Jadikan Momentum HUT DPR sebagai Ajang Introspeksi Peningkatkan Kualitas Kerja

Sejak awal Komisi II DPR RI sudah mencoba menyusun apa-apa yang menjadi bidang kerjanya menyangkut soal politik dan pemerintahan dalam negeri. Komisi II sudah mencoba untuk merancang dari awal apa saja undang-undang atau kebijakan-kebijakan yang perlu disempurnakan dalam rangka untuk menyempurnakan sistem politik dan sistem demokrasi Indonesia.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Foto: Dok/nvl

PERINGATAN Hari Ulang Tahun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke-76 kali ini mengangkat tema  ‘DPR RI Hebat Bersama Rakyat’. Berkaitan dengan itu, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan bahwa dengan tema tersebut, DPR ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa DPR tidak akan bermakna apa-apa bila tidak didukung, di-support, dan diberi kesempatan oleh rakyat. DPR ini akan hebat kalau rakyatnya juga hebat. Demikian pula sebaliknya, kalau DPR-nya bisa bekerja dengan baik dan berprestasi, saya kira itu juga akan membuat masyarakat kita menjadi hebat. Oleh karena itu senantiasa harus ada peningkatan kualitas kerja, baik secara individu maupun secara institusi DPR setiap kali kita merayakan hari jadi lembaga perwakilan rakyat Indonesia ini,” tutur Doli.

Makna yang kedua, lanjut politisi Fraksi partai Golkar ini, tema dimaksud juga menjadi pendorong bagi semua Anggota DPR RI agar bisa terus bertanggungjawab untuk meningkatkan kualitas diri sebagai Anggota Dewan. Dan hal itu juga akan berpengaruh pada peningkatan kualitas institusi.

“Kami menyadari bahwa apa yang selama ini sudah dikerjakan oleh DPR, walaupun itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, tentu masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan harapan rakyat. Saya yakin betul, mulai dari Pimpinan DPR. Pimpinan AKD, Pimpinan Fraksi sampai dengan seluruh anggota Dewan mempunyai kesungguhan yang luar biasa untuk bekerja demi rakyat,” ujarnya.

Doli menyatakan, ke depannya DPR akan terus berupaya mencoba agar bagaimana benar-benar bisa menangkap aspirasi rakyat, dan kemudian memperjuangkannya. “Dari segi legislasi kita akan terus berupaya bekerjasama dengan pemerintah menciptakan atau menghasilkan undang-undang yang bisa menyelesaikan persoalan di masyarakat. Kemudian juga dari fungsi pengawasan kita akan melakukan pengawasan yang lebih optimal lagi terhadap kerja-kerja pemerintah di dalam memajukan bangsa dan negara, serta mensejahterakan rakyat,” terangnya.

Selain itu, sambung Doli, Komisi II sudah menyusun sekitar 8 UU, antara lain yaitu UU Pemilu, UU Partai Politik, UU tentang MD2, UU tentang Pemerintahan Daerah, UU tentang DPRD, UU tentang Pemerintahan Desa, dan UU tentang Keuangan Pusat dan Daerah, yang sekarang sudah dibentuk panitianya.

“Kita juga punya tugas untuk bisa mempersiapkan penyelenggaraan pemilu di tahun berikutnya. Kami sudah membuat tim kerja bersama, sudah mempunyai desain/konsep tentang penyelenggaraan pemilu yang akana datang, yang memang sangat kompleks karena itu merupakan pemilu pertama kali dilaksanakan serentak dalam satu tahun,” papar Doli.

Di samping itu ada produk-produk lain yang berkaitan, misalnya aspirasi ASN. Komisi II saat ini tengah menyusun UU ASN. “Yang sekarang kita sedang cermati adalah tentang tindaklajut dari UU Otsus Papua. Termasuk kemungkinan kita membicarakan soal pemekaran daerah dalam rangka memperkuat otonomi daerah,” urainya.

Doli menyebut, dalam waktu dekat Komisi II juga akan mulai mengkaji ulang tentang sistem otonomi daerah dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah. Ia menyatakan, Komisi II mempunyai target kinerja pertahun, baik dari fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran.

Fokus sebagai Penyambung Aspirasi Masyarakat

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa yang mengajak seluruh anggota parlemen agar peringatan HUT DPR RI ke-76 ini dijadikan momentum untuk merefleksikan kinerja Dewan selaku penyambung aspirasi masyarakat.

“HUT DPR RI ke-76 ini kita jadikan momentum untuk terus optimis dan fokus menangani masalah-masalah krusial bangsa sesuai dengan aspirasi yang diamanahkan oleh masyarakat,” kata Saan.

Ia menyampaikan, memang ada keterbatasan yang membuat agenda kerja parlemen harus menyesuaikan dengan keadaan pandemi yang terjadi sekarang ini.  “Kondisi sekarang mengharuskan kita beradaptasi dengan kebiasaan baru, sidang yang biasa dilaksanakan diruang sidang, namun sekarang diubah menjadi sebagian hadir fisik dan sebagian lainnya melalui virtual. Namun kondisi ini tidak serta merta menjadi penghalang yang serius bagi anggota DPR untuk tetap menjalankan fungsinya, baik fungsi legislasi, fungsi anggaran, maupun fungsi pengawasan,” ungkap Politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Selama tahun 2021, Komisi II DPR RI telah membuat beberapa Panitia Kerja (Panja) untuk menangani sejumlah kasus atau permasalahan yang terjadi saat ini dan perlu menjadi perhatian. Salah satunya adalah Panja Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 dan Panja Administrasi Kependudukan.

Saan menjelaskan, kedua panja ini dibentuk dalam rangka fungsi pengawasan. Tujuan dibentuknya Panja Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 yaitu untuk memperoleh data, informasi, dan pengetahuan tentang tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 yang valid dan akurat dari Penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  

Selain itu, tambah Saan, untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 sebagai proyeksi kedepan, serta menemukan solusi dan formula yang tepat berupa rekomendasi untuk pembenahan, baik dari sisi teknis pelaksanaan, sisi regulasi (PKPU dan Perbawaslu), maupun pada sisi manajemen (pengelolaan) pelaksanaan tahapan Pilkada. Sedangkan tujuan dibentuknya Panja Administrasi Kependudukan adalah untuk mengurai permasalahan terkait data kependudukan dari hulu hingga hilir.

“Dengan uraian yang komprehensif dan mendalam diharapkan data kependudukan kita dapat tersaji secara berkualitas serta menjadi solusi terhadap masalah-masalah yang muncul terkait dengan data kependudukan kita, sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan demokrasi kita kedepan,” tuturnya.

 Selain Panja Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020, ada beberapa panja lain yang dibentuk oleh Komisi II sesuai dengan tugasnya masing-masing, yaitu Panja RUU tentang ASN, Panja 4 RUU (Panja RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara, Panja RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah, Panja RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Panja RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan), Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan, dan Panja Evaluasi dan Pengukuran Ulang HGU, HGB, dan HPL.

Berdasarkan kinerja yang telah dicapai oleh komisi II, Saan mengharapkan kedepannya Komisi II bisa lebih berperan aktif dan aspiratif terhadap isu-isu permasalahan yang berkembang dimasyarakat. “Saya berharap kedepannya komisi II terus berperan aktif dan aspiratif terhadap isu-isu yang berkembang dimasyarakat kita, dan bisa langsung ditanggapi serta dicarikan jalan alternatif penyelesaian, sehingga masyarakat merasa diperhatikan dan itu semua tentu bisa berdampak kepada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada DPR,” tutup Saan. dep/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)