Kampus Merdeka – Merdeka Belajar Disarankan Rambah Dunia Politik

Kampus Merdeka – Merdeka Belajar merupakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Serta, memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Agustina Wilujeng Pramestuti. Foto: Oji/Man

Adanya konsep Kampus Merdeka – Merdeka Belajar tentunya bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar diluar kampus. Konsep tersebut harus terus dikembangkan sebagai upaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas. Salah satunya, melalui konsep kampus yang merdeka dengan mengedepankan pembelajaran yang lebih berkualitas.

Namun demikian, program Kampus Merdeka – Merdeka Belajar Kemendikbudristek dalam penerapan kedepannya diharapkan tidak hanya berfokus menyalurkan mahasiswa magang di dunia usaha dan industri. Namun, juga merambah ke bidang lain seperti dunia politik dan birokrasi yang tak kalah menarik dibandingkan sektor-sektor lainnya yang ada di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi X dengan jajaran civitas akademika Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, stakeholder bidang pendidikan, serta Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Ristek Paristiyanti Nurwardani di Gedung Rektorat UNDIP, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/6/2021).

Padahal, agar semakin ahli dalam menggapai cita-cita menjadi anggota legislatif, mahasiswa harus melihat langsung aktivitas di DPR/MPR bagaimana sebenarnya politisi itu bekerja. Diantaranya, menggali persepsi tentang hal-hal yang beredar di media sosial itu sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Praktek tersebut, ungkap Agustina, akan mengubah mindset mahasiswa ketika bisa mengalami secara langsung di dunia nyata.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menekankan, agar pola magang mahasiswa dengan konsep Kampus Merdeka ini tidak lagi semata-mata mereka belajar birokrasi mendasar seperti halnya mengantar surat. Akan tetapi, juga wajib adanya dorongan untuk melatih mental keberanian generasi muda seperti misalnya dengan mewawancarai pejabat tinggi setingkat Wali Kota atau Gubernur.

“Banyak yang bisa dieksplorasi dari program Kampus Merdeka – Merdeka Belajar ini agar tidak menjadi business as usual. Harus menjadi sesuatu yang memang berbeda dan membantu mahasiswa siap terjun ke dunia nyata nantinya,” tandas Legislator daerah pemilihan Jawa Tengah IV itu.

Sebagaimana diketahui, ada empat program Kampus Merdeka yang didukung Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di tahun 2021, yaitu Kampus Mengajar, Magang dan Studi Independen Bersertifikat (microcredentials), Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA), serta Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Program ini akan dimulai pada bulan Agustus/September 2021.

“DPR turun lapangan berdialog dengan para akademisi PTN/PTS, Asosiasi PTN/PTS, perwakilan BEM, juga perwakilan mahasiswa penerima beasiswa. Sehingga terjadi komunikasi dua arah melibatkan pihak DIKTI dengan para pemangku kepentingan di lapangan terkait masalahnya dan menghasilkan koreksi yang bersifat memperbaiki dan membangun terkait Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka,” pungkas Agustina.

Tim Kunspek Komisi X DPR RI foto bersama usai pertemuan dengan akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor Jawa Barat. Foto: Azka/MAN

Masih Banyak Kekurangan

Adanya konsep Kampus Merdeka – Merdeka Belajar tentunya bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar diluar kampus. Konsep tersebut harus terus dikembangkan sebagai upaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas. Salah satunya, melalui konsep kampus yang merdeka dengan mengedepankan pembelajaran yang lebih berkualitas.

Namun demikian, program Kampus Merdeka – Merdeka Belajar Kemendikbudristek dalam penerapan kedepannya diharapkan tidak hanya berfokus menyalurkan mahasiswa magang di dunia usaha dan industri. Namun, juga merambah ke bidang lain seperti dunia politik dan birokrasi yang tak kalah menarik dibandingkan sektor-sektor lainnya yang ada di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi X dengan jajaran civitas akademika Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, stakeholder bidang pendidikan, serta Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Ristek Paristiyanti Nurwardani di Gedung Rektorat UNDIP, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/6/2021).

Padahal, agar semakin ahli dalam menggapai cita-cita menjadi anggota legislatif, mahasiswa harus melihat langsung aktivitas di DPR/MPR bagaimana sebenarnya politisi itu bekerja. Diantaranya, menggali persepsi tentang hal-hal yang beredar di media sosial itu sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Praktek tersebut, ungkap Agustina, akan mengubah mindset mahasiswa ketika bisa mengalami secara langsung di dunia nyata.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menekankan, agar pola magang mahasiswa dengan konsep Kampus Merdeka ini tidak lagi semata-mata mereka belajar birokrasi mendasar seperti halnya mengantar surat. Akan tetapi, juga wajib adanya dorongan untuk melatih mental keberanian generasi muda seperti misalnya dengan mewawancarai pejabat tinggi setingkat Wali Kota atau Gubernur.

“Banyak yang bisa dieksplorasi dari program Kampus Merdeka – Merdeka Belajar ini agar tidak menjadi business as usual. Harus menjadi sesuatu yang memang berbeda dan membantu mahasiswa siap terjun ke dunia nyata nantinya,” tandas Legislator daerah pemilihan Jawa Tengah IV itu.

Sebagaimana diketahui, ada empat program Kampus Merdeka yang didukung Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di tahun 2021, yaitu Kampus Mengajar, Magang dan Studi Independen Bersertifikat (microcredentials), Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA), serta Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Program ini akan dimulai pada bulan Agustus/September 2021.

“DPR turun lapangan berdialog dengan para akademisi PTN/PTS, Asosiasi PTN/PTS, perwakilan BEM, juga perwakilan mahasiswa penerima beasiswa. Sehingga terjadi komunikasi dua arah melibatkan pihak DIKTI dengan para pemangku kepentingan di lapangan terkait masalahnya dan menghasilkan koreksi yang bersifat memperbaiki dan membangun terkait Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka,” pungkas Agustina.

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)