Harap Pemerintah Bisa Tekan Laju Inflasi

Inflasi seolah menjadi sebuah pekerjaan rumah, apalagi bangsa Indonesia sedang untuk bangkit dari keterpurukan akibat pandemi yang berkepanjangan. Komisi XI DPR RI, sembari menjalankan fungsi pengawasan, berharap pemerintah pusat maupun daerah bersinergi dalam mengendalikan inflasi ini.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan  saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI. Foto: Devi/nvl
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan  saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI. Foto: Devi/nvl

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dalam menanggulangi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Ia juga menegaskan bahwa DPR bersama Pemerintah bertekad serius untuk menekan dan meminimalisir dampak yang terjadi dari kebijakan kenaikan harga BBM tersebut. 
“Kita apresiasi langkah-langkah yang cukup bagus yang dilakukan Pemerintah Daerah yakni dengan melakukan operasi pasar. Apalagi dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang baru, dimana 2 persen dari DAU harus dilaksanakan untuk meminimalisir dampak-dampak dari kenaikan BBM,” ucap Fathan saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat, Jumat (9/9). 
Artinya, lanjut Fathan, kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan sektor transportasi harus menjadi konsen kita bersama. “Inilah langkah besar kita, karena DPR bersama pemerintah serius, bagaimana dampak itu bisa diminimalisir sekecil mungkin,” tandasnya. 
Dikatakannya, DPR bersama Pemerintah berharap kemiskinan bisa ditekan seminim mungkin dan inflasi juga bisa ditekan serendah mungkin. “Sampai Desember, seperti yang juga disampaikan Gubernur Sumbar, kita berharap angka inflasi sudah turun. kemudian ada langkah-langkah besar misalnya di sektor pangan seperti jagung, daging, ayam, bisa kita produkai secara massal dan berlebih, sehingga masyarakat tidak khawatir dengan stok pangan,” pungkasnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Junaidi Auly saat mengikuti pertemuan kunjungan kerja ke Jambi. Foto: Jaka/nvl
Anggota Komisi IX DPR RI Junaidi Auly saat mengikuti pertemuan kunjungan kerja ke Jambi. Foto: Jaka/nvl

Usulkan Pembuatan Klaster Pangan

Anggota Komisi XI DPR Junaidi Auly mengusulkan agar Bank Indonesia sebagai leading sector bidang moneter dan stabilitas sistem keuangan membuat semacam klaster pangan untuk menyelesaikan permasalahan tingginya inflasi di Provinsi Jambi. Menurut Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jambi, penyebab inflasi Jambi tertinggi di Indonesia yakni 8,55 persen adalah karena adanya kenaikan harga pada beberapa komponen utama seperti kelompok makanan, minuman dan tembakau. 

“Saya kira untuk menyelesaikan hal tersebut, Bank Indonesia perlu membuat klaster ketahanan pangan di daerah-daerah. Misalnya membuat klaster cabai merah yang menjadi penyumbang inflasi tertinggi, dengan dibentuknya klaster bisa lebih fokus dan sifatnya ini stimulan untuk masyarakat,” terang Junaidi saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR memantau pengendalian Inflasi di Provinsi Jambi, Jumat (9/9) 

Menurut politisi PKS tersebut, BI perlu berkoordinasi ditingkat daerah bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) agar langkah-langkah pembuatan klaster pangan bisa diikuti oleh daerah. “Jika telah dibentuk klaster cabai atau bawang merah, serta yang kemudian dikuatkan klaster-klaster itu, sehingga nanti bisa dipantau sejauh mana kluster ini  diadopsi oleh pemerintah daerah secara merata dan masif. Semoga nanti dengan gerakan yang masif ini, harga bisa dikendalikan dan inflasi bisa ditekan,” harap Junaidi. 

Junaidi menyatakan, untuk mengatasi inflasi sebenarnya strategi yang direncanakan Gubernur Jambi Al Haris seperti keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan dan pendistribusian yang merata sudah baik. “Tapi yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana pelaksanaannya di lapangan,  apakah bisa sesuai dengan planning. Artinya planning-nya harus tepat  dan juga antisipasi di daerah itu betul-betul harus konkret,” pungkas legislator daerah pemilihan (dapil) Lampung II ini.

Kenaikan BBM Sebabkan Inflasi Kepri

Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Thohir menilai kesulitan distribusi pangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, akibat kelemahan supply barang, dan demand yang melemah akibat daya beli menurun, sehingga mengakibatkan distribusi pangan terhambat. Termasuk faktor kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang baru-baru ini ditetapkan pemerintah. 

“Penghambatan distribusi ini bisa saja karena harga-harga mulai naik, transportasi juga naik, BBM kita, seperti kita ketahui  mengalami kenaikan beberapa hari yang lalu, ini juga menjadi pemicu angka inflasi itu sulit untuk kita kendalikan di angka 3 perses sampai akhir tahun ini,” kata Hafisz kepada Parlementaria, di sela-sela mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Batam, Kepulauan Riau, Jumat (9/9). 

Menurut Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu, jika terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan masyarakat, penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah karena kenaikan harga BBM subsidi. Karena jika kenaikan terjadi antara 15 sampai 30 persen dari harga produk yang akan dijual, maka jika BBM dinaikkan menjadi 50 persen, secara otomatis dia akan menjadikan harga-harga komoditas turunan dibawahnya menjadi naik antara 7,5 sampai 17,5 persen.

 “Hari ini kita mendapati orang-orang mulai kesulitan (mendapatkan) cabai, telur dan lain sembilan bahan pokok lainnya, itu sudah pelan-pelan dan pasti mengalami kenaikan. Tadi juga disampaikan bahwa nelayan-nelayan sudah sulit untuk melaut karena BBM-nya mahal, dan mereka mengurangi jadwal pergi ke laut, itu akibatnya dan pasti sebentar lagi harga ikan akan naik juga,” tandas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut. 

Hafisz juga mengingatkan pemerintah pusat dan daerah, dalam menentukan harga-harga sektor lain yang terdampak akibat kenaikan BBM subsidi, mengingat ketika terjadi persoalan terhadap rantai pasok, maka kehati-hatian dibutuhkan dalam menentukan harga tersebut. Itulah mengapa dirinya lebih sepakat jika menyebut penyebab inflasi bukan disebabkan oleh sektor pangan dan transportasi, namun kenaikan harga BBM subsidi lah yang menjadi faktor utama inflasi. dep,jk,ndy/es

Anggota Komisi IX DPR RI Junaidi Auly saat mengikuti pertemuan kunjungan kerja ke Jambi. Foto: Jaka/nvl
Anggota Komisi IX DPR RI Junaidi Auly saat mengikuti pertemuan kunjungan kerja ke Jambi. Foto: Jaka/nvl

Bagian Penerbitan

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)