Jalan Mewujudkan Generasi Berperadaban

DPR RI mendorong PJP 2020 – 2035 sebagai landasan penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multimaksa.

Salah satu target utama dalam konsep Peta Jalan Pendidikan (PJP) 2020-2035 adalah membentuk sumber daya manusia dengan profil yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila, yang disebut Pelajar Pancasila. Target tersebut dibidik dengan menerapkan sistem pendidikan yang mengacu pada pembangunan kompetensi melalui program Merdeka Belajar. Perubahan pendidikan ini menyasar pada lima aspek, yakni transformasi ekosistem, guru, pedagogik, kurikulum dan sistem penilaian.

Secara teoritik, gagasan besar mengenai PJP harus memuat landasan berpikir dari beragam sisi, mulai dari aspek sosiologis, yuridis, hingga filosofis. Dengan adanya landasan berpikir tersebut, akan semakin memperkuat PJP, sebagai produk rumusan Visi Negara bukan sekadar Visi Pemerintah.

PJP juga diharapkan menjadi panduan dalam penyelenggaraan pendidikan, memotret kondisi pendidikan di Indonesia secara menyeluruh, menetapkan arah yang dituju dalam penyelenggaraan pendidikan, dan menyusun kebijakan strategi bidang pendidikan.

Oleh sebab itu proses revisi UU Sisdiknas sekaligus penyusunan PJP harus bersinergi, kolaboratif, dan  partisipatif yang melibatkan berbagai lapisan pemangku kebijakan, organisasi masyarakat, akademisi, dan lembaga terkait, tanpa membangun partisipasi, sinergi, dan kolaborasi, maka proses yang sedang berjalan tidak holistis dan komprehensif.

Menurut Komisi X DPR RI dalam konsep revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) akan menggabungkan seluruh fragmen dari regulasi pendidikan yang sudah ada. Revisi UU Sisdiknas juga merupakan salah satu bagian dari peta jalan pendidikan hingga tahun 2035 yang tengah digodok.

Komisi X juga mendesak Kemendikbud agar membuat kajian prioritas penyusunan PJP sebagai pendahuluan dalam rencana revisi UU Sisdiknas. Kajian ini sangat krusial karena arah pra konsep PJP masih dianggap belum jelas, terutama jika diperhatikan dari sudut pandang ekonomi dan perkembangan industri strategis Indonesia. Tanpa arah yang jelas, PJP ini nantinya akan menjadi tumpang tindih dengan kebijakan pendidikan lainnya.

Karena tantangan Indonesia di sektor pendidikan saat ini adalah memperbaiki sistem pendidikan yang sesuai dengan konteks sosial-budaya, sejarah, nilai bangsa dan kebutuhan masa depan seperti SDM yang melek teknologi dan tanggap perubahan. Urgensi untuk memperbaiki sistem pendidikan menjadi sangat penting tatkala mengingat kegagalan pendidikan bisa memperbesar risiko, tidak hanya membuat bangsa terpuruk secara ekonomi dan sosial, akan tetapi juga mengancam eksistensi bangsa.

Kondisi ini semakin dipersulit dengan pandemi Covid-19, revolusi industri 4.0, dan tantangan global yang dinamis. Akan tetapi, sektor pendidikan tetap harus memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk pembangunan negara. Tidak hanya itu saja, kebutuhan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tetap menjadi pokok. Isu pendidikan seperti pemenuhan layanan pendidikan yang bermutu, unggul, adil, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat tentu masih menjadi agenda penting bagi pemangku kebijakan dan masyarakat Indonesia.

Untuk membangun sistem pendidikan yang tanggap terhadap perubahan zaman, pemerintah perlu membuat kurikulum yang adaptif sehingga dapat mengantisipasi perkembangan zaman. Misalnya saja, pada masa pandemi seperti saat ini, kurikulum yang adaptif diperlukan sehingga apabila di kemudian hari menghadapi kondisi yang extraordinary, sistem pendidikan nasional bisa lebih antisipatif dalam menghadapinya. l tim/er

Mendidik Manusia Indonesia Berperadaban

Pentingnya suatu negara memiliki SDM unggul merupakan solusi dalam menyelesaikan permasalah bangsa.  SDM unggul yang dikehendaki negara merupakan kapital intelektual yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif, serta siap menghadapi era globalisasi.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti. Foto : Jaka/nvl

Saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan eksternal berupa hadirnya revolusi industri 4.0 yang bertumpu pada cyber-physical system, dengan didukung oleh kemajuan teknologi, basis informasi, pengetahuan, inovasi, dan jejaring, yang menandai era penegasan munculnya abad kreatif. 

Tantangan lainnya yang bersifat internal, berupa gejala melemahnya mentalitas anak-anak bangsa sebagai dampak maraknya simpul informasi dari media sosial. Menghadapi tantangan itu semua tentu harus diimbangi dengan pendidikan yang bermutu supaya dapat menjamin tumbuh kembangnya SDM yang berkualitas, yang bisa bertindak cepat, tepat, dan mampu beradaptasi dengan baik dalam mengantisipasi sekaligus mengatasi dampak negatif dari gelombang perubahan besar tersebut.

Demi menjawab tantangan zaman, para pemangku kepentingan berjibaku merumuskan Peta Jalan Pendidikan 2020-2035. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti mengungkapkan, bahwa poin penting dalam pembahasan Peta Jalan Pendidikan (PJP) adalah merdeka belajar. “Yang isinya mengurangi hal-hal yang tidak penting yang diterima anak-anak. Memerdekakan pikir anak-anak supaya lebih aware kepada lingkungan, dan menuntut partisipasi tambahan dari masyarakat dan keluarga lebih banyak,” papar Agustina dalam kesempatan wawancara dengan Parlementaria, akhir Februari lalu.

Dalam konsep merdeka belajar, diharapkan potensi anak tidak hanya diukur dari hasil ujian semata. Konsep ini seyogyanya mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya, tetapi kurikulum saat ini begitu padat sehingga menutup petualangan. Di dunia nyata kemampuan berkarya dan berkolaborasi akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghapal.

Setiap anak memiliki kebutuhan berbeda, tetapi keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi. 

Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki. Foto : Jaka/nvl
"Background iman dan takwa ini sebagai akar kebudayaan bangsa yang harus diperkuat dan itu harus menjadi narasi yang kuat di peta jalan."

Dalam kurikulum pendidikan seharusnya setiap murid terinspirasi, tetapi nyatanya peserta didik tidak diberi kepercayaan untuk berinovasi.

Kemendikbud, selaku leading sector pendidikan nasional berperan penting dalam mewujudkan kualitas SDM Indonesia, menindaklanjutinya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan penting, di antaranya kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”, yang digulirkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim. 

“Satu hal yang pasti saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia,” mengacu pada kutipan dari isi pidato yang disampaikan Mendikbud Nadiem Makarim pada peringatan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2019 lalu.

Agustina Wilujeng juga mengungkapkan bahwa Komisi X telah membentuk Panitia Kerja (Panja) yang membahas tentang PJP. Namun timbul persoalan yang harus dijawab oleh DPR dan pemerintah. PJP ini akan dijadikan produk hukum yang seperti apa. Apakah sebagai dasar pembentukan undang-undang, atau menjadi Keputusan Presiden?

“Rekomendasi belum selesai, butuh satu kali masa sidang lagi untuk menyelaraskan semua pendapat masyarakat. Masalah pokoknya dalam peta jalan pendidikan itu produk hukum apa, sebelum kita bicara isi, untuk menjalankan anggaran negara harus ada dasar hukumnya,” jelas Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Sementara itu di lain sisi, Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki menegaskan bahwa pendidikan nasional harus bertujuan mendidik manusia yang berperadaban. Menurutnya peradaban Indonesia yang paling dasar adalah menjadi manusia yang beriman, manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Dari bertakwa itu, menurut Zainuddin, akan melahirkan manusia-manusia yang berakhlak. Dari orang yg beriman dan bertakwa, kemudian manusia terdorong mengejar ilmu yang seluas-luasnya, karena iman tanpa ilmu dunia akan menjadi gelap, dunia tanpa ilmu akan tersesat.

“Oleh karena itu background iman dan takwa ini sebagai akar kebudayaan bangsa yang harus diperkuat dan itu harus menjadi narasi yang kuat di peta jalan. Sejauh ini konsep peta jalan yang berbentuk power point itu belum tereksplorasi dengan baik, oleh karena itu kita mendorong agar Kementerian Pendidikan serius menangani peta jalan pendidikan,” jelas Politisi dari Fraksi PAN ini.

Di samping itu diskusi mengenai masyarakat berperadaban sering dikaitkan dengan urbanisasi dan perkotaan, karena dalam sejarah peradaban-peradaban besar yang ada di dunia, selalu berbasis di kota-kota besar sebagai pusat kehidupan sosial politik masyarakatnya, yang kemudian mempengaruhi wilayah-wilayah sekelilingnya, dan juga karakteristik dasar peradaban lebih cepat diamati dan ditemui dalam kehidupan masyarakat yang berbasis kota.l eko/er

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)