Kawal Pertumbuhan Ekonomi di Daerah

Pertumbuhan ekonomi, terutama pasca pandemi melanda, harus terus digenjot. Sinergi lintas sektoral baik itu pemerintah daerah, maupun Himbara menjadi kunci keberhasilan memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi Amro saat pertemuan Tim Kunker Komisi XI di Bali.
Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi Amro saat pertemuan Tim Kunker Komisi XI di Bali.

Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, Bali menjadi salah satu provinsi yang terpukul ketika terjadi pandemi Covid-19, karena pertumbuhan ekonominya selama ini mengandalkan jasa pariwisata. Karena ada pembatasan lalu lintas manusia selama pandemi, maka kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik ke Pulau Dewata pun menurun drastis. Sehingga pada waktu itu Bali termasuk yang anjlok dibanding provinsi yang lain. Kemudian di tahun 2022 ini ia melihat ekonomi Bali sudah mulai tumbuh positif. Bahkan ditargetkan dalam tahun 2022 ini pertumbuhan ekonominya mampu mencapai 3-4 persen.

“Kita sudah lihat, pariwisata mulai menggeliat. Ini yang menurut hemat saya tidak cukup sampai di situ. Karena sebetulnya tidak bisa yang namanya pertumbuhan yang tinggi itu njomplang, antara Denpasar dengan Gianyar. Belum lagi kita bicara Buleleng dan Jembrana. Sehingga yang namanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif itu harus lebih dikedepankan,” kata Agun di Nusa Dua, Bali, baru-baru ini.

Politisi Partai Golkar itu menekankan, dengan semakin meratanya pertumbuhan ekonomi, maka harus semakin dirasakan oleh seluruh masyarakat Bali, dan semakin mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Agar pertumbuhan ekonomi tercipta lebih merata dan berkeadilan di Bali, khususnya di Gianyar, Jembrana maupun Buleleng, maka perlu adanya sinergi dan kolaborasi antar kabupaten, di antaranya dengan sinergi jasa-jasa komoditas antara wilayah satu dengan lainnya, sehingga setiap wilayah dapat memberikan berkontribusinya.

Legislator dapil Jawa Barat X itu menambahkan, dengan memperkuat sektor produksi, akan menyerap tenaga kerja dan semakin banyak orang yang menerima manfaatnya. “Nah ini persoalan kalau di-manage, dikelola dengan baik, si kelapa diproduksi, ada badan usaha milik desa yang disinergikan antar BUMDes satu desa dengan lainnya, atau antar kabupaten, dengan produksi yang lebih baik, menjadi produksi gula. Dari gula diproduksi lagi menjadi kecap, minimal untuk kebutuhan lokal di Bali itu bisa terpenuhi. Jadi mulailah itu hindari belanja barang-barang dari luar. Barang dari luar itu tidak hanya sekadar impor itu dari luar negeri. Kalau perlu pun dari daerah-daerah yang lain kita batasi,” tandas Agun.

UU HKPD Bantu Pemda Tingkatkan PAD

Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menilai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) berbicara banyak hal tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Diharapkan UU ini bisa membantu pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak.

“Dengan UU HKPD inilah, pemerintah bisa memberi harapan pada pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD dan pendapatan perpajakannya. Apakah itu dengan insentif perpajakannya, atau dengan realisasi perpajakannya,” ungkapnya saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi XI DPR RI ke Bali, akhir Juli ini.

Politisi Partai NasDem itu berharap, dengan hadirnya UU HKPD, Provinsi Bali bisa mendapatkan nilai plus dari daerah-daerah lainnya. “UU HKPD ini sangat membantu, pendapatan daerah itu tidak hanya pajak, pendapatan daerah itu tidak hanya retribusi, tetapi pendapatan daerah juga banyak dibantu oleh dana pusat, khususnya tentang dana bagi hasil, khususnya tentang pertanian, khususnya tentang kearifan lokal,” ujar Fauzi Amro.

“Kita berharap dengan adanya UU HKPD ini, hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah bisa tercipta dengan baik, pemda-pemda dapat meningkatkan PAD baik dari pajak, retribusi maupun bantuan dari pusat,” ujar legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan I itu.

Soroti Hilangnya Agunan Nasabah Bank Himbara

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menyoroti kasus hilangnya agunan nasabah Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang belakangan dialami masyarakat di sejumlah daerah. Puteri menilai Bank Himbara, yakni Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI dan Bank BTN seolah lepas tangan terhadap berbagai keluhan yang disampaikan nasabahnya. Puteri mencontohkan kasus hilangnya agunan nasabah Bank Himbara yang sempat viral, yang terjadi di Provinsi Jambi beberapa waktu lalu.

Berdasarkan temuannya, selain di Jambi, ternyata banyak masyarakat dari daerah lain yang mengalami kejadian serupa, termasuk  di Bali.  Terkait masalah tersebut, Puteri menekankan soal industri perbankan yang mengandalkan rasa kepercayaan. “Ini kan industri perbankan, industri yang sangat mengandalkan rasa kepercayaan,” ujar politisi Partai Golkar kepada jajaran direksi Bank Himbara yang hadir pada pertemuan dengan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Kota Denpasar, Bali.

Puteri mengingatkan Bank Himbara soal ekonomi masyarakat yang sedang dalam masa pemulihan dan kaitannya dengan rasa kepercayaan nasabah terhadap perbankan. Menurutnya di saat-saat seperti ini kepercayaan masyarakat terhadap perbankan akan turun, yang menyebabkan masyarakat akan lebih tertarik terhadap pinjaman ilegal karena kemudahannya. “Ketika kita sedang dalam pemulihan seperti ini kepercayaan masyarakat menurun terhadap industri, yang tentu akan masuk adalah pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab,” tutur legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII itu. •sf,skr,rr/es

 

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)