Isu Penegakan Hukum yang Luput dari Pidato Kenegaraan

Agenda tahunan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka menyambut HUT RI menjadi hal yang selalu ditunggu oleh segenap masyarakat. Mulai dari isu pembangunan, ekonomi, reformasi birokrasi, hingga penegakan kasus-kasus hukum selalu menarik sebagai konsumsi bagi kebanyakan orang.

Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman. Foto: Andri/nvl

Namun, yang menarik di tahun 2021, Presiden Joko Widodo tidak sama sekali menyinggung kasus penegakan hukum seperti di tahun-tahun sebelumnya misalnya yang selalu dinanti yakni kasus korupsi dan HAM. Hal ini tentu menimbulkan banyak tanggapan dari sejumlah kalangan aktivis HAM dan pegiat antikorupsi yang pada akhirnya menuding istana telah mengesampingkan penegakan hukum di Indonesia. 

Padahal di masa pendidikan yang telah berkembang pesat ini, perilaku masyarakat yang cenderung anti-korupsi semakin meningkat. Hal itu dibuktikan dari data yang disusun oleh Badan Pusat Statistik Indonesia yang menyampaikan bahwa Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2021 sebesar 3,88 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian 2020 sebesar 3,84.   

Kemudian laporan tahunan yang disampaikan oleh Transparency International menjelaskan bahwa Indonesia yang tahun 2019 masih meraih skor 40 dan menempati ranking 85 dari 180 negara, anjlok hampir 20 posisi ke peringkat 102, dengan skor 37. Paket bantuan Covid-19 di berbagai negara disinyalir menjadi problem serius yang menunjukkan kemunduran dari norma demokrasi.

 Transparency International mengatakan, korupsi menjadi lazim dalam langkah respons Covid-19, dari suap untuk tes Covid-19, suap di bidang perawatan kesehatan hingga korupsi di pengadaan persediaan medis untuk publik. 

Sementara itu, kasus-kasus Hak Asasi Manusia seakan tidak pernah habis dan hampir setiap hari selalu muncul di Indonesia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap, lembaga kepolisian RI menjadi pelaku pelanggaran HAM paling banyak diadukan sepanjang 2016-2020. Komnas HAM mencatat ada 1.122 aduan pelanggaran HAM yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian. 

Beberapa hal tersebut menjadi alasan kenapa sebaiknya Presiden Jokowi tidak menghilangkan isu-isu tentang penegakan hukum di Indonesia. Melalui Pidato Kenegaraan, Presiden harusnya bisa menunjukkan keberpihakan dan concern-nya terhadap kasus-kasus tersebut, sehingga nantinya akan dibuat agenda penting untuk menyelesaikan kasus.

 Dalam pidatonya, Presiden hanya menyampaikan bahwa pemerintah tidak anti-kritik terhadap masyarakat. Ia menyampaikan juga bahwa kritik yang membangun sangat penting bagi berbangsa dan bernegara. Namun, menurut Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman, pernyataan tersebut dianggap tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. 

Contoh saja dikatakan Benny, dalam kasus pembuat mural yang berisi kritik terhadap pemerintah lantas ditanggapi serius oleh mereka. Ia pun meminta kepolisian dan TNI menghentikan pengejaran terhadap pembuat mural yang berisi kritik terhadap pemerintah tersebut. 

Menurut Benny, Presiden Joko Widodo harus segera bersikap dengan memberikan perintah penghentian itu kepada aparat keamanan. “Presiden harus perintahkan bawahannya untuk tidak memburu pembuat mural itu. Bukan malah menghapus dan mengejar pelakunya,” kata Benny saat dihubungi wartawan, baru-baru ini. 

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menyayangkan tindakan aparat keamanan yang tak hanya menghapus mural, tetapi juga mengejar pembuatnya. Benny berpandangan, aparat seharusnya tidak bertindak demikian, justru menerima mural itu sebagai bentuk kritik atau masukan dari masyarakat. “Seharusnya, pemerintah menerima mural itu sebagai masukan dan menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah membuatnya,” ucapnya. 

Menurut Benny, Jokowi terkesan sengaja atau membiarkan aparat keamanan untuk menghapus mural yang bahkan belum tentu bergambar dirinya. Menurutnya, hal ini menjadi bukti bahwa pidato Presiden Jokowi di sidang tahunan MPR yang mengatakan pemerintah tidak anti-kritik tidak dilaksanakan dan diikuti oleh aparatur negara di bawahnya. 

“Di satu sisi, Jokowi bilang tidak anti-kritik, tapi di sisi lain dia perintahkan atau membiarkan aparat keamanan menghapus mural itu,” tambah dia.

Tetap Jadi Agenda Utama

Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Pandjalangi. Foto: Andri/nvl
Jokowi bilang tidak antikritik, tapi di sisi lain dia perintahkan atau membiarkan aparat keamanan menghapus mural itu

Hilangnya beberapa isu tentang penegakan hukum tidak seluruhnya harus dihubungkan dengan krisis demokrasi di Indonesia. Isu penegakan hukum ini pun juga telah diklarifikasi oleh pihak istana. Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan isu seputar hak asasi manusia (HAM) dan korupsi tetap menjadi agenda pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

“Terkait isu HAM dan isu penanganan korupsi, Presiden jelas telah mengatakan bahwa walaupun kita sangat berkonsentrasi dalam menangani permasalahan kesehatan, tetapi perhatian terhadap agenda-agenda besar menuju Indonesia Maju tidak berkurang sedikit pun. Agenda besar menuju Indonesia Maju tentu perlu dimaknai mencakup isu HAM dan isu penanganan korupsi,” kata Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani, Selasa (17/8). 

Hal ini pun diamini Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Pandjalangi yang menilai Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia harus dimaknai untuk membangun optimisme bangsa agar bangkit menyelesaikan pandemi Covid-19. “Jadikan makna kemerdekaan tahun ini sebagai optimisme untuk bangkit dan berjuang bersama menyelesaikan pandemi Covid-19,” kata Andi Rio dalam keterangan persnya, Minggu (15/8). 

Ia mengatakan topik khusus pandemi merupakan bentuk perhatian Presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintahan namun juga sebagai kepala negara yang berupaya menangkap denyut tantangan bangsa saat ini yakni wabah virus Corona. Presiden menggunakan momentum pidato itu dengan semangat mengonsolidasikan semua elemen bangsa agar dapat segera keluar dari pandemi. 

Politisi Fraksi Partai Golkar ini berharap, pada HUT Ke-76 RI yang mengambil tema ‘Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh’, bangsa Indonesia dapat terbebas dari pandemi Covid-19 dan terwujudnya harapan bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju. 

Andi Rio mengatakan, peringatan HUT Ke-76 RI di tengah pandemi Covid-19 dapat diisi dengan saling mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian. “Tentunya dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, rasa kesatuan dan gotong royong akan timbul di tengah situasi Covid-19. Saling membantu dan berbagi di tengah pandemi merupakan salah satu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian dengan berbagi,” ujar Rio. 

Selain itu, Andi Rio mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mencintai produk-produk dalam negeri seperti barang ataupun jasa serta makanan-makanan lokal khas setiap daerah. Langkah itu, menurutnya, dalam rangka membantu pemerintah dalam menghidupkan roda perekonomian nasional. er

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)