Jaga Stabilitas APBN Dari Tekanan Minyak Dunia

Komitmen pemerintah yang mendesain APBN 2022 sebagai absorber atas tekanan
eksternal, disepakati Banggar DPR RI. Sebagai absorber, APBN harus sehat dalam
menata keuangan negara.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. FOTO: JAKA/NVL
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. FOTO: JAKA/NVL

PANDANGAN ini disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. Dalam keterangan persnya yang diterima Parlementaria, pertengahan September lalu, ia mengemukakan, dalam menghadapi tekanan eksternal berupa tingginya harga minyak dunia, Banggar DPR pun telah menyetujui usulan pemerintah untuk mengubah asumsi Indonesia Crude Price (ICP) yang semula dipatok 63 dolar AS menjadi 100 dolar AS per barel.

Penyesuaian ini memberikan ruang gerak fiskal yang cukup bagi pemerintah untuk merespon harga minyak dunia yang masih volatile di harga tinggi. Minyak jenis brent, misalnya, sepanjang Agustus sampai Septermber 2022 berada di level 91-105 dolar per barel. “Sebagai negara nett importir minyak, situasi ini tentu berpengaruh terhadap produksi dan konsumsi oil energy kita di dalam negeri. Selama satu semester 2022 realisasi lifting minyak bumi kita hanya

mencapai 614,5 ribu barel per hari, dari target lifiting APBN 2022 sebesar 635-703 ribu barel per hari,” ungkap Said.

Selama rentang Januari-Agustus 2022, penggunaan pertalite telah mencapai 19,5 juta kiloliter dari kuota 23 juta kiloliter. Terhadap penggunaan solar subsidi pada rentang waktu yang sama mencapai 11,4 juta kiloliter dari kuota 14,9 juta kiloliter. Permintaan tinggi terhadap pertalite dan solar sejalan dengan makin membaiknya pemulihan ekonomi masyarakat. Pada kuartal II 2022 lalu, pertumbuhan ekonomi kita telah mencapai 5,44 persen year on year (yoy).

“Pertumbuhan ini telah memposisikan situasi ekonomi kita sedikit lebih baik dari sebelum pandemi Covid-19. Ekonomi kita yang pulih ini wajib kita syukuri, tetapi ada risiko kebutuhan pertalite dan solar yang meningkat drastis,” tutur politisi PDI Perjuangan itu.

Akibatnya, pemerintah menghadapi dua persoalan sekaligus yang harus diselesaikan, yakni tekanan harga BBM yang tinggi, sekaligus membangkaknya kebutuhan pertalite dan solar karena permintaan yang naik.

Terhadap tingginya harga minyak dunia, karena sebagian besar kebutuhan minyak dalam negeri dari impor, pemerintah pun telah menaikkan harga BBM, baik yang subsidi maupun kompensasi pada 3 September 2022 lalu. Dalam konteks ini, Banggar DPR mengapresiasi kebijakan tersebut, sebab Banggar DPR sebelumnya telah mendorong agar pemerintah mengubah tarif BBM.

Terhadap kebutuhan penambahan kuota, pemerintah telah menambah kuota BBM bersubsidi, untuk pertalite dari semula 23 juta kiloliter menjadi 29 juta kiloliter. Sedangkan solar dari semula 14,9 juta kiloliter menjadi 17,4 juta kiloliter. Kebijakan ini berkonsekuensi pada penambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi yang semula Rp502 triliun menjadi Rp698 triliun. Asumsi ini belum memperhitungkan kenaikan harga BBM per 3 September lalu.

Dengan memasukkan komponen perubahan harga BBM per 3 September 2022, diperkirakan anggaran subsidi dan kompensasi energi menjadi Rp650 triliun. “Atas langkah cepat pemerintah ini, Banggar DPR mengapresiasi sebagai upaya pengamanan kebutuhan stok BBM, khususnya BBM bersubsidi untuk rakyat, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegas Said.

Selanjutnya, Banggar DPR, mengharapkan pemerintah mengambil langkah-langkah strategis. Pertama, bila angka subsidi BBM bergeser dari Rp502 triliun ke Rp650 triliun, pemerintah bisa mengambil kebijakan kurangan bayar kepada Pertamina dengan menggunakan APBN 2023. Namun, Banggar menyarankan ruang kekurangan bayar itu maksimal di rentang Rp100-140 triliun dengan menyesuaikan pergeseran harga ICP dan kurs rupiah terhadap dolar AS.

Kedua, operasi pasar harus terus dilakukan, karena ada gap harga yang tinggi antara BBM bersubsidi dengan non subsidi. Migrasi besar-besar para pengguna pertamax ke pertalite bisa terjadi. Belum lagi, tingginya permintaan solar dan pertalite berpotensi diselundupkan atau ditimbun. Di sinilah, pemerintah harus memastikan distribusi mencukupi ke seluruh wilayah Indonesia. Ketiga, pemerintah harus memastikan kebutuhan solar untuk petani, nelayan, pelaku usaha mikro, dan tukang ojek.

Keempat, melakukan operasi dan intervensi pasar atas kenaikan beberapa kebutuhan bahan pokok rakyat akibat kenaikan harga BBM. Beberapa bahan pangan rakyat perlahan naik di beberapa tempat. Oleh sebab itu kegiatan operasi dan intervensi pasar harus cekatan, serta mempersiapkan dukungan kemampuan stok Bulog.

Akhirnya, bagaimana pun stabilitas APBN harus terjaga. Jangan sampai goyah, karena beban subsidi yang terus membengkak, sehingga pemerintah tak memiliki ruang fiskal yang memadai mengelola anggaran. Berbeda dengan tahun depan, APBN 2023 tidak lagi terikat dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur stabilitas keuangan untuk penanganan Covid-19. Kini, pemerintah harus mendapatkan persetujuan DPR bila ada kebijakan yang berdampak pada APBN. •ann/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)