Holding Ultra Mikro, Harapan Kebangkitan Sektor UMKM dan UMi

Kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini telah membuat perubahan besar dalam landscape ekonomi digital dunia. Tentu hal ini menciptakan sebuah tekanan yang luar biasa terhadap pasar-pasar sektor usaha ultra mikro (UMi). Terlebih Indonesia saat ini memiliki 60 juta lebih usaha ultra mikro yang masih berjuang terhadap dampak pandemi. 

 

Demi mendorong kebangkitan sektor UMKM serta UMi, pemerintah telah menggagas program privatisasi untuk pembentukan ekosistem ultra mikro yang kemudian populer disebut dengan holding ultra mikro. Holding ini melibatkan tiga entitas BUMN, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia, PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani.  

Gagasan pembentukan holding ultra mikro oleh Kementerian BUMN telah mendapat persetujuan dari berbagai pihak termasuk dari DPR RI. Tujuan dari sinergi ekosistem BRI, Pegadaian, dan PNM ini sendiri adalah untuk mempermudah akses pelaku usaha ultra mikro agar dapat menjangkau layanan keuangan formal yang selama ini sulit digapai. 

Hal tersebut persis seperti yang diungkapkan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima yang menyebut bahwa mayoritas dari total 60 juta pelaku sektor UMi belum mendapatkan akses terhadap fasilitas keuangan dari sektor formal. Sehubungan dengan itu, pembentukan ekosistem Holding BUMN Ultra Mikro yang berkualitas dinilai menjadi sangat penting. Terutama dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional, mengurangi kesenjangan, serta pemberdayaan pelaku sektor usaha tersebut.

“Pembentukan ekosistem Holding Ultra Mikro yang kuat membutuhkan dukungan dari BUMN, yang nantinya akan dilakukan melalui integrasi tiga BUMN yaitu Bank BRI yang akan fokus mikro banking, Pegadaian pada pembiayaan gadai dan PNM yang akan fokus pada pembiayaan kelompok,” kata Aria Bima dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pertengahan Maret lalu. 

Melalui integrasi Holding Ultra Mikro, politisi PDI-Perjuangan itu berharap, sektor usaha ultra mikro akan lebih mendapatkan kemudahan akses pendanaan kepada lembaga keuangan formal sehingga akan berdampak pada peningkatan daya saing yang mendukung penguatan ekonomi nasional. Meski begitu, Komisi VI DPR RI masih memiliki sejumlah catatan terkait pembentukan holdingisasi tersebut. 

Aria Bima. Foto: Azka/nvl
Pembentukan ekosistem Holding Ultra Mikro yang kuat membutuhkan dukungan dari BUMN

Catatan terkait akses data pelaku sektor UMKM yang database keuangan nonBank-nya bisa bersifat atau akan terbuka melalui berbagai integrasi data yang ada. Melalui kolaborasi ini, dunia internasional akan mengerti persis kekuatan ekonomi Indonesia akan terlihat entitas yang spesifik di pelaku usaha UMKM, yang bisa memberi penguatan mewujudkan gagasan-gagasan besar pemerintah untuk memajukan sektor usaha tersebut, atau malah justru sebaliknya,” ungkapnya.

Ditargetkan oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, integrasi BUMN pada holding akan menciptakan efisiensi biaya dana (cost of fund) dari BUMN terlibat. Lalu, sinergi jaringan, sehingga ekspansi usaha bisa dilakukan dengan biaya yang lebih murah, sehingga cost of serve dan acquire customer bisa menjadi lebih murah. 

“Selanjutnya, kehadiran holding BUMN untuk UMi diproyeksi menghasilkan sinergi digitalisasi dan platform pemberdayaan pelaku usaha kecil di Indonesia. Sinergi ini akan menghadirkan pusat data UMKM yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber data UMKM dalam skala nasional,” terang Tiko di Gedung DPR RI, pertengahan Maret.

Dorong Diversifikasi Pembiayaan

Kehadiran holding ultra mikro nantinya juga diharapkan dapat mendorong inklusivitas ekonomi nasional. Dengan demikian tidak hanya keuangan inklusif yang didorong, namun juga mendorong ekonomi inklusif. Melalui kehadiran holding ultra mikro, maka pelaku usaha ultra mikro akan dilibatkan dalam kegiatan perekonomian secara komprehensif dan menyeluruh. 

Dengan kata lain, roda perekonomian Indonesia tidak lagi bertumpu atau dijalankan oleh segelintir kelompok pelaku usaha tertentu, melainkan seluruh lini pelaku usaha mulai dari angkatan kerja baru yang mulai merintis ultra mikronya sampai kepada pengusaha menengah dan besar yang notabene berasal dari pelaku ultra mikro lama yang berhasil naik kelas dan turut menggerakkan perekonomian nasional. 

Bicara mengenai inklusi perekonomian nasional, Anggota Komisi VI DPR RI Supratman Andi Agtas mendorong agar capaian inklusi ekonomi nasional yang saat ini berada di angka 70 persen, dapat segera menyentuh target 90 persen dengan memanfaatkan holding ultra mikro tersebut. Ia mendorong diciptakan diversifikasi terkait sistem pembiayaannya. 

“Saat ini hanya kurang lebih sekitar 70 persen dan targetnya menjadi 90 persen, mungkin ada baiknya jika lembaga-lembaga, katakanlah perbankan di luar BRI umpamanya, atau juga Pegadaian terkhusus juga Permodalan Nasional Madani, mungkin bisa melakukan diversifikasi terkait dengan pembiayaan dalam rangka untuk mencapai target inklusi keuangan kita sampai 90 persen,” imbuhnya. 

Politisi Partai Gerindra ini melanjutkan pengembangan berbagai macam fitur-fitur keuangan untuk para pelaku usaha sektor UMi yang sifatnya efisien dan inovatif sangat dibutuhkan saat ini. Sebab, ketiga entitas tersebut memiliki target market yang berbeda dan dinamis. Pegadaian dan BRI penyalurannya bersifat pinjaman. Sementara PNM sifatnya mobile karena melakukan pendampingan pada UMKM.

“Itu bisa menjadi venture capital atau juga mungkin membuat platform dalam pengertian ada semacam platform equity crowd funding yang bisa dilakukan, dimana memungkinkan PNM itu bisa masuk sebagai sale holder di dalam unit UMKM. Kalau kemudian itu bisa dilakukan, tentu akan jauh lebih baik karena tanggung jawabnya tidak hanya sekedar untuk menyalurkan pinjaman, tetapi juga bertanggung jawab terhadap pengembangan dunia usaha apalagi di sektor ultra-mikro ya,” ungkapnya. 

Dengan adanya holding dan peta jalan (roadmap) yang dibuat oleh pemerintah, DPR RI benar-benar berharap ada keberpihakan kepada rakyat kecil. Artinya rakyat kecil semakin mudah dan murah mendapatkan akses modal. Aktivitas ini juga akan berdampak pada market yang semakin luas bagi tiga entitas BUMN ini. Yang kedua, jaminan tidak adanya pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Performa masing-masing entitas yang memang selama ini sudah baik, harus didorong menjadi lebih baik. Hal ini merupakan tantangan penggabungan entitas BUMN yang memiliki market dan fungsi yang berbeda. DPR tentunya akan terus mengawasi praktik tersebut di lapangan. l er/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)