Jangan Paksakan PTM

Mobilitas penduduk Indonesia saat pandemi Covid-19 masih sangat tinggi. Protokol kesehatan pun masih banyak yang abai. Dampaknya adalah ledakan kasus Covid-19 semakin mengkhawatirkan, terutama di Pulau Jawa dan Bali.

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Foto: Kresno/nvl

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) merencanakan, Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas akan mulai diterapkan pada tahun ajaran baru, yakni tahun ajaran 2021/2022 pada pertengahan Juli 2021. Langkah tersebut diambil guna meminimalisir learning lost (kehilangan kemampuan dan pengalaman belajar) pada siswa yang sudah lebih dari setahun tidak merasakan atmosfer lingkungan sekolah.

Belajar dan bertatap muka secara langsung dengan guru di sekolah, tampaknya masih sulit terwujud. Hal ini dikarenakan sebaran Covid-19 di Indonesia makin menjadi-jadi. Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mendesak pemerintah segera meningkatkan upaya pengendalian Covid-19. 

Menurut Puan, sebaiknya pemerintah tidak memaksa menyelenggarakan pembelajaran tatap muka jika masih dapat dilakukan secara daring hingga pandemi Covid-19 benar-benar dapat terkendali. Dirinya meminta kepada para pemangku kebijakan yang menentukan pembelajaran tatap muka, agar menimbang seluruh masukan dari orang tua sebelum memulai kembali pembelajaran di sekolah pada masa pandemi.

 “Tolong tampung aspirasi orang tua yang tidak mau pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka harus ada persetujuan orang tua, tidak dipaksakan,” tegas Puan.

Meskipun direncanakan akan dilaksanakan secara terbatas, ketika nanti diberlakukan, pembelajaran tatap muka pada masa pandemi harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, harus benar-benar memastikan sekolah dan lingkungan sekolah memenuhi sejumlah syarat yang termaktub dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri. Di antaranya sekolah dan lingkungan sekolah harus memiliki sarana dan prasarana protokol kesehatan beserta penunjangnya.

Menurut politisi PDI-Perjuangan itu, pembelajaran tatap muka di sekolah pada masa pandemi baru dapat dilakukan setelah rasio positif Covid-19 berada di bawah lima persen dan angka kematian akibat Covid-19 menurun. Selain itu, ketika akan memulai pembelajaran tatap muka, para guru dan orang tua murid harus dipastikan sudah divaksinasi.

 “Rencana akan dimulai kembali pembelajaran tatap muka di sekolah tentu harus didukung, tapi harus hati-hati, dan penuhi semua syarat-syarat pencegahan penularan virus Corona,” ungkap Puan.

 Puan menuturkan, sistem tes dan lacak Covid-19 juga harus diperbaiki oleh pemerintah daerah, satgas penanggulangan Covid-19, dan para pihak terkait. Para guru dan tenaga pendidikan juga harus dipastikan negatif Covid-19 berdasarkan hasil tes PCR.

 “Sistem tes dan lacak harus diperbaiki. Apabila ada kasus harus dilacak hingga kontak ke-30. Sekolah harus di luar ruangan, dan bila di ruang tertutup harus ada penyaring partikel udara,” urai Puan. l rnm/er

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)