HUT DPR RI Ke-76 Momentum DPR Bekerja Lebih Baik Lagi

HUT ke-76 DPR RI diperingati di tengah masa pandemi Covid-19. Tentu banyak keprihatinan yang dirasakan saat ini. Selain harus menjaga jarak dan menghindari diri dari kerumunan, seluruh masyarakat juga diwajibkan menerapkan berbagai protokol kesehatan lainnya. Meski demikian, hal itu tidak berarti menurunkan kinerja Anggota DPR RI. Namun sebaliknya, menjadi cambuk bagi DPR RI untuk bekerja lebih baik lagi.

Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris. Foto: Oji/nvl

“Sebagai Anggota DPR yang telah dipilih oleh rakyat, maka kewajiban kita tetap menjalankan tiga fungsi yang diamanatkan undang-undang pada DPR RI, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi misalnya, DPR tentu bersama dengan pemerintah harus terus jalan dalam menyusun atau membuat undang-undang. Komisi VII DPR RI misalnya ada beberapa undang-undang yang masih terus dibahas bersama pemerintah,” kata Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris kepada Parlementaria, baru-baru ini.

Salah satunya Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT). Andi Yuliani menjelaskan, RUU ini merupakan usul inisiatif dari Komisi VII DPR RI sendiri untuk mengantisipasi kelangkaan energi yang selama ini masih didominasi oleh energi fosil, dan batu bara. Padahal Indonesia merupakan salah satu Negara  dengan kondisi alam yang berpotensi sebagai sumber energi baru terbarukan (EBT).

Di luar Komisi VII DPR RI, masih kata Andi Yuliani, ada beberapa UU yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam masa PPKM ini. Salah satunya, perlu adanya perhatian kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi. Sehingga butuh sebuah kebijakan yang membuat UMKM-UMKM ini bisa bertahan dan tetap hidup. Tidak hanya di perkotaan, namun juga di seluruh pelosok negeri.

“Artinya, walaupun sudah ada undang-undang penanggulangan Covid, namun butuh kebijakan lain yang lebih bisa menyentuh masyarakat yang terdampak pandemi. Tidak hanya sekadar memaknai penanggulangan Covid-19 dengan penyediaan vaksin, obat-obatan dan oksigen serta rumah sakit saja,  namun juga dampak yang ditimbulkan dari pandemi,” tuturnya.

Sementara dalam menjalankan fungsi anggaran, Komisi VII DPR RI harus betul-betul memastikan bahwa seluruh anggaran dalam APBN yang berada di kementerian dan lembaga seluruhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Program-programnya juga harus ke arah infrastruktur yang terkait untuk memastikan ketersediaan pangan. Alat-alat yang dibutuhkan masyarakat itu betul-betul dapat bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Dalam menjalankan fungsi anggaran ini, saya juga mengimbau pemerintah, eksekutif di kementerian untuk sadar diri. Jangan membelanjakan APBN untuk renovasi kantor pembangunan gedung baru. Terutama kementerian, belanja modal belanja barang yang tidak terkait dengan masyarakat. Anggaran belanja barang, belanja modal hanya 30 persen,” tegas politisi Fraksi PAN ini.

Menurut Andi Yuliani, langkah-langkah tersebut belum dilakukan mitra kerja Komisi VII DPR RI. Sehingga ketika dilakukan recofusing anggaran, maka yang anggarannya dipotong malah program yang ditujukan untuk masyarakat, bukan memotong anggaran belanja modal dan belanja barang yang untuk kementerian/lembaga itu sendiri. Padahal itu bukan suatu yang urgent atau yang penting di masa pandemi seperti sekarang ini.

Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris. Foto: Oji/nvl
RUU Energi Baru Terbarukan (EBT) merupakan usul inisiatif dari Komisi VII DPR RI sendiri untuk mengantisipasi kelangkaan energi yang selama ini masih didominasi oleh energi fosil, dan batubara.

Contohnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai mitra kerja Komisi VII DPR RI punya program untuk mengurangi bahan bakar energi untuk pertanian dan perikanan dengan penggunaan gas. “Sebelumnya telah disepakati ada sekian puluh ribu gas dan conventer yang disiapkan untuk masyarakat. Namun sayangnya, semua itu bukan hanya dipotong, tapi dihapus Kementerian ESDM. Jadi saya menganggap Kementerian ESDM itu merupakan kementerian yang paling tega. Anggaran belanja barang mereka harus dikurangi, kalau memang ada empati pada masyarakat kita yang terdampak pandemi Covid,” jelasnya.

Fungsi ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah fungsi pengawasan. Dimana sebagai Anggota DPR RI harus mengawasi penggunaan anggaran itu,  yang disesuaikan dengan program-program yang berpihak pada rakyat. “Ini yang harus terus disuarakan DPR RI meski di masa pandemi. Dengan kata lain, di HUT DPR RI ke-76 tahun ini, mari kita, saya dan seluruh teman-teman sesama Anggota DPR RI untuk semakin memantapkan diri menjalankan tiga fungsi DPR. Tantangan kita semakin berat, tapi kita juga dituntut untuk bisa menjalankan tiga fungsi yang telah diamanatkan undang-undang terhadap kita, baik yang terkait dengan Covid,  maupun hal lain yang timbul sebagai dampak pandemi,” pesannya. λayu/sf                

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)