Indonesia Harus Gapai Kedaulatan Bidang Kesehatan

Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 16 Agustus 2021 lalu, mengatakan bahwa telah terjadi penguatan yang signifikan dalam perilaku dan infrastruktur kesehatan serta kelembagaan nasional selama pandemi di Indonesia.   

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh. Foto: Andri/Man

Sepakat dengan pernyataan presiden tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan, memang telah terjadi perbaikan di berbagai sisi meski belum maksimal. “Karena dengan adanya ini kita melakukan perbaikan di berbagai sisi, tapi tentu ini belum maksimal,” ujar Ninik, panggilan akrab Nihayatul kepada Parlementaria.

Ninik menilai, pandemi memang memberikan pelajaran dalam banyak hal, termasuk membuka mata bahwa hingga saat ini Indonesia memang masih belum memiliki kedaulatan atas kesehatan. Kedaulatan kesehatan yang menyangkut infrastruktur, alat kesehatan, hingga obat-obatan.

Dalam hal infrastruktur kesehatan misalnya, rumah sakit darurat yang disediakan di berbagai daerah, merupakan contoh di balik belum berdaulatnya kesehatan di Indonesia, namun pandemi mendorong untuk mencari solusi bersama dalam memperkuat infrastruktur kesehatan.

“Soal sarana prasarana, kita nggak pernah bayangin tuh yang namanya Wisma Atlet bisa jadi alternatif yang luar biasa, yang bisa menampung sampai 8000 sekian orang. Kita nggak pernah membayangkan bahwa kita bisa punya rumah sakit darurat,” tambahnya.

Lebih lanjut, terkait kerja sama antar lembaga yang responsif dan konsolidatif sebagai kunci penanganan pandemi yang diungkapkan presiden Joko Widodo, menurut Ninik, konektivitas antar lembaga terkait dalam penanganan pandemi merupakan hal yang penting.

“Kayak BUMN, BUMN punya Bio Farma, Kemenkes punya tenaga kesehatannya Bio Farma yang dari BUMN punya resources untuk vaksinnya, untuk obatnya. Ini tentu tidak bisa dipisahkan hal-hal seperti ini,” kata politisi Fraksi PKB ini.

Ninik menekankan, pandemi bukan hanya pekerjaan Kemenkes saja, namun merupakan pekerjaan seluruh lembaga terkait termasuk masyarakat Indonesia. “Jangan lupa bukan hanya kementerian dan lembaga saja yang terproses dan saling menguatkan, masyarakat Indonesia luar biasa sekali, gotong royongnya luar biasa sekali,” ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh. Foto: Andri/Man
pandemi memang memberikan pelajaran dalam banyak hal, termasuk membuka mata bahwa hingga saat ini Indonesia memang masih belum memiliki kedaulatan atas kesehatan. Kedaulatan kesehatan yang menyangkut infrastruktur, alat kesehatan, hingga obat-obatan.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan toleransi yang tinggi. Dalam menghadapi pandemi, masyarakat Indonesia selama ini bersama-sama saling membantu dalam toleransi yang kuat. Sehingga peran masyarakat juga dinilai Ninik sangat besar, sebab negara tidak bisa mengatasi pandemi sendiri tanpa melibatkan seluruh pihak termasuk masyarakat.

“Satu sisi itu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tidak bisa di-compare dengan masyarakat negara lain yang solidaritasnya cukup tinggi. Tapi satu sisi ini juga menampar negara bahwa negara tidak mampu menanggulangi semuanya sendiri jadi masyarakat harus bergerak,” ujar legislator dapil Jawa Timur III ini. 

Selain kerja sama antar lembaga dan masyarakat, support terhadap kemandirian obat, vaksin dan alat kesehatan juga menjadi hal penting yang perlu diperkuat. Seperti misalnya dengan memberikan dukungan terhadap hasil penelitian dalam negeri baik vaksin, obat, hingga alat tes.

“Jadi sebenarnya ini harus kita support SDM-nya dan penelitian, karena dalam penelitian kita selama ini sangat rendah. Penelitian bukan hanya soal farmasi, soal apapun masih sangat rendah. Jadi kalau mau mendapatkan hasil yang maksimal pemerintah harus men-support soal pendanaan soal penelitian-penelitian dan penelitian ini tidak cepat tentunya, pasti take long time,” tambah Ninik.

Terakhir, terkait dengan kebijakan yang konsisten sekaligus strategi dan manajemen lapangan yang dinamis dalam menghadapi pandemi seperti yang diungkapkan Jokowi, Ninik menilai tidak ada kebijakan yang ideal dalam menghadapi pandemi. Sehingga menurutnya setiap kebijakan yang diambil harus selalu berdasarkan data dengan melihat kondisi lapangan. 

“Tidak ada portofolio negara yang 100 persen sukses (menangani pandemi), contoh kemarin seperti Amerika bagus, Jepang bagus, setelah Olympic naik gitu kan jadi 25.000 sehari. Sebenarnya memang kebijakan itu semua trial and error, kebijakan itu semuanya tidak bisa kita katakan bahwa itu yang paling bagus, tidak bisa, karena semuanya harus butuh waktu untuk melakukan itu,” katanya.

Ke depannya, Ninik berharap akan selalu ada perbaikan dan penguatan di berbagai sektor di Indonesia, utamanya penguatan dalam sektor kesehatan agar Indonesia memiliki kedaulatan atas kesehatan di negara sendiri. 

“Saya berharap ini sebenarnya kalau Presiden sudah menyampaikan itu seharusnya perbaikannya juga semakin merata dan semakin diperkuat bahwa kita selama ini tertidur lah dengan soal seperti itu. Nah, bagaimana dengan adanya covid ini kita bisa memperkuat kesehatan yang ada di Indonesia, sehingga kita punya kedaulatan atas kesehatan di negara ini,” harapnya. bia/er

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)