undang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, Muha imin tidak memungkiri bahwa kinerja legislasi juga mengalami dinamika yang intensif terutama saat membahasnya bersama pemerintah.

“Karena itu titik lemah yang selama ini sering terjadi adalah kadang DPR dan pemerintah belum bersepakat dalam skala prioritas. Apa yang dianggap DPR prioritas, pemerintah belum prioritas. Apa yang dianggap pemerintah prioritas, DPR anggap belum prioritas. Nah titik temu inilah yang dalam konteks legislasi adalah kinerja,” urai pimpinan DPR bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini.

Pemulihan Perekonomian Rakyat

Wakil Ketua DPR RI
Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: Geraldi/Man
Kalau jumlah anggaran naik terus berarti menuju perbaikan artinya DPR berhasil. Semakin tinggi anggaran yang dibuat bersama pemerintah maka semakin memungkinkan rakyat sejahtera

Muhaimin menyadari bahwa bertambahnya usia, akan semakin banyak tantangan yang dihadapi. Terlebih di saat masa pandemi, menurutnya, sektor yang paling terpukul adalah pendidikan. Pendidikan tidak kalah sulitnya dibandingkan persoalan ekonomi saat pandemi. Sebab, ekonomi memiliki norma pasar yang dapat berjalan sendiri, meski tanpa adanya intervensi dari pemerintah.

“Sementara pendidikan sangat bergantung pada pemerintah. Karena di sana ada regulasi, ada proses politik, ada kinerja, karena itu pendidikan ini mengalami masa sulit saat pandemi,” tegasnya.

Selain pendidikan, sektor kesehatan juga mengalami tantangan untuk bisa keluar dari pandemi berkepanjangan. Meski demikian, Muhaimin mengapresiasi langkah pemerintah yang sudah berhasil menekan angka kematian dan pemerataan vaksinasi COVID-19 yang hampir mencapai 70-80 persen dari total penduduk Indonesia.

Di samping itu, ketaatan terhadap protokol kesehatan dan ketersediaan obat-obatan juga sudah memadai di tengah masyarakat. Karena pandemi ini diprediksi menjadi endemi, maka Muhaimin berujar, DPR akan terus mengawal penyaluran bantuan sosial masyarakat, khususnya kepada yang paling rentan. 

“Pertama, bantuan harus bersifat tunai langsung ke masyarakat. Kedua, harus terus menerus bertambah jumlahnya. Ketiga, mengatasi pengangguran agar mengurangi subsidi. Bansos berkurang maka rakyat harus bekerja. Artinya pembukaan lapangan kerja harus diatasi,” harapnya.

Dengan adanya new normal ini, maka pola kerja dan aktivitas sehari-hari pun akan berubah. DPR, tegas Muhaimin, akan terus mendorong pembenahan manajemen kesehatan nasional, penambahan jumlah tenaga kesehatan, hingga perbaikan pelayanan infrastruktur kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit

“Untungnya kita mempunyai BPJS Kesehatan.  BPJS Kesehatan adalah prestasi DPR bersama pemerintah menghasilkan UU Sistem Jaminan Kesehatan Nasional,” tutup Muhaimin. pun/er

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)