Karut-Marut Tata Kelola Batu Bara

Wajah kusut pengelolaan batu bara sudah tersingkap. Selain membenahi manajemen, EBT dianggap jadi obat manjur atasi ketergantungan terhadap batu-bara.


 

Foto Ilustrasi: Tim Kunker Komisi VII DPR RI saat mengunjungi Kantor Terpadu PT Bukit Asam di Tarahan, Lampung. Foto: Rzk/Man

AWAL Tahun 2022, dunia pertambangan nasional diguncangkan dengan keputusan pemerintah menghentikan sementara ekspor batu bara pada 1-31 Januari 2022.

“Pil pahit” ini harus dialami oleh seluruh perusahaan pertambangan batubara, baik perusahaan swasta, maupun perusahaan plat merah alias BUMN. Hal itu menyusul defisit batubara yang dialami oleh PT PLN (Persero).

Defisit atau krisis ini terjadi akibat beberapa perusahaan pertambangan batu bara pemegang IUP (ijin usaha pertambangan), tidak menjalankan kewajiban DMO (domestic market obligation). DMO merupakan kewajiban mengalokasikan 25 persen dari total produksi batubara dalam setahun untuk kebutuhan batu bara dalam negeri, termasuk pasokan ke PLN.

Jika ekspor tetap dilanjutkan, maka 10 juta pelanggan PLN akan merasakan pemadaman listrik karena hampir 20 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan daya sekitar 10.850 mega Watt (MW) akan padam.

Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar menilai keluarnya kebijakan pelarangan (larangan ekspor batu bara) itu, seolah membuka wajah tata kelola batu bara kita yang ternyata carut marut. “Suatu yang ironi, bagi negara yang termasuk eksportir terbesar batu bara di dunia,” ungkap Yulian.

Tidak sampai dua pekan “sanksi” bagi perusahaan batubara itu diberlakukan, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mencabut larangan ekspor tersebut.

Ia menyatakan ekspor batu bara dibuka kembali secara bertahap dengan melepas belasan kapal ekspor batu bara yang telah terverifikasi. Alasannya, stok cadangan batu bara ke PLN berangsur meningkat dan nantinya akan mengarah pada 25 hari.

Anggota Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menilai, sebagai pemanfaat batu bara terbesar, PT PLN harus memiliki rencana kerja yang benar terkait tata kelola batu bara untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri. Pasalnya, hal ini sudah pernah terjadi pula di beberapa tahun belakangan, yaitu pada tahun 2008 dan 2018.

Salah satu persoalan tata kelola yang harus diperbaiki PT PLN adalah kontrak bisnis yang hanya mengandalkan jangka pendek. Kalau kontraknya bersifat jangka pendek, maka perusahaan batu bara lebih memilih untuk melakukan ekspor daripada pemenuhan dalam negeri karena harga di dunia internasional memang tinggi.

“Sedangkan PLN tidak mampu berkompetisi secara kontrak bisnis jangka panjang, itu satu kelemahannya di PLN,” urainya.

Terlepas dari berbagai krisis batu bara dalam negeri tersebut, sejatinya Indonesia sepakat untuk mengurangi penggunaan batu bara. Pasalnya selama ini batu bara diyakini sebagai penyumbang yang cukup besar bagi kerusakan lingkungan.

Padahal Indonesia memiliki target zero emission pada tahun 2060 dengan meninggalkan energi fosil. Setelah sebelumnya ikut meratifikasi Paris Agreement dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang perubahan iklim.

Tak berlebihan jika kemudian Ketua Komisi VII, Sugeng Suparwoto kembali menegaskan Komisi VII berkomitmen untuk terus mendorong percepatan transisi energi dari energi fosil ke Energi Baru Terbarukan.

Bahkan DPR pun mendukung penuh rencana pemerintah mensubtitusi liquid petrolium gas (LPG) dengan dimethyl ether (DME), khususnya untuk penggunaan rumah tangga. DME salah satunya berasal dari Batubara kalori rendah yang digasifikasikan.

DME diyakini selain menghasilkan nyala api yang lebih biru dan stabil. DME juga mudah terurai di udara sehingga tidak merusak lapisan ozone. Serta Tidak menghasilkan polutan particulate matter (PM dan Nitrogen Oksida) (NOx). •tim

 

 

 

 

 

 

 

 

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)