Jaga Hak Berdaulat di Wilayah ZEE

Perseteruan antara Indonesia dan Tiongkok di Perairan Natuna Utara telah seringkali terjadi sejak lama. Perseteruan kembali bermula setelah sejumlah kapal nelayan Tiongkok yang dikawal Coast Guard masuk ke wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) yang diklaim sepihak sebagai  bagian dari kawasan Nine – Dash Line, pada akhir 2019 silam.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. Foto: Jaka/nvl

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Tiongkok mengeluarkan peta kawasan Nine-Dash Line yang mencakup 90 persen dari 3,5 juta kilometer persegi perairan Laut China Selatan. Namun, Nine Dash-Line yang diklaim China bersinggungan dengan wilayah kedaulatan negara lain seperti Filipina, Malaysia dan Vietnam. Sedangkan dengan Indonesia, Sembilan Garis Putus-Putus versi Tiongkok bersinggungan dengan wilayah hak berdaulat atau ZEEI.

Umumnya, wilayah teritorial dijaga oleh kapal milik TNI AL, sedangkan wilayah hak berdaulat dijaga oleh kapal coast guard. Wilayah ZEEI meliputi kawasan yang berjarak 200 mil dari pulau terluar Indonesia, termasuk ZEE Laut Natuna Utara.

Kendati dalam perspektif hukum internasional, perairan ZEE merupakan laut lepas, namun negara pantai memiliki hak berdaulat atas ZEE untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam di ZEE.

Merujuk pada hak-hak berdaulat yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut, Indonesia memiliki posisi yang kuat dalam mengelola dan melindungi sumber daya ikan di ZEE. Sementara,  aktivitas penangkapan ikan (traditional fishing ground) Tiongkok hanya tertera di Nine Dash Line yang didasarkan pada alasan historis dan tidak diakui dalam UNCLOS 1982.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan khusus menghadapi dinamika di Laut China Selatan, TB Hasanuddin menilai penyelesaian permasalahan LCS bukan dengan kekerasan atau Head to Head, namun melalui  diplomasi kemaritiman.

Dalam konteks politik bebas dan aktif, Indonesia harus bersama-sama dengan banyak negara yang berkomitmen secara kolektif menjaga kebebasan navigasi di LCS.

Mengingat ZEE Indonesia merupakan wilayah yang bebas karena bukan merupakan wilayah kedaulatan negara pantai, maka kehadiran negara di ZEE Indonesia harus dirasakan. Simbol-simbol negara harus tetap hadir di wilayah laut Indonesia. Kekosongan kapal nelayan Indonesia di wilayah ZEE menjadikan kapal asing masuk dan menangkap ikan secara ilegal.

Selain itu, peningkatan kemampuan patroli dan penegakkan hukum di ZEE harus ditingkatkan. Sebagai komando dari banyak institusi yang terlibat di dalam pengelolaan keamanan laut, maka Bakamla harus memiliki infrastruktur yang memadai. Namun, saat ini kendala terbesar dari penguatan keamanan dan keselamatan laut adalah minimnya kapal patroli yang dimiliki Bakamla.

Saat ini, Bakamla hanya memiliki 10 armada kapal. Sementara, idealnya setidaknya harus ada 77 kpala untuk menjaga laut Indonesia.

Sementara itu, menyikapi eskalasi di LCS yang semakin meningkat, TB Hasanuddin juga mendorong capaian kekuatan pokok minimum atau Minimum Essential Force (MEF) untuk menjamin terjaganya kedaulatan negara dan keutuhan wilayah.  Adapun rincian jumlah alutsista matra laut  yaitu, 144 Unit KRI, 2 kapal selam, 62 pesawat udara, 413 kendaraan tempur marinir.

Walaupun capaian MEF, baik pada MEF I dan MEF II masih di bawah target yang telah ditetapkan. MEF ditargetkan 100 persen pada akhir MEF fase ketiga yaitu di akhir tahun 2024. Pada Oktober 2019, pencapaian MEF baru 63,19 persen dari target MEF fase II sebesar 75,54 persen. Khusus untuk matra laut, pencapaian MEF II sebesar 68,72 persen.

Bangun Kemandirian Vaksin Wujudkan Ketahanan Nasional

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto.
Foto: Jaka/nvl
Percepatan vaksinasi menjadi game changer dalam upaya akselerasi pemulihan ekonomi dan sosial di masa depan.

Sementara itu terkait diplomasi luar negeri, isu ketahanan nasional dibidang kesehatan dan perubahan iklim masih akan menjadi tantangan global hingga tahun mendatang. Pandemi telah membawa arti pentingnya kemandirian, khususnya di bidang kesehatan. Karena itu, pemerintah dinilai perlu melanjutkan upaya penanganan pandemi Covid-19 untuk mempercepat pemulihan serta memperkuat reformasi.

Percepatan vaksinasi menjadi game changer dalam upaya akselerasi pemulihan ekonomi dan sosial di masa depan. Sehubungan dengan ini, Wakil Ketua Panja Diplomasi Luar Negeri terkait Penanggulangan Covid-19, Anton Sukartono Suratto mendukung holding BUMN farmasi berperan aktif secara luas dalam mewujudkan health security di Indonesia.

Peranan holding farmasi dalam penanganan Covid-19 diantaranya menyediakan vaksin, obat terapi, distribusi dan medical supplies serta terus melakukan inovasi untuk ketahanan kesehatan. Sehingga dibutuhkan kerjasama Internasional dalam upaya pengembangan vaksin baru. Dalam hal ini, diplomasi luar negeri merupakan strategi yang sangat penting guna membantu penanggulangan pandemi..

Namun diakuinya, masih ada kendala dan hambatan dalam pengadaan dan pendistribusian vaksin, antara lain ketergantungan bahan baku obat dan vaksin termasuk alat kesehatan dan diplomasi dalam memantau harga dan suplai vaksin dan koordinasi distribusi dengan pemda.

“Kami minta BUMN terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemangku kepentingan di dalam negeri dalam menjalin kolaborasi internasional terkait diplomasi dan penyediaan vaksin, diplomasi pengembangan vaksin terkait kolaborasi riset dan transfer teknologi dan diplomasi dalam penyediaan obat dan alkes,” katanya.

Hal itu, perlu dilakukan sebagai upaya penanggulangan Covid – 19 dalam memperkuat kapasitas dan kemandirian sistem Kesehatan Nasional serta menyukseskan program vaksinasi nasional.

Sementara itu, Anggota Panja Rachel Maryam mendorong Kementerian Luar Negeri terus menyuarakan kesetaraan akses vaksin serta penolakan terhadap diskriminasi vaksin, sehingga nantinya vaksin Indonesia dapat diterima secara global.

Adapun, PT Bio Farma bersama Coalition for Epedemic Preparedness Innovations (CEPI) sebagai salah satu produsen vaksin Covid – 19. Nantinya, Bio Farma akan membantu pengembang vaksin dunia yang belum memiliki fasilitas produksi massal. Salah satu vaksin yang mulai dikembangkan merupakan kerja sama antara Bio Farma dan lembaga pendidikan dari Amerika Serikat, Baylor College Medicine.

Berdasarkan data WHO, vaksin tersebut sudah masuk sebagai kandidat vaksin WHO di urutan ke – 121 dari total 185 vaksin. Bulan Maret tahun 2022 vaksin diharapkan bisa dapat Emergency Use Authorization dari Badan POM dan April 2022 vaksin sudah bisa diproduksi.

Sementara itu,  PT Kalbe Farma bersama perusahaan asal Korea, Genexine, tengah dalam proses finalisasi protokol uji klinis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Di semester II tahun ini KLBF berharap, GX – 19N bisa masuk uji klinis fase II B dan III. Vaksin GX-19 N ditargetkan dapat digunakan di akhir tahun 2021 ataupun awal tahun 2022. ann/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)