Harga Batubara Acuan Harus Jelas

Harga Batubara Acuan (HBA) harus kian diperjelas. Selama ini acuannya mengikuti aturan internasional. Para penambang mengeluhkan kondisi ini yang harus membayar iuran ke Badan Layanan Umum (BLU).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon saat bertukar cenderamata usai pertemuan dengan PT Adaro Indonesia. Foto: Rizki/nvl 
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon saat bertukar cenderamata usai pertemuan dengan PT Adaro Indonesia. Foto: Rizki/nvl

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon mendesak Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) memberikan kejelasan terkait perhitungan HBA dalam skema penghimpunan dana kompensasi Domestic Market Obligation’(DMO) yang rencananya akan dilakukan Badan Layanan Umum (BLU). 

“BLU ini punya standar nantinya, standar itu dari harga dan pengeluaran yang dilakukan perusahaan penambang sendiri yaitu HBA. Mengenai HBA ini harus jelas perhitungannya,” ungkap Dony kepada perwakilan Dirjen Minerba yang hadir pada pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI dengan PT Adaro Energy Indonesia di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (14/10/2022) lalu. 

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu mengungkapkan hal tersebut, usai mendengar banyak keluhan dari para penambang terkait besarnya selisih harga batu bara pada indeks dalam negeri yaitu Indonesia Coal Index (ICI) dengan indeks internasional. Berdasarkan rencananya, iuran yang dibayarkan penambang kepada BLU akan mengikuti HBA. Karena itu, besarnya selisih harga batubara dinilai akan menyebabkan penerapan BLU memberatkan bagi para penambang khususnya bagi penambang kecil, mengingat HBA ditetapkan berdasarkan indeks pasar internasional.  

“Kalau kita tetap berpatokan dengan harga internasional, tidak mematok dengan harga lokal, ini akan berat bagi penambang terutama bagi penambang keci. Dari pengaduan yang kami terima, penambang kecil keberatan dengan perhitungan yang ada saat ini” ungkap Dony.  BLU batubara sendiri merupakan wacana yang digulirkan pemerintah untuk meminimalisir disparitas harga antara nilai jual kepada industri dalam negeri dengan nilai jual ke pasar luar negeri. 

Ini sebagai upaya mengantisipasi seretnya pasokan batubara dari produsen kepada industri penerima manfaat DMO dalam negeri. Untuk itu, Dony menyatakan Komisi VII DPR berkomitmen mendukung agar rencana tersebut segera berjalan. Bahkan, legislator Dapil Jawa Barat XI itu mengaku, Komisi VII DPR terus membahas masalah yang menyelimuti isu rencana BLU hingga di luar masa sidang. 

Tim Kunker Komisi VII DPR RI Komisi VII DPR RI saat foto bersama usai pertemuan dengan direksi PT. Santos Jaya Abadi. Foto: Husen/nvl 
Tim Kunker Komisi VII DPR RI Komisi VII DPR RI saat foto bersama usai pertemuan dengan direksi PT. Santos Jaya Abadi. Foto: Husen/nvl

Komoditas Kopi

Sementara itu, tim kunker Komisi VII lainnya menyorot soal komoditas kopi di Sidoarjo, Jatim, Senin (17/10/2022) lalu. Industri kopi nasional ternyata tumbuh 250 persen dalam sepuluh tahun terakhir. Sebagai negara produsen kopi terbesar setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia, sebetulnya Indonesia merupakan surga kopi dunia. Yang mengganggu produksi kopi nasional adalah kopi impor yang masuk pasar domestik 

Demikian mengemuka dalam pertemuan Komisi VII DPR RI yang dipimpin Tifatul Sembiring dengan direksi PT. Santos Jaya Abadi produsen kopi nasional dengan merk terkenal Kapal Api. “Pada 2022, komoditas kopi berkontribusi 16,15 persen terhadap PDB dengan jumlah rumah tangga yang menggantungkan hidup dari kopi secara langsung sebanyak 7 juta jiwa,” kata Tifatul. 

Dijelaskan politisi PKS ini, Indonesia merupakan surga bagi komoditas kopi. Komoditi dari hasil perkebunan ini, mempunyai peran penting dan bahkan termasuk komoditas terbesar ketiga Indonesia setelah sawit dan karet. Produksi kopi yang melimpah, serta permintaan domestik merupakan modal kuat bagi para pemain lokal bertanding dalam skala global yang lebih luas. Satu diantaranya adalah PT Santos Jaya Abadi. 

“Di balik kedigjayaan PT Santos Jaya Abadi, yang menaungi merek kopi Kapal Api, terdapat konsistensi dalam menjaga kualitas sekaligus inovasi mutakhir yang terus berlangsung tanpa henti di berbagai lini. Inovasi yang mereka lakukan berkesinambungan untuk menjadi entitas yang lebih baik lagi. Tidak hanya sebatas inovasi produk dengan mengeluarkan berbagai rasa, tetapi juga menyasar berbagai segmen dari kemampuan ekonomi,” paparnya. 

Hal ini, lanjutnya, dibuktikan dengan sejumlah produk premium yang diproduksi PT Santos Jaya Abadi selaku produsen Kapal Api. Dengan demikian, peluang untuk menciptakan aliran kas masuk menjadi lebih besar. Selain itu, aspek pemasaran juga yang menjadi ujung tombak kinerja Kapal Api pun turut digarap serius. Meskipun Kapal Api telah menjadi market leader di Indonesia, namun pada perkembangannya Kapal Api masih dihadang beragam tantangan salah satunya kehadiran kopi impor. 

“Berdasarkan data BPS, total volume impor kopi dan produk turunannya ke Indonesia sebesar 12,35 juta kg dalam sembilan bulan pertama pada tahun 2021. Oleh karena itu, Komisi VII DPR RI berhahap PT Santos Jaya Abadi melakukan penetrasi pasar ekspor agar kopi Kapal Api dapat terus bersaing dan berkontribusi bagi peningkatan devisa negara,” harap legislator dapil Sumut I itu, lebih lanjut. rr,mh

Bagian Penerbitan

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)