Jalan Panjang Kedaulatan Pangan

‘Soal persediaan makanan, bagi kita adalah hidup dan mati’, begitu kira-kira isi pidato Presiden Soekarno ketika mendirikan kampus Institut Pertanian Bogor (IPB). Arti dari yang dimaksud Bung Karno sendiri adalah apabila kebutuhan pangan rakyat tidak terpenuhi maka Indonesia malapetaka, oleh sebab itu perlu adanya usaha besar-besaran, radikal, dan revolusioner

Kekhawatiran Bung Karno akan masalah kebutuhan pangan di Indonesia ini sudah berjalan 60 tahun lamanya. Namun hingga saat ini, masalah tersebut pun belum mampu kita jawab. Berbagai kebijakan pun selalu diupayakan oleh DPR dan pemerintah guna menjawab kebutuhan pangan di Indonesia. Akan tetapi hingga kini upaya tersebut masih dirasa kurang maksimal.

Revisi UU Nomor 7 Tahun 1996 menjadi UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, mengatakan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

Konsep ketahanan pangan sendiri menginginkan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara hingga kepada perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Masalah ketahanan pangan sendiri kembali menjadi perhatian dan diskusi publik, terlebih dengan merebaknya situasi pandemi Covid-19. Diskusi tersebut dilatarbelakangi terganggunya rantai pasokan pangan domestik dan proses produksi pangan akibat anjuran pembatasan sosial ditambah banyaknya pemutusan kerja di masa pandemi Covid-19. 

Kenaikan angka pengangguran sangat berpotensi menurunkan daya beli dan meningkatkan kerawanan pangan dan gizi. Bahkan, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) telah memperingatkan hal ini, termasuk menyoroti terganggunya ketersediaan pangan akibat perilaku menimbun makanan (panic buying) di Indonesia.

Konsep ketahanan pangan sendiri menginginkan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara hingga kepada perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan

Permasalahan yang muncul lainnya mengacu kepada distribusi. Stok pangan yang tersedia sebagian besar di daerah produksi harus didistribusikan antar daerah/antar pulau. Namun tidak jarang sarana dan prasaran distribusi masih terbatas dan kadang lebih mahal daripada distribusi dari luar negeri, terlebih ketika bencana Covid-19 melanda.

Kementerian Pertanian telah merumuskan cara untuk menjaga kebutuhan stok pangan nasional, melalui pengembangan pertanian modern yang mengusung pembangunan food estate di atas lahan bekas proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Selain Kalimantan Tengah, pemerintah juga merencanakan food estate di berbagai lokasi yang dibiayai APBN.

Selain itu, wacana pembentukan Badan Pangan Nasional untuk menyatukan ide pemikiran yang dapat mengimplementasikan kedaulatan pangan sebenarnya telah tercetus saat revisi UU terakhir disahkan pada akhir 2012. Konstruksi pemikiran untuk menghadirkan eksistensi Bulog sebagai regulator urusan pangan juga kembali digemakan.

Pembentukan kelembagaan pangan juga telah kembali disetujui antara DPR dengan pemerintah serta diharapkan dapat mengatur segala bentuk kebutuhan pangan nasional. Dengan adanya bentuk lembaga yang berdiri mandiri nantinya Indonesia dapat terhindar dari gerakan woro-woro impor pangan yang selalu menjadi masalah klasik bagi Indonesia.

Dengan mempertimbangkan beberapa masalah ketahanan pangan dan upaya pemecahan solusinya di atas maka kebijaksanaan pangan nasional harus dapat mengakomodasikan dan menyeimbangkan antara aspek penawaran/produksi dan permintaan. Pengelolaannya juga harus dilakukan dengan optimal mengingat seluruh aspek tersebut dapat tidak sejalan atau bertolak belakang seiring perkembangannya. er

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)