Kampanye di Kampus, Independensi Harus Dijaga

Rakyat Indonesia tak lama lagi akan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 nanti. Pemilu dua tahun lagi ini akan membutuhkan tenaga ekstra dan persiapan yang lebih matang agar menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus 
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus

Di antara persiapan yang urgent adalah peningkatan tingkat partisipasi publik dalam pemilu. Hal tersebut juga sebagai bentuk pengawalan demokrasi yang berkualitas. Salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi Pemilu adalah dengan melakukan sosialisasi secara masif. Termasuk sosialisasi yang selama ini dianggap tabu dan dilarang, yaitu sosialisasi atau kampanye di kampus atau perguruan tinggi. Wacana kampanye di kampus dikemukakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy`ari. Ia mengusulkan agar perguruan tinggi dapat menjadi salah satu medan kampanye para peserta Pemilu. Menurut Hasyim, kampanye di kampus sesungguhnya diperbolehkan sebagaimana penjelasan Pasal 280 ayat 1 point H Undang-Undang Pemilu Tahun 2017.

“Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”

Namun demikian. larangan dalam Pasal 280 ayat 1 ini seharusnya dibaca kembali dengan penjelasannya sekaligus agar masyarakat tidak salah memahami larangan kampanye di kampus. Sebaliknya, jika melihat pasal 280  ayat 1 dan penjelasannya, kampanye di kampus diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana yakni kampanye di perguruan tinggi diperbolehkan jika para peserta Pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Kampus dalam hal ini harus bersifat netral dan tidak partisan. Oleh karena itu, persyaratan ‘tanpa atribut kampanye’ menjadi sangat penting. 

Kedua, kampanye di kampus juga diperbolehkan jika dilakukan atas undangan penanggung jawab fasilitas tempat pendidikan, dalam hal ini, undangan dari pihak perguruan tinggi. Peserta Pemilu tidak bisa langsung nylonong masuk kampus tanpa undangan pihak kampus. Tentu, apa yang disebut kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan atau citra diri Peserta Pemilu (Ketentuan Umum PKPU No. 23 Tahun 2018).

Sejatinya, pelaksanaan kampanye di perguruan tinggi telah jamak dilakukan di luar negeri. Seperti halnya di Amerika Serikat, dan banyak negara lain yang menjadikan kampus sebagai tempat debat para peserta. Oleh karena itu, gagasan untuk menjadikan kampus sebagai tempat kampanye adalah gagasan ideal untuk meningkatkan partisipasi publik dalam Pemilu, khususnya di kalangan civitas akademika. 

Hanya saja, gagasan kampanye di kampus diwanti-wanti sejumlah pihak agar jangan sampai menimbulkan polemik dan memicu konflik. Perlu regulasi tentang kampanye Pemilu di kampus agar melalui PKPU dengan memuat peraturan yang lebih detail seperti misalnya bentuk kampanye yang dialogis, jumlah massa, dan aturan teknis lain yang diperlukan, agar kampanye di kampus perguruan tinggi sesuai dengan harapan.

Wacana tersebut pun disorot oleh Komisi II DPR RI yang menilai wacana kampanye di kampus perlu diatur dengan ketentuan dan mekanisme yang komprehensif. Hal itu untuk memberikan kesetaraan, ruang dan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta pemilu. Sehingga tidak menimbulkan konflik ke depan dan diharapkan dapat menciptakan kampanye yang lebih berkualitas karena masuk di kalangan akademisi.

Dengan kata lain, kampus bisa menjadi wahana baik untuk menguji kapasitas seorang calon legislatif. Selain itu, edukasi politik bisa dilakukan secara berkesinambungan termasuk di dalam kampus. Sehingga memantik kesadaran generasi muda untuk melek politik dan mendorong partisipasi langsung dalam konteks demokrasi.

isa menjadi media edukasi dan ajang adu gagasan dalam menyampaikan visi dan misi di hadapan civitas akademika. Para kontestan dapat diuji kemampuan intelektualitasnya. Sebab, warga kampus termasuk kelompok kritis sehingga bisa menguji kualitas ataupun program yang dijanjikan para calon,” papar Guspardi dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, penghujung Juli lalu.

Meski demikian, pelaksanaan kampanye di kampus harus bebas intervensi. Terutama pihak kampus dan pemerintah jangan sampai melakukan intervensi. Pasalnya rektor diangkat oleh menteri, sementara menteri adalah pembantu presiden. Nantinya, presiden melakukan intervensi. Akibatnya, hanya partai tertentu yang bisa berkampanye di kampus. Hal itu tentu menimbulkan ketidakadilan bagi peserta pemilu lain. Dengan kata lain, wacana kampanye di kampus jangan sampai menimbulkan dinamika dan keruwetan.

TIDAK BOLEH NEGATIVE CAMPAIGN

Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mendukung gagasan pemilu di kampus. Ia menggarisbawahi kalau kampanye tidak boleh berisi kampanye negatif (negative campaign). Adapun syarat berikutnya, tidak boleh menegasikan empat prinsip dasar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

“Saya sebagai Anggota Komisi II DPR RI menyambut baik ide KPU tersebut. Namun, harus memuat sejumlah syarat, salah satunya tidak boleh berisi kampanye hitam dan negatif yang berisi ujaran kebencian dan fitnah,” ujar Rifqinizamy kepada Parlementaria.

Kampanye bagi peserta pemilu di kampus disebut merupakan cara mendewasakan peradaban politik bangsa Indonesia. Selama ini kampus menjadi episentrum demokrasi yang merasa berjarak dengan pengambil keputusan. Oleh karena itu, kampanye adalah sarana untuk membangun sarana dialogis antara kampus dan calon pengambil kebijakan yaitu peserta Pemilu.

 

 

Ide kampanye di kampus diingatkan harus menyesuaikan dengan norma yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, peraturan KPU (PKPU), dan peraturan Bawaslu (Perbawaslu). Rifqi mengungkapkan, Komisi II DPR akan membahas ide kampanye di kampus tersebut dengan penyelenggara pemilu dan pemerintah setelah masa reses berakhir atau pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022— 2023 mulai pertengahan bulan Agustus 2022. •pun/es

 

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)