HET Pupuk Bersubsidi Naik, Perlu Evaluas

Pemerintah pusat melalui Menteri Pertanian telah mengeluarkan regulasi terbaru mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) bagi pupuk bersubsidi. 

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) RI Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Teringgi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 diterbitkan pada 30 Desember 2020 dan akan berlaku pada Januari 2021. Permentan itu mengatur juga tentang daftar alokasi pupuk bersubsidi bagi seluruh provinsi.

Pada pasal 12 ayat (2) Permentan tersebut menyebutkan HET pupuk bersubsidi adalah Rp 2.250 per kilogram. Harga sebelumnya berdasarkan Permentan 69 Tahun 2012 adalah Rp 1.800 per kg. Artinya HET pupuk urea bersubsidi mengalami kenaikan Rp 450 per kg. Dengan demikian harga per zak (isi 50 kg) dari Rp 90.000 menjadi Rp 112.500 atau mengalami kenaikan Rp 22.500 per zak.

Sedangkan Pupuk SP-36 dari Rp 2000 menjadi Rp 2400 per kg. Pupuk ZA dari Rp 1.400 menjadi Rp 1.700 per kg. Untuk Pupuk NPK tidak mengalami kenaikan yakni tetap Rp 2.33 per kg. Adapun NPK Formula Khusus naik Rp 300 per kg, yakni dari Rp 3000 menjadi Rp 3.300 per kg, dan Pupuk Organik Granul dari Rp 500 menjadi Rp 800 per kg.

Terbitnya Permentan yang mengatur kenaikan HET pupuk subsidi rata-rata di atas 30 persen telah menimbulkan banyak penolakan di masyarakat, khususnya petani. Terlebih aturan kenaikan HET pupuk subsidi dikeluarkan ketika masa pandemi, dimana masih banyak petani mengalami kondisi ekonomi yang belum stabil. Adanya aturan kenaikan HET pupuk subsidi dinilai dapat mengganggu produksi pangan nasional dan bahkan mengancam ketahanan pangan nasional

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyayangkan sikap pemerintah yang membuat kebijakan untuk menaikan HET pupuk bersubsidi tanpa meminta persetujuan dari DPR RI terlebih dahulu. “Hebat sekali Kementerian Pertanian. Apa salahnya sih ngomong,” tukas Sudin.

Di hadapan Komis IV DPR RI, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Sarwo Edhy berdalih, pihaknya sudah berkonsultasi dengan DPR RI, dan tertuang dalam kesimpulan RDP Tanggal 12 Februari 2020 pada butir 4. Dimana Komisi IV DPR RI mendukung pemerintah untuk mengalokasikan anggaran dan kuota pupuk bersubsidi dengan menaikkan HET pupuk.

Menanggapi hal itu, Sudin mengatakan bahwa persetujuan tersebut sejatinya memiliki arah dalam memperbanyak pupuk subsidi. Sehingga ketika HET naik maka produktivitasnya pun akan meningkat. Sayangnya, hal itu tidak terjadi.

“Jangan HET naik tapi volumenya masih segitu saja. Misal, volume dengan tidak naik, HET Rp 1.000. Kalau ada kenaikan jadi Rp 1.300 pupuk subsidinya, maka penyebarannya harus lebih banyak lagi. Namun kenyataannya di Jawa Tengah dan Jawa Timur gila-gilaan kelangkaan pupuknya,” ungkap Sudin.

Persoalan pupuk belakangan memang tengah menjadi sorotan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, anggaran negara terus keluar untuk subsidi pupuk, namun pada kenyataannya kondisi ketahanan pangan tidak banyak berubah.

“Saya setuju dengan Presiden untuk mencabut subsidi pupuk, tapi apa solusinya untuk petani. Misalnya di hilir yang dapat kompensasi. Petani yang mana, petani penggarap, petani pemilik, petani cukong atau apa?” tambah politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.

Senada dengan Sudin, Anggota Komisi IV DPR RI Ema Umiyyatul Chusnah juga menyayangkan dikeluarkannya Permentan No. 49 Tahun 2020. Ia mengungkapkan, permasalahan jumlah alokasi pupuk bersubsidi yang masih mengalami penurunan, kurang maksimalnya penggunaan kartu tani Nasional, serta dibutuhkan validasi data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Elektronik (E-RDKK) merupakan rangkaian bagian subsidi pupuk yang dirasa sangat memberatkan petani dalam 3 tahun ini.

“Perlu dilakukan evaluasi pupuk bersubsidi Tahun 2020 melalui komponen-komponen pendukung kegiatan program pupuk bersubsidi dan kartu tani kepada pemerintah. Khususnya terkait tata kelola dan pengawasan pelaksanaan pupuk subsidi. Adanya kenaikan HET, seharusnya dapat meningkatkan jumlah pupuk subsidi, namun yang terjadi saat ini HET naik akan tetapi jumlah pupuk subsidi tidak bertambah sehingga menimbulkan kelangkaan,” kata Ema.

Dalam Permentan 49 Tahun 2020, pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani atau petambak yang telah bergabung dalam kelompok tani dan menyusun RDKK, dengan ketentuan luas lahan yang dikuasai maksimal 2 hektar dan tidak diperuntukkan bagi perusahaan. 

“Namun kondisi yang terjadi di lapangan justru sebaliknya, yang mendapatkan pupuk subsidi justru petani yang mempunyai puluhan hektar, sementara petani kecil, petani penggarap tidak mendapatkan dampak keuntungan adanya pupuk subsidi,” tandas politisi Fraksi PPP itu.

Begitu pula dengan kartu tani, siapa saja yang berhak memperoleh kartu tani dan merasakan manfaatnya, apakah sudah tepat sasaran, hal ini perlu kejelasan dan validasi data penerimanya.

“Carut marut tata kelola penyaluran pupuk subsidi terjadi karena kurangnya pengawasan. Empat komponen lembaga pengawasan penyaluran pupuk subsidi yaitu Dinas Pertanian, Disperindag, Kejaksaan, dan Kepolisian. Jika selama ini pengawasannya lemah sehingga tidak tepat sasaran, maka kami mendorong penguatan anggaran untuk meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk subsidi,” tuturnya.

Ketersediaannya Harus Terjamin

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi. Foto: Arief/nvl

 

Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyatakan, kenaikan HET pupuk bersubsidi harus diikuti dengan jaminan ketersediaan pupuk bagi petani oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian maupun PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai produsen.

Menurutnya, kenaikan HET pupuk ini masih wajar dan lebih baik bagi petani, dibandingkan jika kondisi pupuk subsidi mengalami kelangkaan. Kondisi tersebut akhirnya memaksa petani harus membeli pupuk non subsidi.

Pada tahun 2020 lalu, para petani sudah menghadapi beban kelangkaan pupuk bersubsidi. Akibatnya, petani terpaksa membeli pupuk non subsidi dengan harga yang jauh lebih mahal. “Melihat bahasa petani, mereka menilai daripada pupuk subsidi tidak ada di pasaran, kemudian harus membeli non subsidi dengan jumlah yang mahal, ya lebih baik naik saja, tidak apa-apa naik Rp 100-Rp 200,” ujarnya.

Meski HET pupuk subsidi mengalami kenaikan, Kementerian Pertanian meningkatkan alokasi pupuk subsidi pada Tahun 2021 sebesar 10,5 juta ton, dari Tahun 2020 sebanyak 8,9 juta ton. Peningkatan jumlah alokasi pupuk subsidi ini diharapkan menjawab kebutuhan petani dalam menunjang produktivitas dan menjaga ketahanan pangan nasional. l  dep/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)